SPDP nomor: Print-1380/ L.10.10/Fd.1/12/2019 dikeluarkan kepada Jaksa Penyidikannya, agar segera melakukan penyidikan, penetapan tersangka pada terduga pelaku korupsi pajak BPHTB kota Tanjungpinang sebagai mana data dan fakta yang sebelumnya dimiliki jaksa penyelidik.

“Hari ini (Senin) kita terbitkan surat perintah penyidikan Pidsus,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam, Senin (9/12).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Peningkatan status perkara tersebut karena penyidik sudah menemukan ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara.

“Kita sudah simpulkan, sepakat dinaikan ke tingkat penyidikan pidsus,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam belum lama ini.

Peningkatan status perkara tersebut karena penyidik sudah menemukan ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara.

“Kita sudah simpulkan, sepakat dinaikan ke tingkat penyidikan pidsus,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam, Kamis (28/11).

Namun, Ahelya tidak menyebutkan berapa kerugian dan modus dugaan pengelapan yang diduga dilakukan oleh oknum PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) inisial Y dan D.

“Nanti akan kita sampaikan perkembangannya. Sekarang sudah kita serahkan ke Pidsus,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa 11 saksi dalam kasus tersebut, selain itu juga sudah menyita beberapa dokumen terkait kasus tersebut.

Kasi Intelejen Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah mengatakan, pihaknya akan memeriksa enam saksi dalam minggu ini.

“Pemeriksaan dari Selasa sampai dengan Kamis,” ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (4/11).

Keenam yang akan diperiksa yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Darmanto dan saksi dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang tidak bisa hadir pada pemeriksaan sebelumnya.

Selanjutnya, dua oknum pegawai terduga pelaku pengelapan pajak inisial Y dan D. Namun dua saksi lagi dia tidak merincikan.

“Ikuti saja pas pemeriksaan,” ucapnya.

“Saya baru selesai dimintai keterangan oleh Jaksa, hari ini sampai jam ini dulu. Nanti akan berlanjut,” ujar Riany usai diperiksa jaksa, Rabu (30/10).

Terkait berapa pertanyaan dari penyidik Kejari Tanjungpinang Dia megaku lupa. “Saya lupa tanya tadi sama Jaksa yang memintai keterangan kepada saya,” katanya.

Dia mengatakan, pertanyaan yang ditanyakan
jaksa umumnya berkaitan dengan kasus dugaan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan oleh oknum PNS di BP2RD Tanjungpinang seperti yang sudah diberitakan baru-baru ini.

“Saya harus memberikan keterangan, sekarang sedang mengumpulkan bukti keterangan,” ucapnya.

Selanjutnya, lanjutnya, tinggal menunggu dari penyidik seperti apa. Artinya dia mengaku siap memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam kasus tersebut.

Riany dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,2 miliar.

“Ya, dimintai keterangan beliau, sebelum ke objek pemeriksaan,” kata Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan saat dihubungi.

Dia mengatakan, saat ini yang di minta keterangan baru Kepala BP2RD. Menurutnya, Dari keterangan itu akan di pelajari dan didiskusikan oleh tim yang dibentuk atas perintah Wali Kota Tanjungpinang.

“Tim saat ini sudah bergerak, menjalankan tugasnya. Cuman saya belum bisa bicara lebih jauh karena saya juga masih menunggu hasil investigasi tersebut,” ujar Tengku.

Sementara itu, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany membenarkan, bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh Inspektorat terkait dugaan penggelapan pajak tersebut.

Pengelapan pajak tersebut diduga dilakukan salah oknum pegawai negeri sipil (PNS) inisial Y.

Dia diduga mengelapkan pajak bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,2 Miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).

“Rencananya akan dipanggil Y Minggu depan, untuk klarifikasi terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (22/10).

Terkait sudah berapa lama oknum melakukan pengelapan pajak, dia mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dugaan awal oknum sudah melakukan selama satu tahun.