PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang itu kini masih bebas berkeliaran dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejari Tanjungpinang.

Hal itu diungkapkan saksi Auditor Inspektorat Tanjungpinang Marsos, dalam sidang lanjutan kasus korupsi dugaan korupsi BPHTB dengan terdakwa Yudi Ramdani, Selasa (24/5).

Ia mengungkapkan, selain memeriksa terdakwa Yudi Ramdani, pihaknya juga memeriksa DS atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Keduanya diperiksa setelah menerima laporan dari Kepala BP2RD Tanjungpinang.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, DS terbukti menyelewengkan dan memalsukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dengan kerugian negara senilai Rp 80 jutaan lebih.

“Jaksa hanya minta hasil pemeriksaan Yudi, tetapi kalau Dodi tidak diminta oleh Jaksa,” ucapnya.

Ia mengaku lupa tahun berapa pajak BPHTB yang diselewengkan oleh Dodi. “Tapi yang saya ingat sekitar Rp 80 jutaan lebih,” katanya.

Ia menyampaikan untuk hasil audit, itu dari internal BP2RD Tanjungpinang, karena pemeriksaan inspektorat hanya pelanggaran kedisiplinan.

“Kalau kasusnya terpisah, ada berkas sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitannya,” ucapnya.

Diketahui, penyidik Kejari hanya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu yakni Yudi Ramdani. Sedangkan kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.

Yudi Ramdani ternyata tidak bekerja sendiri, ia bekerjasama dengan Yudo Asmoro, salah satu karyawan notaris, yang bertugas mencari klien yang ingin melakukan pembayaran pajak BPHTB.

Hal ini diungkapkan saksi Marsos, Auditor Inspektorat Tanjungpinang dalam sidang lanjutan mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (24/5).

Sidang itu juga menghadirkan tiga saksi lain diantaranya Inspektur Pembantu Inspektorat Tanjungpinang Raja Monroviah, PNS Sekertariat DPRD Kepri Isnaini Bayu Wibowo dan Teller Service Bank BTN Tanjungpinang Tri Nanda.

Saksi Marsos menceritakan, awalnya Kepala BP2RD Tanjungpinang Riani melaporkan terdakwa Yudi Ramdani kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma atas pelanggaran kedisiplinan.

Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan dokumen pajak BPHTB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Yayasan Raja Ali Haji sebesar Rp 100 Juta.

Selanjutnya wali kota memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjutinya laporan tersebut.

“Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap Yudi Ramdani untuk dimintai keterangan terhadap laporan dari Kepala BP2RD,” ujarnya yang juga Ketua Tim Pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan itu, lanjutnya, terdakwa mengakui bekerjasama dengan Yudo. Setelah mendapatkan klien, Yudo menghubungi terdakwa untuk memproses lebih lanjut pembayaran pajak BPHTB.

Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang mengakses aplikasi BPHTB untuk mencetak bukti setoran pajak.

“Bukti setoran pajak isinya wajib pajak sudah melunasi setoran BPHTB,” ucapnya.

Sedangkan uang wajib pajak tidak pernah disetorkan ke kas daerah. Ia tidak mengetahui berapa jumlah yang membayar pajak BPHTB melalui terdakwa.

Ia hanya mengetahui satu wajib pajak yang membayar melalui terdakwa yakni Yayasan Raja Ali Haji.

“Saya ketahui hanya Yayasan Raja Ali Haji, dalam laporan ke wali kota ada disebutkan kerugian sekitar Rp 100 juta lebih yang harus disetorkan, tapi tidak disetorkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat itu tidak mendalami lebih lanjut adanya dugaan korupsi pajak BPHTB, karena ia hanya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin saja.

“Kami hanya melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan disiplin. Ada ditemukan pelanggaran disiplin, kerjasama dengan pihak lain yang menimbulkan kerugian setoran daerah. Kita merekomendasi pelanggaran berat dan kita rekomendasi Yudi dibebaskan dari jabatannya (Kabid Aset),” tuturnya.

Diketahui, kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.

Ketiga saksi merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan dua staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mendalami keterangan yang baru ditemukan penyidik.

“Pemeriksaan ini pendalaman beberapa keterangan yang baru ditemukan dari pemeriksaan saksi-saksi. Satu saksi baru dan dua saksi memang sudah pada saat penyelidikan,” jelas Rizky, Senin (3/2).

Dilanjutkan Rizki, pihaknya kembali akan memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Tanjungpinang inisial Y pada Rabu mendatang.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar konferensi pers mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Kalau misalnya perkembangan sudah cukup, tim segera melaksanakan ekspos (penetapan tersangka),” imbuhnya.

SAHRUL

Pengeledahan ruangan terduga pelaku itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus dugaan korupsi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar yang diselidiki Kejari Tanjungpinang.

Selain ruangan kerja, penyidik juga mengeledah rumah pribadi terduga pelaku yang berada di Perumahan Cluster Gesya, Jalan Handoyo Putro, Kilometer 8 Atas.

Dari pengeledahan dua tempat tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan laptop.

“Barang bukti yang kita amankan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pajak,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam kepada awak media.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengakui sudah dihubungi penyidik Kejari Tanjungpinang sebelum melakukan pengeledahan di ruangan dan rumah pribadi terduga pelaku.

“Insyaallah dalam bulan ini segera kita tetapkan tersangka,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Semoga dalam waktu dekat hasil perhitungan kerugian negara bisa diketahui. Berapa orang tersangka nanti setelah hasil ekspose,” ujarnya.

Rizky menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi, hari ini juga ada pemeriksaan saksi dimintai keterangan dari pihak swasta dan besok ada dari pihak dinas.

“Hari ini pemeriksaan saksi yang berada diluar daerah,” ujarnya.

Mereka yang diperiksa yakni Kepala Inspektorat Tengku Dahlan dan Yudi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Keduanya diperiksa jaksa untuk mendalami kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar.

Kepala Seksi Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan saksi sebagai tindak lanjut penyidikan yang dilakukan Kejari Tanjungpinang.

Menurutnya, kedua saksi diperiksa dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan puluhan pertanyaan yang diajukan.

“Untuk Yudi, ditanyain seputar pengetahuannya atas dugaan korupsi pajak BPHTB yang disetorkan sejumlah wajib pajak ke BP2RD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.