“Wakil gubernur (Plt Gubernur) itu perlu diperiksa, wakil gubernur kan belum pernah diperiksa KPK. Karena namanya wakil harus tau semua permasalahan, jangan wakil hanya diam-diam saja,” ujarnya kepada awak media di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (20/9).

Dia mendukung, langkah KPK melakukan penggeledahan tim antirasuah itu di beberapa organisasi peragkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri beberapa hari lalu.

Baca : 

Ditahan di Penjara KPK, Bagaimana Kondisi Nurdin Basirun Sekarang?

“KPK sedang mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Wajar kok KPK mencari bukti, saya dukung KPK (mengeledah) OPD,” ujarnya.

Menurutnya, langkah KPK tersebut menjelaskan persoalan. Nurdin dalam menjalankan tugas, kata dia, tidak bekerja sendiri.

“Gubernur punya kaki tangan, punya anak buah, punya staf dan punya kadis,” ujarnya.

Baca : 

KPK Perkuat Bukti Kasus Suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun

“Kami dari pihak penasehat hukum (Nurdin) tidak ada masalah KPK mengumpul sebanyak-banyak bukti untuk mendudukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Berapa orang yang salah berapa orang yang benar. KPK wajib hukumnya mencari akar persoalannya, mata rantai persoalan wajib dituntaskan,” tambah dia.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Baca Juga :

Kasus Rasis Ketua DPD Nasdem Dihentikan, MAKI: Hukum Dibuat Main-main

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Nurdin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kuningan, Jakarta sejak Juli 2019 lalu.

“Pak gubernur baik-baik saja, kemarin (Kamis) saya baru menjenguk,” ujar penasehat hukum Nurdin Basirun, Andi M. Asrun kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jumat (20/9).

Baca : 

Kasus Rasis Ketua DPD Nasdem Dihentikan, MAKI: Hukum Dibuat Main-main

Diceritakan dia, Nurdin rutin puasa sunah, sholat, baca Al-Quran, baca buku dan sekali-sekali menjadi imam.

Menurutnya, keluarga sering menjenguk mantan Bupati Karimun itu. “Istri pak Nurdin lagi sakit, jadi jarang menjenguk,” ucapnya.

Saat ini, tambah dia, belum ada pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang menjenguk karena masih belum mendapat izin dari KPK.

Baca : 

KPK Perkuat Bukti Kasus Suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun

“Sekarang hanya sebatas keluarga dan penasehat hukum saja,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Dia diperiksa di ruangan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang berada di Gedung C1 komplek perkantoran pemerintah Provinsi Kepri, Dompak.

Abu bakar tiba di BPKAD sekira pukul 10.15 Wib dan keluar sekira pukul 15.15 Wib.

Baca : Pegawai Gemetar KPK Datang, Mirza: Tidak Perlu Takut

Usai keluar pemeriksaan, Abu Bakar mendadak amnesia, saat cecar pertanyaan seputar pemeriksaan tersebut, Abu Bakar mengaku lupa.

“Gak ingat saya, lupa. Sudah ya ya,” ujarnya sembari meninggalkan awak media menuju mobil yang sudah menunggu, Rabu (18/9).

Abu Bakar diduga terkait kasus gratifikasi atau suap taaaatan yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Baca Juga : KPK Datang Geledah, Pegawai Kaget

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Pemeriksaan dilakukan di ruangan Sekretariat BPKAD Kepri yang berada di Gedung C1 komplek perkantoran pemerintah Pemerintah Provinsi Kepri, Dompak.

Berdasar pengakuan salah satu Kepala Sub Bagian (Kasubag) BPKAD Kepri, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan Kepala BPKAD Kepri Andri Rizal.

“BPKAD sudah selesai di BAP. Sekarang tinggal PU dan Dinkes,” ujarnya kepada awak media.

Mereka diperiksa diduga terkait kasus gratifikasi atau suap taaaatan yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Dia diperiksa penyidik antirasuah tersebut di ruangan sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang berada di Gedung C1 komplek perkantoran pemerintah Provinsi Kepri, Dompak, Rabu (18/9).

“Masih diperiksa,” ujar salah satu pegawai BPKAD Kepri kepada awak media.

Abu Bakar diperiksa diduga terkait kasus gratifikasi atau suap jual beli jabatan yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Sekira pukul 10.20 Wib, Abu Bakar digiring menuju ruangan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang berada di gedung C1 komplek perkantoran pemerintah Provinsi Kepri, Dompak.

Hingga pukul 13.14 Wib, Abu bakar masih berada dalam ruangan tersebut.

Baca : KPK Geledah Paksa Rumah Pribadi, Abu Bakar Diam Tanpa Kata

Kepada awak media, salah satu penyidik KPK mengatakan, akan mengantar surat ke  Polres Tanjungpinang.

“Ini mau ke Polres,” ujarnya sembari berlalu meninggalkan awak media tanpa menjelaskan tujuan ke Polres Tanjungpinang.

Berdasar informasi yang dihimpun Barometerrakyat.com, KPK datang ke Polres Tanjungpinang untuk pinjam ruangan pemeriksaan Abu Bakar.

Kemudian, Abu Bakar akan digiring menuju ke Polres Tanjungpinang untuk di periksa lebih lanjut.

Baca : Pegawai Gemetar KPK Datang, Mirza: Tidak Perlu Takut

“Kabarnya akan dibawa,” ujar salah narasumber terpecaya kepada awak media.

