Nurdin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Pemeriksaan terhadap Nurdin dilakukan untuk mendalami peran mantan Gubernur Kepri yang turut menyetujui kuota rokok yang diajukan Bupati Bintan Apri Sujadi.

“Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun saat ini masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Kepri.

Selain Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi dari pejabat Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan pihak swasta secara maraton di Polres Tanjungpinang sejak Senin, 8 November 2021 lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami perintah tersangka Apri Sujadi untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perpanjangan pernahanan dilakukan selama 40 hari dari 1 Oktober sampai dengan 4 November 2019 mendatang.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan KMN (Kock Meng) hingga 40 hari kedepan,” ujar Febri saat dihubungi, Senin (30/9).

Sebelumnya, pengusaha asal Batam, Kepulauan Riau itu ditahan setelah ditetap menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basriun.

Baca : KPK Tetapkan Kock Meng Jadi Tersangka, Siapa Dia?

Dia menyuruh Abu Bakar untuk mengurus izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjungpiyau, Batam, sebanyak tiga kali.

Diantaranya bulan Oktober 2018 untuk rencana reklamasi pembangunan resort seluas lima hektar.

Selanjutnya, pada April 2019 mengajukan izin reklamasi seluas 1,2 hektar dan pada Mei 2019 kembali mengajukan izin reklamasi seluas 10,2 hektar.

Sebagai imbalan penerbitan tersebut, Kock Meng bersama Abu Bakar memberikan sejumlah uang kepada tersangka Nurdin Basirun, Edy Sopian Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepri dan Budi Hartono Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri.

Baca Juga : Masyarakat Berhak Tau Setiap Informasi Publik

Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali, pertama pada Mei 2019 sebesar Rp 45 Juta dan 5.000 dolar Singapura. Kedua, pada Juli 2019 sebesar 6.000 dolar Singapura.

Dalam kasus tersebut, lembaga anti rasuah itu sudah menetap empat tersangka lain yakni Gubernur Kepri Nurdin Basiru, Kepala Dinas DKP Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2019 lalu.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat Gubernur.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin Basirun di Tanjungpinang.

Redaksi

Melalui keterangan tertulis, menurut Andi Asrun, pengunduran diri tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

Dia mengatakan, tidak mungkin memberi bantuan hukum secara bersamaan kepada Nurdin Basirun dan sekaligus kepada pejabat-pejabat Pemprov Kepri yang diperiksa sebagai tersangka dan diperiksa sebagai saksi.

“Saya harus memilih membela Gubernue Kepri Non-aktif karena telah diminta oleh pihak keluarga pak Nurdin dan telah mendapat surat kuasa dari pak Nurdin,” ujarnya.

“Dalam posisi seperti ini tentunya saya berusaha keras untuk melakukan pembelaan hukum kepada klien saya, termasuk mengajukan saksi-saksi kepada penyidik dan dalam proses peradilan guna memberi keterangan yang dapat memperjelas posisi hukum Pak Nurdin dan sekaligus meringankannya,” tambah dia.

Dia mengapresiasi kepada Wakil Gubernur Kepri yang siap diperiksa KPK. “Saya acungkan jempol Wagub Kepri yang siap diperiksa KPK. Lebih bagus lagi jika Isdianto langsung bersurat ke KPK menyatakan bersedia jadi saksi untuk Pak Nurdin,” ujarnya.*

“Kita amankan sejumlah dokumen terkait anggaran di OPD masing-masing,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi Rabu (18/9).

Dia mengatakan, pihaknya melakukan pengeledahan di tiga lokasi yakni kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri.

Baca : 5 Jam Diperiksa KPK, Abu Bakar Mendadak Amnesia

Kemudian, kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kepri, serta Dinas Kesehatan Kepri.

Menurutnya, pengeledahan dilakukan untuk menguatkan barang bukti atas kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

“Pengeledahan ini dilakukan dalam proses penyelidikan dugaan penerimaan suap dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun),” ujarnya.

