Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 378 KUHP.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Boy Syailendra, Rabu (24/11).

Atas putusan itu terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Januarsyah menyatakan pikir-pikir selama satu pekan.

Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan pikir-pikir kerena sebelumnya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara.

Sebelumnya Jaksa penuntut Umum mendakwa Vina Saktiani dengan pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua atas dugaan kasus penipuan masuk IPDN.

Penipuan yang dilakukan terdakwa, berawal ketika terdakwa menawarkan kepada oknum anggota DPRD Bintan Tarmizi, agar memasukan anaknya dalam penerimaan siswa IPDN dengan uang pengurusan Rp300 juta.

Atas tawaran itu, Tarmizi menyetujui dan menyerahkan uang pengurusan Rp300 juta kepada terdakwa.

Namun ketika anak korban mengikuti Ujian Teknis Kemampuan Dasar (TKD) di Tanjungpinang, anak anggota DPRD Bintan itu dinyatakan tidak lulus.

Selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan, kalau anak korban bisa diluluskan lewat jalur belakang setelah mengikuti pelantikan siswa.

Selanjutnya, terdakwa meminta agar korban dan anaknya berangkat ke Bandung menemui seseorang di kampus IPDN.

Atas arahan itu, selanjutnya korban dan anaknya berangkat dan mendatangi kampus IPDN di Bandung.

Sementara terdakwa yang saat itu berada di Tanjungpinang, meminta korban dan anaknya untuk menunggu arahan.

Tetapi setelah menunggu di Kampus IPDN, Terdakwa menyatakan, jika anaknya untuk sekarang tidak bisa masuk, tetapi harus menunggu saat siswa IPDN telah mengikuti pendidikan dasar di Akpol dan kembali ke barak, baru anak korban akan disisipkan.

Namun hingga 2 bulan kemudian, anak korban tetap tidak bisa masuk IPDN. Atas kejadian itu, selanjutnya korban merasa kesal dan melaporkan terdakwa ke Polisi dengan laporan penipuan atas apa yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa direalisasikan. Atas laporan korban selanjutnya menetapkan ASN Pemko Tanjungpinang Vina Saktiani sebagai tersangka.

SAHRUL

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardiansyah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Rabu (27/10).

Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP.

“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Vinna Saktiani dengan hukuman tiga tahun penjara,” kata JPU.

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Hakim Ketua Boy Syailendra memberikan waktu sepekan kepada terdakwa untuk menyiapkan pledoi atau pembelaan secara tertulis.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menyatakan terdakwa mengaku kepada pelapor yakni Tarmizi anggota DPRD Bintan, dapat membantu meloloskan anak pelapor menjadi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp 300 juta kepada Tarmizi agar anaknya lulus seleksi menjadi mahasiswa di IPDN.

Tarmizi kemudian menyanggupi permintaan itu lalu memberikan uang ratusan juta kepada terdakwa.

Selanjutnya anak korban mengikuti tes seleksi masuk IPDN. Namun saat pengumuman, anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi.

Mengetahui anaknya tidak lulus seleksi dan merasa tertipu, Tarmizi kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Tanjungpinang pada awal April 2021.

SAHRUL

“Berkasnya sudah P21,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra saat dihubungi, Sabtu (31/7).

Ia menyampaikan, tersangka beserta barang bukti telah di limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang untuk proses penuntutan.

“Hari Jum’at telah kita limpahkan tersangka dan berkas ke Kejari. Yang bersangkutan sudah menjadi tahanan Jaksa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjungpinang, Sudiharjo membenarkan pihaknya telah menerima berkas perkara dan tersangka berserta barang bukti kasus tersebut.

“Tersangka masih dititipkan di sel tahanan Polres Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu 14 hari kerja pihaknya akan menyusun surat dakwaan. Setelahnya berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tanjungpinang untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim.

Diketahui, Vina Saktiani melakukan penipuan kepada korbannya yang merupakan Anggota DPRD Bintan Tarmizi. Tersangka meminta Rp 300 juta kepada korban supaya anaknya bisa lolos tes taruna IPDN.

Namun sampai saat ini anak korban tidak diterima IPDN, sehingga korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

“Untuk kasus penipuan SPDP Sudah kita terima dari penyidik kepolisian atas nama tersangka Vina Saktiani,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tanjungpinang Sudiharjo saat dihubungi, Rabu (9/6).

Didalam SPDP yang dikirimkan oleh Polisi, lanjut Sudiharjo, tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP.

Ia menambahkan, Kejaksaan juga telah menunjuk Jaksa Peneliti yang akan menerima BAP Perkara Penipuan tersebut.

