Mulai Bahas | Barometerrakyat.com

Bawaslu Tanjungpinang Mulai Bahas Dugaan Pengelembungan Suara

Admin — Wed, 22 May 2019 06:14:08 +0000

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang mulai melakukan pembahasan laporan dugaan pengelembungan suara yang dilaporkan oleh Ketua Partai Garuda Tanjungpinang Urai Rony Ferdiyan dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini mengatakan, sesuai dengan Pasal 103, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Menurutnya, Bawaslu Tanjungpinang sudah menerima laporan dugaan pengelembungan suara yang terjadi di beberapa TPS di Tanjungpinang yang dilaporkan oleh Partai Garuda dengan terlapor KPU Tanjungpinang.

“Mereka melampirkan barang bukti berupa C1 formulir, DAA1 dibeberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ada sekitar enam TPS yang mereka permasalahkan,” ujar Zaini -sapaannya- kepada Barometerrakyat di kantor Bawaslu, Rabu (22/5).

Dia mengatakan, setelah mendapat laporan tersebut pihaknya langsung melakukan sidang pendahuluan untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan materil laporan, sesuainya legal standing pelapor dan terlapor, dan beberapa ketentuan lainnya.

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan sidang pleno untuk melakukan kajian dan pembahasan apakah laporan tersebut terpenuhi semua syarat untuk ditindak lanjuti.

“Hari Jum’at, 24 Mei kita akan melakukan sidang pleno putusan pendahuluan,” tukasnya.*

The post Bawaslu Tanjungpinang Mulai Bahas Dugaan Pengelembungan Suara first appeared on Barometerrakyat.com.

DPRD Kepri Mulai Bahas Perda Retribusi dan Pajak

Admin — Tue, 04 Apr 2017 10:57:18 +0000

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Pemerintah Provinsi Kepri akan memiliki peraturan daerah yang mengatur retribusi dan pajak daerah. Perda ini nantinya akan menjadi pengganti Perda No 08 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perda No 01 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Dengan hadirnya Perda ini nantinya, diharapkan dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.

Dalam pidatonya, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pansus bekerja teliti untuk meningkatkan pemasukan bagi Pemprov.

“Kepada pansus agar dapat menggarap setiap potensi pajak dan retribusi yang ada di Kepri ini,” kata Jumaga.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah saat memberikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi mengucapkan terimakasih atas masukan dari fraksi-fraksi DPRD.

Adapun masukan dari PDIP antara lain meminta kepada Provinsi menguatkan pendapatan daerah dan tetap berpedoman terhadap akuntabilitas.

“Juga kepada fraksi Golkar, atas masukannya agar Pemprov memperhatika. Objek dan subjek retribusi. Prinsip dan sasaran serta wilayah pengukuran lebih transparansi,” kata Arif.

Begitu juga dengan masukan dari Demokrat yang meminta Pemprov Kepri membuat target terukur yang sesuai dengan harapan publik.

“Kami juga akan menempatkan personel sesuai dengan asas profesionalitas sesuai dengan masukan fraksi Demokrat,” paparnya.

SAHRUL

The post DPRD Kepri Mulai Bahas Perda Retribusi dan Pajak first appeared on Barometerrakyat.com.