Baca : KPK Datang Geledah, Pegawai Kaget

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan pada Juli 2019 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga terima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Baca Juga : Pegawai Gemetar KPK Datang, Mirza: Tidak Perlu Takut

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga berasal dari gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin di Tanjungpinang.

SAHRUL

Febri menjelaskan, Kock Meng merupakan pengusaha di Batam berperan menyuruh tersangka Abu Bakar untuk mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjungpiyau, Batam, sebanyak tiga kali.

Diantaranya pada bulan Oktober 2019 untuk rencana reklamasi pembangunan resort seluas lima hektar.

Selanjutnya, pada April 2019 mengajukan izin reklamasi 1,2 hektar dan pada Mei 2019 mengajukan kembali seluas 10,2 hektar.

Baca : KPK Tetapkan Kock Meng Jadi Tersangka, Siapa Dia?

“Sehingga seluruh izin yang sudah diterbitkan seluas 16,4 hektar,” ujarnya kepada awak media, Kamis (12/9).

Menurutnya, sebagai imbalan penerbitan izin tersebut, Kock Meng dan Abu Bakar memberikan sejumlah uang kepada tersangka Nurdin Basirun, Edy Sopian Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepri dan Budi Hartono Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri.

Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali, pertama pada Mei 2019 sebesar Rp 45 Juta dan 5.000 dolar Singapura. Kedua, pada Juli 2019 sebesar 6.000 dolar Singapura.

Baca : KPK Dalami Setoran OPD Untuk Gubernur Kepri Nonaktif

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka KMN (Kock Meng) di Rutan KPK untuk 20 hari pertama terhitung 11 September 2019,” ujarnya.

Dalam penyidikan perkara Kock Meng, Febri menambahkan, KPK sudah memeriksa delapan saksi dari unsur Kepala Dinas, Anggota DPRD dan swasta.

SAHRUL

Mereka yang diperiksa yakni mantan Kepala Biro Kesejahteraan Pemprov Kepri Tarmidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nilwan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Naharudin.

Selanjutnya, Kepala Badan Penggelola Keuangan dan Aset Daerah Andri Rizal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Firdaus dan Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Reni Yusneli.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ketujuhnya diperiksa di Polresta Barelang, Batam, sebagai saksi.

“Para saksi ini diperiksa dengan kepentingan mendalami pengetahuannya untuk kebutuhan penelusuran dugaan penerimaan gratifikasi pada tersangka NBU, Gubernur Kepri,” katanya.

Dia menambahkan, gratifikasi yang diterima tersebut ada yang diduga berasal dari para pejabat dan pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kepri.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau pada Juli 2019 lalu.

Empat tersangka yakni Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat Gubernur.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin Basirun di Tanjungpinang.

Redaksi

Selain Gubernur Kepri, ada lima orang yang tercaring OTT dibawa ke KPK. Dari kelima nama tersebut tidak ada pihak swasta yang dibawa, yang diduga telah menyuap Gubernur Kepri.

Dari data manifes yang diterima Barometerrakyat.com, kelima nama tersebut yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abu Bakar.

Selanjutnya, Aulia Rahman merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKP Kepri, dia memegang jabatan fungsional yakni analisis di DKP Kepri.

Kemudian, Budi Hartanto merupakan Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri serta Muhammad Shalihin yang merupakan sopir Edy Sofyan.

Sebelumnya, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Kepri. Penangkapan tersebut terkait suap izin rencana reklamasi di Batam.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang 6.000 dolar Singapura.*

Pantauan Barometerrakyat di Mapolres Tanjungpinang, Kamis (11/7) sekira pukul 07.30 WIB, Wakil Gubernur Kepri Isdianto menyambagi ruang pemeriksaan.

Dia datang dengan mengunakan mobil Toyota Camry dengan nomor polisi BP 8 IR dan menggunakan kemeja warna cream serta celana hitam panjang.