SAHRUL

“Selama bekerja sesuai prosedur tidak macam-macam, tidak perlu ditakutin,” ujar Mirza kepada awak media, Rabu (18/9).

Dia tidak mau berkomentar banyak perihal pengeledahan penyidik antirasuah tersebut.

“Saya tidak bisa komentar, ini kewenangan penyidik KPK,” ucapnya.

Pihaknya, kata dia, juga belum mendapat informasi sampai kapan pengeledahan tersebut dilakukan.

“Tidak ada informasi berapa hari. Kita tidak menghambat. Kalau mereka (KPK) meminta dokumen dibutuhkan, kita siap (berikan),” ujarnya.

Sebelumnya, salah satu pegawai mengaku kaget saat KPK datang melakukan pengeledahan.

“Saya pun kaget mereka (KPK) datang bawak koper besar,” ujar salah satu pegawai Dispora Kepri kepada awak media.

Selain itu, dia mengaku tidak nyaman kedatanagn penyidik antirasuah tersebut. “Banyak pegawai yang gemetaran saat bekerja,” ucapnya.

SAHRUL

Dia terdiam seribu bahasa saat awak media mencecar berbagai pertanyaan soal pengeledahan penyidik antirasuah tersebut.

Dengan raut muka tegang, dia langsung berlalu meninggal kan awak media, sembarai memasuki ruangan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang berada di Gedung C1 komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri, Dompak.

Pengeledahan rumah Abu Bakar diduga terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Baca : KPK Datang Geledah, Pegawai Kaget

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan paksa rumah milik Abu Bakar. Berdasarkan pengakuan salah satu tetangga, tim anti rasuah itu datang sekira pukul 20.00 Wib.

Menurutnya, penyidik KPK terpaksa mencongkel jendela rumah tersebut, karena saat pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat.

“Tadi itu rumahnya kosong dan tidak ada kunci makanya mereka (KPK) mencongkel,” katanya.

Baca Juga : Pengeledahan KPK Berlanjut, Giliran BPKAD Kepri Digeledah

Menurutnya, dalam pengeledahan tersebut juag disaksikan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat. “Ya tadi disaksikan oleh RT RW sini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT 02/RW 011 Wahid mengatakan,  ikut serta menyaksikan pengeledahan rumah milik Abu Bakar.

Menurutnya, saat pengeledahan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang.

“Tim KPK dan kepolisian masuk lewat jendela, sebab jendela tidak tertutup,” ujarnya saat dihubungi.

Dia mengatakan, penyidik antirasuah tersebut melakukan pengeledahan disetiap ruangan rumah tersebut.

“Gak ada yang dibawa KPK, saat itu juga pak Abu Bakar tidak ada,” ucapnya.

SAHRUL

“Ada beberapa dokumen dan laporan keuangan untuk bahan pemeriksaan KPK,” ujarnya kepada awak media usai pengeledahan, Selasa (17/9).

Dia tiba di Kantor Dispar Kepri sekira pukul 18.15 malam. Setelah tiba dia langsung menemui penyidik KPK yang sudah menunggu.

Tidak lama berselang, KPK langsung keluar ruangan Dispar dengan membawa dua koper yang berisi dokumen disita.

“Dia menunggu saya, minta izin membawa dokumen,” ujarnya.

Ditanya adakah keterlibatannya dalam kasus gratifikasi jabatan dengan tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

“Kalau gratifikasi untuk jabatan insyaAllah tidak ada, karena jabatan itu amanah. Kalau saya diangkat alhamdulillah, saya juga rela kalau di copot,” ujarnya.

Geledah Tiga Dinas

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK melakukan pengeledahan tiga dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kepri, Dinas Pendidikan Kepri dan Dinas Pariwisata Kepri.

“Dari tiga lokasi itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing,” ujarnya saat dihubungi.

Dia menjelaskan, pengeledahan tersebut terkait proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun.

“Penggeledahann ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun),” pungkasnya.

SAHRUL

Berdasarkan pengakuan salah satu tetangga, tim anti rasuah itu datang sekira pukul 20.00 Wib.

“Tadi memang ada yang datang sekitar tiga orang, satu orang perempuan,” ujar tetangga Abu Bakar itu.

Baca : Geledah Disdik Kepri, KPK Sita Laporan Keuangan

Menurutnya, penyidik KPK terpaksa mencongkel jendela rumah tersebut, karena saat pengeledahan pemilik rumah tidak ada ditempat.

“Tadi itu rumahnya kosong dan tidak ada kunci makanya mereka (KPK) mencongkel,” katanya.

Menurutnya, dalam pengeledahan tersebut juag disaksikan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat. “Ya tadi disaksikan oleh RT RW sini,” ucapnya.

Baca : Giliran Dinas Pariwisata Digeledah KPK

Pengeledahan rumah Abu Bakar diduga terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Sampai berita ini dipublikasi, Barometerrakyat belum mendapatkan konfirmasi dari KPK.

Geledah Tiga Dinas

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK melakukan pengeledahan tiga dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kepri, Dinas Pendidikan Kepri dan Dinas Pariwisata Kepri.

“Dari tiga lokasi itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing,” ujarnya saat dihubungi.

Dia menjelaskan, pengeledahan tersebut terkait proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun.

“Penggeledahann ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun),” pungkasnya.

SAHRUL