“Kenaikan utang terjadi karena covid-19,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (30/8).

Kementerian Keuangan mencatat total utang negara tembus Rp6.570 triliun per Juli 2021. Angkanya melonjak lebih dari Rp1.000 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.434 triliun.

“Covid-19 menyebabkan pukul di dua tempat, penerimaan jeblok hampir 18 persen dan belanja naik 19 persen,” katanya.

Hal ini membuat defisit anggaran kian melebar. Tercatat, defisit APBN tembus Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari produk domestik bruto (PDB) per Juli 2021.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai melakukan konsolidasi fiskal. Hal ini agar utang negara tak terus melonjak.

Menurutnya, satu-satunya solusi yang bisa memperbaiki keuangan negara adalah pajak. Sebab, pemerintah tak mungkin mengurangi belanja bantuan sosial (bansos), tapi pemerintah juga tak bisa menarik utang tinggi terus-menerus.

“Solusinya memang pajak harus naik. Tapi ini juga bisa sebabkan shock ke ekonomi kalau terlalu cepat, jadi kami harus betul-betul hati-hati menjaga keseluruhan,” jelas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, total belanja negara mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari target Rp2.750 triliun per Juli 2021.

Sementara pendapatan pajak cuma Rp647,7 triliun atau 52,7 persen dari target Rp1.229,6 triliun.

Sumber: CNN Indonesia

“Sampai dengan Mei 2021 defisit APBN Rp219 triliun atau 1,32 persen dari PDB,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI dilansir barometerrakyat.com dari CNN Indonesia, Senin (21/6),

Realisasi defisit APBN ini melebar dari posisi April 2021 lalu yang sebesar Rp138,1 triliun. Saat itu, angka defisit masih setara 0,83 persen dari PDB nasional.

Defisit APBN terjadi lantaran jumlah belanja jauh lebih tinggi dari penerimaan negara. Tercatat, penerimaan negara hanya Rp726 triliun per Mei 2021.

Penerimaan itu terdiri dari perpajakan yang sekitar Rp500 triliun dan PNBP Rp167 triliun. Sementara, belanja negara mencapai Rp945 triliun.

Belanja negara ini salah satunya untuk kebutuhan pusat, yakni Rp647 triliun. Angka itu terdiri dari belanja K/L sekitar Rp300 triliun dan belanja non K/L sekitar Rp200 triliun.

Lalu, ada pula belanja transfer ke daerah dan dana desa, yakni Rp298 triliun. Rinciannya, dana untuk transfer ke daerah sekitar Rp200 triliun dan dana desa Rp22,3 triliun.

Kemudian, realisasi pembiayaan juga bengkak menjadi Rp309 triliun. Pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS).

“Pembiayaan sudah lebih tinggi, yakni Rp309 triliun karena memang kami melakukan pembiayaan front loading, antisipasi suku bunga dan inflasi yang terjadi di AS,” pungkas Sri Mulyani.

Sumber: CNN Indonesia