Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan pihak kampus Pelita Bangsa di Medan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Kita mendapatkan fakta bahwa perguruan tinggi sudah dibubarkan Agustus 2019 lalu dan kita mendapatkan juga bahwa kemugkinan ini perbuatan pidana terjadi,” ujarnya kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Sabtu (27/6).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendapat fakta bahwa oknum dewan itu tidak pernah menyelesaikan kuliah di kampus tersebut.

“Berdasarkan surat keterangan yang kita terima, mahasiswa (Terlapor) dikeluarkan dari kampus,” ucapnya tanpa menyebutkan kapan oknum dewan itu dikeluarkan dari kampus.

Dia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut.

Sebelumnya, oknum dewan itu dilaporkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan pada Maret 2020 lalu.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra membenarkan telah menerima laporan pengaduan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang.

“Kita menerima laporan pengaduan dari mahasiswa terkait dugaan ijazah palsu yang sudah digunakan oleh oknum DPRD. Laporan pengaduan kita terima Jumat kemarin,” kata Kasat Reskrim saat ditemui di Mapolres Tanjungpinang, Rabu(18/3).

Dia mengatakan, pihak sudah membetuk tim untuk melakukan penyidikan laporan pengaduan tersebut.

“Yang jelas masih penyidikan, kita cek dokumen, telusuri, kita profeling semuanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Urip Santoso, penasehat hukum oknum anggota DPRD Tanjungpinang insial RP angkat bicara terkait pengaduan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, PMII melaporkan oknum DPRD Tanjungpinang ke Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tanjungpinang, namun penyidik menyarankan PMII untuk membuat pengaduan ke Kapolres Tanjungpinang.