“Jaksa peneliti dan Penuntut Umumnya juga sudah kami tunjuk, Andriansyah,” imbuhnya.

Vina sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan calo berkedok yang bisa meloloskan korbannya masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Mantan Lurah Tanjung Ayun Sakti itu sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

Kasubbag Humas Polres Tanjungpinang Iptu Suprihadi membenarkan telah melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Tersangka Senin telah pulang dari Pekanbaru langsung menyerahkan diri dan saat sudah ditahan,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (3/6).

Modus Penipuan Tersangka

Kepala Satreskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra membeberkan modus tersangka melakukan penipuan dengan korbannya anggota DPRD Bintan Tarmizi.

“Dia menjanjikan seseorang untuk masuk IPDN, melalui jalurnya. Dia punya link, punya kenalan di IPDN atau panitia seleksi disana,” kata Rio kepada awak media pada Senin (26/4) lalu.

Menurutnya, tersangka dengan korban baru kenal, mereka dikenal melalui keponakan tersangka. Kemudian korban langsung meminta bantuan agar anaknya bisa terima dalam seleksi taruna IPDN.

“Tersangka kemudian meminta sejumlah uang Rp 300 Juta,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dari awal korban sudah tidak lulus seleksi, kemudian tersangka menyarankan korban untuk pergi lagi ke Bandung. Tersangka berjanji bisa memasukkan nama korban supaya lulus seleksi.

“Akhirnya korban berangkat juga ke Bandung, menunggu sampai satu bulan disana tidak ada juga, itu terlihat tipu muslihatnya,” ucapnya.

“Statusnya berdasarkan surat panggilan sebagai tersangka,” kata Penasehat Hukum Vina Saktiani, Agus Riawantoro kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Senin (26/4).

Ia menyampaikan, kliennya diagendakan akan diperiksa hari ini, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang berada di Pekanbaru. “Beliau di Pekanbaru menemui anaknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, sudah mengajukan surat permohonan supaya yang bersangkutan diperiksa setelah Lebaran Idul Fitri.

“Sifatnya itu permohonan, terserah kepada Kasat Reskrim, apakah permohonan ini diterima atau tidak,” imbuhnya.

Penetapan tersangka tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra. “Ya, penyidik sudah menetapkan tersangka seminggu lalu,” kata Rio.

Ia menyampaikan, mantan Lurah Tanjung Ayun Sakti itu disangkakan melanggar pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Dari informasi dihimpun, dugaan penipuan itu terjadi pada April 2021, VS mengaku bisa masukan anak korban Tr ke Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Informasi dihimun dilapangan, oknum PNS dilaporkan berinisial VS, sedangkan pelapor merupakan korban inisial Tr.

Dugaan penipuan itu terjadi pada April 2021, VS mengaku bisa masukan anak korban Tr ke Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Namun dengan syarat oknum meminta korban menyediakan uang senilai Rp 300 Juta.

Setelah uang diberikan, anak korban langsung mengikuti seleksi, tetapi dinyatakan tidak lulus seleksi.

Tidak terima ditipu, korban langsung membuat laporan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

Laporan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra.

Menurutnya, kasus tersebut masih di selidiki.

“Iya benar, saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang,” kata Rio.

SAHRUL

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, kasus tersebut kini sudah ditanggani Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

“Secepatnya akan ada tersangka,” ujar Ahelya kepada awak media di kantor Kejari Tanjungpinang, Kamis (28/11).

Menurutnya, dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara.

Namun, Ahelya tidak menjelaskan berapa kerugian keuangan negara dan modus korupsi pajak BPHTB yang diduga dilakukan oleh oknum PNS inisial Y dan D itu.

“Nanti akan kita sampaikan. Sekarang sudah kita serahkan ke Pidsus,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang Fengky Fasinto mengatakan, akan memangil Kepala BP2RD untuk mengetahui detail kasus dugaan pengelapan pajak tersebut.

“Nanti kami komisi II ingin mendalami, kami akan mengundang pihak terkait, kami kan belum memahami secara detail,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/10).

Sementara itu, anggota DPRD lain Reni meminta, kasus dugaan pengelapan tersebut diusut tuntas agar pegawai lain tidak melakukan hal serupa.

“Supaya ada ketegasan hukum, apalagi ini masalah pengelapan uang masyarakat dan Pemko harus tegas dalam memproses ini. Jumlah yang digelapkan juga fantastik, jadi diproses secara hukum, supaya ada efek jera bagi ASN lainnya,” ujarnya saat dihubungi Barometerrakyat.

Dia menilai, lemahnya pengawasan sehingga oknum pegawai tersebut dengan mudah menduplikasi administrator (admin) sistem untuk merubah data wajib pajak.