BR. KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad
bertemu dengan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, membahas kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) yang saat ini dihentikan sementara.

Gubernur Ansar meminta Kebijakan Menkumham Yasonna untuk memberikan diskresi khusus bagi Provinsi Kepri terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2020.

“Minimal, ekspatriat yang ada di Singapura mendapatkan bebas visa untuk berwisata ke Kepri” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar, juga meminta kepada Menteri Yasonna agar kebijakan bebas VoA ke depan dapat diberlakukan kembali secara keseluruhan seperti saat sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Kondisi Kepri saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan kita sudah melakukan survei serologi dimana kekebalan tubuh kelompok masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai herd immunity, dengan hasil pemeriksaan titer antibodi total masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Progres booster vaksinasi juga telah mencapai hampir 57 persen” ujar Gubernur.

Selain Gubernur Ansar juga meminta langsung kepada Menteri Yasonna untuk mengeluarkan kebijakan agar kapal pesiar (cruise ship) dapat diizinkan untuk labuh jangkar tanpa dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebelumnya Gubernur Ansar juga telah menyurati Menkumham mengenai hal tersebut dan agar para wisatawan dapat turun di suatu kawasan wisata tertentu.

Hal ini pun telah mendapat lampu hijau dari Menteri Yasonna bersama Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris.

“Rencananya wisatawan dari kapal pesiar nantinya akan diberi kartu pass sebagai penanda dan dari kapal pesiar wisatawan dapat turun selama 7 jam” tutupnya.

Piagam penghargaan langsung diserahkan oleh Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah di Ballroom Hotel The Sunan, Surakarta, Jawa Tenggah, Minggu (10/12).

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, penghargaan ini telah membuktikan komitmen kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, penghargaan ini juga dijadikan motivasi dalam penyeleggaraan pelayanan publik yang transparan, pelayanan publik lebih terbuka dan pelayanan publik yang memperhatikan kaidah-kaidah hukum.

“Sehingga masyarakat merasa dipayungi dan dilindungi oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan,” ucapnya usai menerima penghargaan.

Selain iti, kata Lis, penghargaan ini secara tidak langsung juga sebagai promosi kota Tanjungpinang ditingkat nasional.

Dia berharap prestasi yang diterima ini, bisa dipertahanankan pada tahun selanjutnya.

Redaksi