Erick didampingi Bupati Bogor, Ade Yasin dan Wamen meresmikan destinasi wisata baru di wilayah Kecamatan Parung, tepatnya di Situ Lebak Wangi, Kabupaten Bogor.

Erick mendukung penuh hadirnya wisata baru tersebut yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“Alhamdulillah, ini suatu hal yang sangat bagus, di mana wisata ini bisa dikelola langsung oleh Pemerintah Desa dan tentunya bermanfaat untuk warga juga,” ujarnya dalam pidato sambutan.

Erick mengatakan Desa Wisata menunjukkan pemerintah dan BUMN peduli terhadap masyarakat yang butuh rekreasi di lingkungannya.

Erick berharap Desa Wisata yang dikelola BUMDES bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak hanya memberikan sambutan, Erick juga menaiki perahu yang terdapat di area situ dan berkeliling melihat fasilitas yang tersedia.

Sebelumnya, pada 7 September 202, Situ Lebak Wangi di Desa Pamegarsari, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diproyeksikan menjadi desa wisata.

Pemerintah pusat dan daerah pun turut memberikan perhatian dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi, Anggota Komisi VIII DPR Adian Napitulu, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Redaksi

Dilansir barometerrakyat.com dari Antaranews.com, Kamis (19/8), pengangkatan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar baru-baru ini.

Sebagai informasi, Rahmat merupakan lulusan pendidikan Doktoral Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta serta pendidikan Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Jakarta.

Dia pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021), Komisaris PT Rekayasa Industri (2015-2017) dan Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015).

Di GP Ansor, ia pernah menjadi calon ketua umum pada Kongres XV GP Ansor yang digelar di Yogyakarta pada 2015 lalu. Namun, ia dikalahkan oleh Yaqut Cholil Qoumas .

Selain mengangkat Rahmat, Erick melalui RUPSLB juga mengubah nomenklatur dan susunan pengurus perseroan dengan mengangkat beberapa direksi baru.

Pertama, Jasmine Kamiasti Karsono yang diangkat sebagai direktur portofolio dan pengembangan bisnis.

Kedua, Imam Fathorrahman menjadi direktur pemasaran dan komersial yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis.

Dengan perubahan itu, berikut susunan dan jabatan dewan komisaris dan direksi KAEF terbaru sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Abdul Kadir
Komisaris : Subandi Sardjoko
Komisaris : Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen : Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen : Kamelia Faisal
Komisaris Independen : Musthofa Fauzi

Sumber: Antaranews

Ia memastikan pemerintah tetap memberikan subsidi listrik untuk masyarakat.

Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Subsidi biaya listrik tetap akan berlaku sesuai dengan sistem yang sudah berlaku sebelumnya,” kata Erick Thohir seperti dikutip barometerrakyat.com dari jpnn.com, Sabtu (18/12).

BACA : Jokowi Sebut Ekonomi di 2020 Sangat Sulit

Erick menyampaikan, pelanggan dengan daya 450 VA akan mendapatkan pembebasan biaya penuh alias gratis. Sedangkan pelanggan rumah tangga daya 900 VA didiskon 50 persen.

Hal ini jadi bukti keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami di KPCPEN yang di dalamnya juga ada Pak Menko Airlangga Hartarto dan Ibu Sri Mulyani, sebagai Menkeu baru-baru ini melakukan rapat dengan Menteri ESDM agar PLN terus memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Erick.

BACA JUGA : KABAR GEMBIRA! Pendaftaran CPNS Dibuka Tahun Depan, Berikut Syaratnya

Ia menjelaskan subsidi biaya listrik juga mengacu kepada pelanggan dengan daya 900 VA. Perpanjangan subsidi ini berlaku pada Januari hingga Maret 2021.

Dilihat dari foto sprindik, pada kop surat itu tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan ada lambang garuda Pancasila.

Sprindik itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam sprindik itu, tertulis ada 4 nama penyidik KPK. Salah satunya Novel Baswedan.

Sprindik tersebut memerintahkan keempat penyidik KPK itu untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengadaan alat kesehatan rapid test COVID-19.

Dalam sprindik itu disebut pengadaan rapid test itu dilalukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dilansir barometerrakyat dari detikcom, Kamis (10/12), KPK menegaskan surat tersebut palsu.

“Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima, KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

Setiap pekerja akan mendapatkan Rp 2,4 Juta selama empat bulan atau Rp 600 ribu per bulan.

“InsyaAllah akhir bulan ini juga sama dengan bantuan produktif usaha mikro,” ujar Erick Thohir dikutip barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Rabu (12/8).

Dia menjelaskan, pencairan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, untuk gaji September dan Oktober akan dibayarkan pada Agustus. Sedangkan gaji November dan Desember dibayarkan pada September  mendatang.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan BLT hanya diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang merupakan peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya, mereka yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan BLT khusus pekerja ini.

Erick mengatakan bantuan itu akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja, bertambah dari sebelumnya 13,8 juta orang.