BR. KEPRI -Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam Safari Ramadhan 1444 H di Masjid Darul Muttaqin Perumahan Tunas Regency Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, tidak hanya menyerahkan
bantuan hibah untuk Masjid Darul Muttaqin sebesar Rp100 juta dan juga bantuan bagi imam dan juga marbot. Ada juga bantuan dari Baznas Kepri untuk 28 anak yatim piatu dan fakir miskin.

Ia sekaligus memperkenalkan kepala OPD Provinsi Kepri, yang ikut bersamanya. Agar mereka lebih dikenal lagi oleh masyarakatnya.

“Karena sebagai pemimpin, mereka mesti dikenal dan dekat dengan yang dipimpinnya. Sehingga dalam bekerja, akan maksimal guna mewujudkan kesejahteraan Kepri, makin baik lagi,” jelasnya.

Pemimpin yang bekerja secara baik dan sungguh-sungguh, tambah Ansar, juga bagian dari ibadah, yang apabila diniatkan dengan baik dan iklhas, akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

“Saya juga selalu menekankan kepada setiap Kepala OPD, untuk bekerja secara baik dan benar, mewujudkan cita cita mulia, membawa Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, agar makin sejahtera lagi,” ujarnya.

Anaar juga memohon doa dan dukungan kepada masyarakat agar dalam bekerja benar-benar bisa amanah, guna mewujudkan Kepri makin baik lagi.

Sementara itu, Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Masri Jamal mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur Ansar, terutama bantuan yang diberikan untuk penyempurnaan pembangunan fisik bangunannya.

Editor : Dani

BR.KEPRI-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar menyerahkan bantuan RT, RW, BPD, Posyandu, Guru TPQ, dan Penyuluh Agama. dan Safari Ramadan 1444 H di Kecamatan Sebayang Kabupaten Lingga,Sabtu (1/4).

Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan kepada 54 RT dan 23 RW di Kecamatan Senayang dengan anggaran Rp 92,4 Juta. Masing-masing RT dan RW akan menerim bantuan sebesar Rp 1,2 juta dan di tahun 2023 ini ditambah 4 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan anggaran Rp 32 Juta.

“Bantuan ini kita berikan untuk menambah daya beli masyarakat di bulan puasa sekaligus untuk membantu masyarakat di hari raya nanti,” ujarnya.

“Akhir tahun nanti kita kita hitung lagi anggaran kita, kalau cukup akan kita tambah penerimanya yaitu LPM,” katanya.

Ansar juga mengingatkan kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera mencairkan bantuan sebelum hari raya.

“Jangan sampai sesudah hari raya bantuan itu baru disalurkan,” tegas Ansar.

Sementara untuk bantuan posyandu, di Kecamatan Senayang ada 18 Posyandu yang nenerima bantuan dengan anggaran Rp 90 Juta. Adapun untuk penyuluh agama di Kecamatan Senayang ada 17 Orang guru TPQ dan Pemuka Agama (Imam) 13 Orang dengan anggaran Rp 36 Juta.

Editor : Dani

“Mari membuka jalan, bagaimana capaian kinerja OPD dapat meningkat, maka seluruh kegiatan harus dapat dilaksanakan. Kuncinya bagaimana mencari pendapatan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Asi Prihantara saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri di CK Hotel Tanjungpinang

Untuk mencapai hal tersebut, Sekda Adi menyampaikan 3 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama menganalisis potensi PAD dengan kewenangan provinsi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sumber PAD serta yang terakhir menganalisis strategi pemanfaatannya.

“Adapun sumber PAD yang ada dan perlu dioptimalkan terdiri dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah” paparnya.

Khusus bagi BUMD Kepri, yang PAD nya masuk dalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Sekda Adi berpesan, langkah awal yang harus dilakukan untuk membenahi perusahaan adalah menyusun rencana strategis bisnis

” Rapat rutin internal OPD sangat penting dilakukan mengingat saat ini sudah berada triwulan III dan sebentar lagi akan memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022. Masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),” ujar Gubernur Kepri Anaar Ahmad saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang .

Ansar menegaskan evaluasi capaian-capaian kinerja keuangan dan fisik kegiatan, evaluasi terkait TKDN, dan beberapa hal lain seperti laporan SPJ dari OPD yang masih bermasalah dan kebijakan yang akan disepakati bersama. Serta pemaparan progres penilaian LPPD.

“Karena ini rapor kita, kerja keras kita butuh apresiasi. Walau kita provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah” kata Gubernur Ansar.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sambutannya mengatakan, bahwa telah banyak pembangunan yang dijalankan di Provinsi Kepri. Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus merosot. Padahal sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu berada diangka pertumbuhan nasional,” papar Jumaga.

Kondisi ini tidak boleh terus menerus dibiarkan. Pemprov Kepri kata, Jumaga harus segera melakukan evaluasi kepada kinerja OPD yang lamban dan mengganti seluruh pejabatnya.

“Diminta kepada Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi pejabat OPD yang mampu menterjemahkan secara baik seluruh target RPJMD kedalam program kegiatan Gubernur. Sehingga tahun depan ekonomi Kepri dapat lebih baik dan seluruh program dapat terealisasi,” kata Jumaga.

Selain mengganti OPD, DPRD juga mendesak agar Kepri segera memiliki Wakil Gubernur. Karena dengan kekosongan Wagub ini secara tidak langsung menjadi penyebab merosotnya kinerja jajaran OPD tersebut.

“Oleh sebab itu kami meminta Gubernur segera menyampaikan berkas Wakil Gubernur ke DPRD. Karena kehadiran wagub akan memacu pertumbuhan ekonomi di Kepri,” pinta pria yang ikut membidani kelahiran Provinsi Kepri.

Untuk pembangunan Kepri, Pemprov dan DPRD menyepakati setidaknya tujuh sektor strategis daerah yang menjadi prioritas agar dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat khususnya peningkatan perekonomian golongan menengah ke bawah.

Pertama adalah pengembangan sektor maritim energi dan ketersediaan pangan serta sumber daya manusia berkelanjutan dalam rangka peningkatan pembangunan. Kedua Adalah peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor ketiga adalah pengembangan ekonomi kemaritiman berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan dan kelestarian serta berkeadilan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

“Keempat adalah pengembangan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan penangangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),” kata Jumaga.

Kelima adalah penguatas kondusifitas daerah dalam mendorong iklim investasi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keenam dan ketujuh adalah menetapkan tata kelola pemerintah yang amanah dari pelayanan publik di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman dibawah payung budaya Melayu.

Ditempat yang sama Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras menciptakan kesejahteraan di Kepri. Terbukti dalam beberapa pekan ini, tingkat kebahagiaan masyarakat Kepri terus meningkat.

Namun demikian, pemprov Kepri terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya agar angka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

“Kami mengucapkan terimakasih atas masukan dari DPRD. Kedepan kerjasama ini harus terus ditingkatkan untuk Kepri lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)