Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 526 Tahun 2022 tentang peresmian Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Tanjungpinang sisa jabatan 2019-2024.

Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (20/4/2022). Weni membacakan sumpah dan janji kepada anggota Dewan itu.

“Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2019-2024?,” kata Weni.

“Saya bersedia,” sahut Hot Asi Silitonga.

“Mengucapkan sumpah dan janji menurut agama apa?” lanjut Weni.

“Kristen Protestan,” ucapnya.

Weni kemudian memimpin ucapan sumpah atau janji terhadap anggota PAW DPRD Tanjungpinang.

Diketahui pemberhentian Apriyandy berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Saya menerima keputusan partai,” kata Apriyandy melansir dari Antara, Sabtu (08/01).

Anak almarhum Syahrul, mantan Wali Kota Tanjungpinang itu, merasa legowo terhadap keputusan Partai Gerindra, meski awalnya berniat melawan keputusan itu secara hukum.

“Saya sudah pikir panjang setelah berdiskusi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Ia mengatakan upaya untuk membela diri sebenarnya sudah dilakukan beberapa pekan lalu, termasuk menjelaskan tuduhan yang disampaikan pimpinan Gerindra Tanjungpinang kepada DPP Gerindra.

Menurutnya, tuduhan tersebut sampai sekarang, belum dapat dibuktikan.

“Kalau sudah saya jelaskan, kemudian tetap mengeluarkan SK Pergantian Antarwaktu, berarti ‘kan tidak mau lagi menerima saya. Jadi buat apa saya berjuang agar berada di dalam partai itu lagi,” ucapnya.

Ia belum memutuskan apakah masih melanjutkan sebagai politisi atau tidak. Sementara terkait pakaiannya, yang terdapat logo Golkar, ia mengatakan foto itu sudah lama. “Untuk sementara saya kembali jadi pengusaha,” ujarnya.

Sumber: Antara

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima surat tembusan dari Gubernur Kepri prihal pemberhentian Apriyandy.

BACA : Gerindra Sebut Apriyandy Dipecat Karena Melanggar AD/ART

“Saya baru terima dari staf pagi ini, dalam surat itu intinya pemberhentian (Apriyandy) dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah mengaku belum ada menerima surat dari Gubernur Kepri tersebut.

“Belum dapat suratnya, karena saya lagi ngurusin ini (Hari Jadi Ke-238 Kota Tanjungpinang),” ujar Endang saat ditemui usai doa bersama di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kamis (6/1) malam.

BACA JUGA: Dipecat dari Kader Gerindra, Apriyandy Angkat Bicara

Ia mengatakan, akan segera mengecek Sekretariat dan setelah menerima akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, saat ditanya alasan memberhentikan Apriyandy, Endang yang juga Wakil Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

“Saya bersama kuasa hukum saya, pak Hendy Devitra sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum ke depan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (22/11).

Pihaknya saat ini masih menganalisa surat keputusan dari DPP Gerindra terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya dari anggota DPRD Tanjungpinang.

Ia menilai, ada banyak keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan DPP tersebut. Namun dia tidak mengungkapkan keganjalan dan keanehan yang dimaksud.

“Tapi pada intinya ada banyak terdapat keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan tersebut. Dalam waktu dekat kami bersama kuasa hukum juga akan mempersiapkan somasi kepada DPC Gerindra Kota tanjungpinang,” tegasnya.

Ditanya langkah hukum gugatan ke pengadilan, anak mantan Wali Kota Tanjungpinang almarhum Syahrul ini belum dapat memastikannya.

“Kalau ini kita liat nanti saja, yang jelas sebagai warga negara Indonesia kita diberikan kesempatan untuk menggunakan langkah-langkah hukum itu,” ucapnya.

Sementara itu, disinggung pemecatan dirinya karena tidak membayar iuran, ia menyampaikan dari awal menjabat rutin membayarnya dan baru beberapa bulan 2021 ini terlambat membayar iuran.

“Terlalu kecil untuk sekelas Partai Gerindra pemecatan hanya karena sebatas iuran. Karena Iuran itu kan boleh-boleh saja dibayar secara akumulasi per berapa bulan, yang penting terbayar lunas. Masa partai besar sekelas Partai Gerindra bicara masalah iuran yang Rp5 juta perbulan itu,” imbuhnya.