(E.istw)

BR.TANJUNGPINANG – Walikota Tanjungpinang, Rahma bersama 32 instansi/lembaga kementerian, BUMN, hingga OPD pemko melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tanjungpinang,Kamis (6/10).

Walikota Rahma mengatakan penandatanganan nota kesepahaman yang di lakukan bersama hari ini adalah sebagai landasan kerja sama untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan MPP kota Tanjungpinang.

Keberadaan MPP ini selain mengintegrasikan pelayanan agar lebih cepat, mudah, nyaman dan aman bagi masyarakat, juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

“Hadirnya MPP ini merupakan komitmen pemko merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi. Kami, berusaha untuk menghadirkan pelayanan publik dengan suasana nyaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, walikota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 32 instansi/lembaga vertikal, kementerian, dan BUMN yang bersedia bergabung bersama di dalam MPP kota Tanjungpinang.

Adanya MPP ini, menurutnya ibarat rumah kebersamaan, rumah Bhinneka Tunggal Ika, rumah menjadi pemersatu, bahkan rumah keberkahan untuk seluruh masyarakat.

Karena di ketahui, tidak semua masyarakat tahu keberadaan kantor bapak ibu. Lewat, MPP ini, diharapkan mereka tidak lagi berusah payah ke sana ke mari mencari kantor untuk mengurus administrasi yang mereka butuhkan.

“Walaupun wilayah Tanjungpinang itu kecil, tapi ini bentuk komitmen kami untuk memajukan kota Tanjungpinang. Dan hari ini menjadi kehormatan bagi kami karena bapak ibu bergabung di rumah ini. InsyaAllah 17 Oktober bersamaan Hari Jadi ke-21 kota Otonom kita resmikan MPP ini,” ucapnya.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan dari 194 jenis pelayanan yang ada saat ini bisa terus bertambah dalam MPP kota Tanjungpinang.

“Mudah-mudahan, ini tidak hanya ceremonial saja, tapi penyelenggaraan MPP terus berlanjut dan semakin ramai ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan hingga akhir September lalu ada 67 MPP di Indonesia yang telah diresmikan dan ada beberapa MPP yang akan diresmikan oleh Kemenpan RB, salah satunya MPP di kota Tanjungpinang.

“Kalau sebuah kota ada mal pelayanan publiknya, tandanya kota itu maju. Setelah kota Batam, Tanjungpinang menjadi yang kedua di Kepri. Terima kasih ibu walikota yang telah melahirkan MPP di ibukota provinsi Kepri,” ujarnya.

Dikatakan Lagat, kehadiran MPP di suatu daerah itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang untuk mempercepat pelayanan di sana, karena teringrasi, selain pelayanan pemda, ada juga instansi vertikalnya. Sebab, pelayanan MPP itu harus cepat, terjangkau, aman, mudah, dan nyaman.

Ia menilai MPP Tanjungpinang sangat nyaman dan bersih. Karena, beberapa waktu lalu, dirinya sudah meninjau MPP tersebut, di sana suasana setiap counternya cukup nyaman, bahkan toiletnya seperti di hotel.

“Mudah-mudaha ini tidak hanya ceremonial nanti, tapi betul-betul memang memberikan kenyaman kepada masyarakat dalam mengurus kepentingan pelayanan publiknya,” ujarnya.

Kepada DPMPTSP, ia pun berpesan agar MPP ini dimaksimalkan sebaik-baiknya, supaya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kepada ombudsman dan sejumlah instansi vertikal yang bergabung di sana, ia mengajak untuk memanfaatkan dan memaksimalkan keberadan MPP ini.

“Mari kita maksimalkan, karena MPP ini adalah kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan terbaik. Harapan kita, dengan hadirnya MPP ini wajah birokrasi semakin lebih baik,” Tutupnya.

Penulis : Firdau

MoU tersebut terkait Program Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba di Loka Rehabilitasi BNN Batam.

Kepala Loka Rehabilitasi BNN Batam dr. Danu Cahyono mengatakan, MoU ini dilakukan menimbang ada beberapa kasus anak korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dilakukan proses rehabilitasi. “Ada 10 orang anak (residen) yang saat ini sedang rehab, tentunya angka ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faisal juga menyampaikan perlu perhatian pemerintah atas permasalahan ini. Pihaknya, kata Faisal akan selalu mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan dan memenuhi hak dasar anak.

“Walau bagaimanapun, kita sebagai pemerintah dan juga masyarakat turut bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak. Jangan sampai anak yg terlibat narkoba dan telah mengikuti rehabilitasi, dikeluarkan dari sekolah sehingga hak dasar di bidang pendidikan nya tidak terpenuhi dan cenderung terabaikan,” ujar Faisal.

Ia berharap kerjasama kemitraan ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari jeratan narkoba serta terpenuhinya hak anak.

MoU ini juga disejalankan dengan International Conference Om Local Governmend And Social Science (IGLGSS)

Ketua Stisifol Raja Haji Fisabililah, Endri Sanopaka mengatakan MoU akan terus menjadi agenda Stisipol untuk kolaborasi dengan kampus-kampus di Kepulauan Riau (Kepri) dan Nusantara.

Dengan kerjasama ini, ia berharap Kota Tanjungpinang tidak hanya terkenal di Malaysia namun seluruh nusantara.

Kegiatan ini di awali dengan penandatanganan MoU pada tahun 2015 di mana MOU tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan akademik yaitu pertukaran pelajar Dan pertukaran dosen antar kampus.

“Tidak hanya itu pelajar dari luar kota Tanjungpinang seperti Jakarta dan Surabaya juga hadir kegiatan ini, intinya acara ini agar memperkenalkan kota Tanjungpinang,” ungkapnya

Muhammad Danu

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan dengan adanya MoU bersama Kejaksaan Tinggi ini, diharapkan dapat dijadikan tempat bertanya, komunikasi, dan diskusi bagi organisasi peragkat daerah Kepri.

“Dengan MoU ini diharapkan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, komunikasi, bertanya hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, sehingga APBD yang sudah disahkan dapat diterapkan secara maksimal,” kata Nurdin

Selain itu, menurutnya, TP4D juga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam perekonomian, kesejahteraan, Inflasi, dan lapangan pekerjaan. “Manfaatkan hubungan yang baik ini, yang menjadi keraguan silahkan tanya,” ungkap Nurdin

Dengan adanya TP4D, dikatakan mantan Bupati Kabupaten Karimun Ini, semua kegiatan yang dilakukan Pemprov Kepri akan didampingi. Namun, menurutnya, juga melihat sekala prioritas dalam melakukan pendampingan.

“Semua kegiatan akan didampingi, melihat sekala prioritas, mana yang berlu bertanya lebih. Terkait dengan bantuan sosial yang menjadi sorotan, dalam memberi bantuan sosial akan betul-betul seleksi, dan mengacu dalam pedomaan peraturan mentri,” pungkasnya

(SAHRUL)