Dia berada di dalam ruang pemeriksaan tidak sampai setengah jam.

Kepada awak media, Isdianto menggaku terharu atas masalah yang menimpa orang nomor satu di Kepri itu.

“Alhamdulillah bisa kesana dan bisa bertemu (Gubernur Kepri),” ujarnya.

Dia meminta doa agar proses hukum Nurdin cepat selesai dan berharap Gubernur bisa masuk kantor. Dia menambahkan, juga mendapat pesan dari gubernur.

“Yang jelas kerja dengan baik,” ujarnya.

Sementara disingung, siapa saja pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri dia tidak bersedia membeberkan.*

“Tidak ada ampun bagi pegawai yang terlibat narkoba dan korupsi,” tegas Nurdin saat dimintai tanggapan terkait satu pejabat eselon IV Kepri inisal FR yang ditangkap usai pesta sabu. Kamis (20/6).

Diketahui FR merupakan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri.

Apalagi, pihaknya sudah sering memperingatkan PNS untuk tidak mengunakan narkoba, bahkan Pemprov Kepri, kata mantan Bupati Karimun itu, sering melakukan tes urine mendadak.

“Masalah ini (Narkoba) negara tidak akan beri toleransi,” kata mantan Bupati Karimun itu.

Dia mengatakan, ada sanksi pemecatan bagi PNS yang berani mengunakan barang haram tersebut.

“Kita berharap untuk pegawai bekerjalah baik – baik dimana gaji pegawai dan tunjangan sudah cukup yang jelas bagi pegawai yang terlibat narkoba akan kita berikan efek jera,” tukasnya.

Sebelumnya, Sat Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang menagkap lima PNS usai pesta terlarang di Perumahan Mahkota Alam Raya, Blok Gladiol 3, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Jum’at (14/6) kemarin sekira pukul 23.30 WIB.

Kelima pelaku yakni FR (40), MH (38), RFH (33), DAM (37) dan RA (44). FR merupakan PNS eselon IV di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, MH dan RFH merupakan PNS di Bapas Tanjungpinang, RA sebagai honorer di Setwan DPRD Kepri dan DAM merupakan karyawan swasta.

Dari tangan para pelaku diamankan barang bukti bukti 23,97 gram sabu dan 10 butir ekstasi, satu buah pipet kaca berisi sabu diduga sisa pakai dan tujuh buah handpone.*

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Laksma TNI Arsyad Abdullah, Wakil Gubernur H Isdianto, Asisten beserta Kepala OPD.

Menurut Nurdin, kebahagiaan menyambut datangnya hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah memang selalu di nanti dan ditunggu oleh seluruh umat muslim didunia.

“Alhamdulillah setelah satu bulan penuh berpuasa menahan haus dan lapar beserta segala hal yang dilarang lainnya, tibalah saatnya kita kembali fitri menyambut hari kemenangan,” ujar Nurdin.

Nurdin melanjutkan banyak hal yang dapat dilakukan dalam menyambut hari kemenangan tersebut dan salah satunya adalah bertakbir memuji Allah SWT.

Kegiatan parade beduk dan gema takbir ini diharapkan menjadi tradisi positif dalam menyambut idul fitri serta diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya.

“Selagi hal itu positif tentu akan berdampak baik pula didalam kehidupan, hadirnya parade beduk dan gema takbir ini tentu semakin menyemarakan kebahagiaan menyambut hari kemenangan,” lanjutnya.

Kepada jajaran TNI dan Polri serta seluruh Stakeholder di Kepri, Nurdin menyampaikan ucapan terimakasih atas inovasi dan gerbakan yang dilakukan dalam pengamanan sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dan aman dalam menjalankan hari kemenangan tahun ini.

“Kami atas nama masyarakat mengucapkan terimakasih atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga tercapai suasana kondusif dalam menjalankan idul fitri,” kata Nurdin.*