Demkian amanat Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, selaku Inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat provinsi di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kepri, Kamis (1/6).

Gubernur Ansar membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo yang menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mempersatukan bangsa dan menghadapi tantangan di masa depan.

Ia mengungkapkan tujuan besar Indonesia untuk menjadi bangsa yang mengungguli negara-negara lain di dunia dalam hal kecerdasan sumber daya manusia. Ia berharap Indonesia dapat menjunjung tinggi pluralisme, budaya, religiusitas, dan nilai-nilai etika.

” Indonesia diharapkan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Tidak kalah pentingnya juga membangun masyarakat dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi serta infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Gubernur Ansar mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jujur, aman, dan damai. Ia menekankan perlunya menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa untuk menciptakan suasana yang kondusif sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Jiwa dan roh Pancasila harus diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan individu manusia Indonesia, sehingga terwujud nilai kemanusiaan dan solidaritas bangsa yang kokoh,” ungkapnya.

Editor : Ramdan

Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan  peserta yang mondok di Pesantren Lembaga Dawkah Islam Indonesia Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Hardi -sapaannya- mengatakan, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam menangkis paham radikalisme dan sekularasi.

“Sekularisasi pancasila telah merasuki bangsa ini dalam bentuk praktek hidup yang tidak bermoral. Praktek hidup bangsa ini mengalami pengeringan dari nilai-nilai agama. Ini jelas contoh konkret pengeringan nilai-nilai agama yang sangat mengancam nilai-nilai otentik Pancasila,” ujarnya.

Senator asal Kepri ini menjelaskan bahwa penanggulan sekularisasi Pancasila merupakan tanggungjawab semua pihak.

“Negara dalam hal ini aparat negara dan penegak hukum negara harus mempelopori dan mendorong dengan sungguh-sungguh agar setiap rakyat Indonesia menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan benar. Negara juga proaktif melindungi kehidupan keagamaan bangsa ini dari ancaman aliran-aliran yang menyimpang dan sesat, yang akan merusak kehidupan keagamaan. Dalam menentukan apakah suatu aliran dalam suatu agama dipandang sesat atau tidak, masing-masing umat beragama telah memiliki para ahli ilmu agama (Ulama, pendeta dan majelis pemimpin agama), maka negara dapat meminta fatwa kepada Ulama, pendeta atau majelis pemimpin agama-agama yang ada,” sambung Hardi.

Selain itu, Hardi juga menjelaskan peranan Islam dalam penanggulangan paham radikalisme.

“Untuk mencegah penyebaran ideologi Islam radikal, maka deradikalisasi paham Islam radikal merupakan suatu keharusan dan mesti dilakukan dengan berbagai strategi di berbagai tempat. Pendidikan sebagai pusat pembelajaran para pelajar yang sedang berkembang dan mencari identitas adalah tempat startegis untuk menanamkan paham Islam Moderat,” tutup Hardi. (Red)

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, bertindak sebagai Pembina Upacara dalam membacakan Amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyampaikan bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir.Soekarno, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar pada Founding Fathers para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita.

Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalamai tantangan. Kebhinekaan kita sedang diuji.

Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan kebersamaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologis selain Pancasila.

Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggunakan Hoax alias kabar bohong.

“Maka dari itu kita perlu belajar dari pengalaman buruk Negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang ssaudara” ungkap Lis saat membaca amanat Presiden.

Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan Negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukab masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur ditengah kemajemukan.

Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan Pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus di tingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai nilai Pancasila.

Komitmen Pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Telah diundangkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari – hari, yang terintegrasi dangan program program Pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman nilai nilai Pancasila.

Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi organisasi dan gerakan gerakan yang anti Pancasila, anti UUD 1945, anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas jelas sudah dilarang dibumi Indonesia.

Setelah pelaksanaan Upacara, Walikota Tanjungpinang juga menyerahkan Surat Keputusan Walikota kepada 9 orang yang diangkat sebagai CPNS dari program PegawaibTidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2017.

Upacara juga dihadiri oleh Seluruh Pejabat dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang serta seluruh PNS, PTT serta Kepala Sekolah SD dan SMP se Kota Tanjungpinang.

Redaksi/Humas