Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Ketua Panlih Hotman Hutapea diterima oleh Kasubdit Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, Andi Batara Lifu, Kemendagri, Kamis (12/10).

Usai pertemuan, ketua Panlih Hotman Hutapea mengatakan bahwa Kemendagri memberikan apresiasi atas kerja Panlih sejauh ini.

Ia juga menceritakan bahwa saat ini Panlih masih menunggu salah satu calon melengkapi berkas hingga waktu satu minggu kedua berakhir.

Jika hingga batas waktu, berkas belum juga dilengkapi,maka Panlih akan mengembalikan berkas itu kepada Parpol melalui Gubernur.

“Kami akan menyurati Gubernur dan menembuskan ke Parpol dan Kemendagri agar Gubernur segera mengganti dan mengusulkan satu nama baru,” kata Hotman.

Untuk mengganti dan mengusulkan itu, Panlih akan memberikan waktu dua kali tujuh hari kerja.

Selama waktu itu, Parpol diwajibkan untuk mengusulkan satu nama baru melalui Gubernur kepada DPRD.

Jika dalam tenggat waktu yang diberikan itu, Gubernur dan Parpol belum juga mampu mengusulkan satu nama, maka Panlih akan mengambil langkah berikutnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa panlih berhak memberikan tenggat waktu kepada Gubernur dan Parpol.

Sebab, jika tidak maka pengisian kekosongan jabatan Wagub ini akan semakin lama.

“Saat ini Pemerintahan Kepri membutuhkan wakil agar dapat membantu  Gubernur berlari mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat yang meminta ini,” kata Jumaga.

Ditempat yang sama, Andi Batara menjelaskan bahwa jika satu nama tidak lengkap, maka Parpol wajib mengusulkan satu nama.

Untuk itu, Ia mendorong agar Gubernur dan Parpol menginisiasi pertemuan kembali.

“Bisa Gubernur, bisa parpol yang berinisiatif. Yang penting disini adalah bagaimana parpol sepakat mengusulkan satu nama lagi,” singkatnya.*

“Pelantikan akhir Januari atau awal Februari untuk yang tidak ada sengketa Pilkada, sedangkan untuk yang ada sengketa akhir bulan maret 2016, kalau memungkinkan pelantikan serentak tahap pertama dan tahap kedua dilakukan di Istana,” ujarnya.

Terkait sengketa Pilkada ia menambahkan, kewenangan penuh KPU, untuk mengajukan kembali atau tidak ke Makamah Konstitusi yang dua daerah, yang tiga daerah menungu keputusan final dari Makamah Agung.

“Dari 145 hanya 20 persen memenuhi persyaratan makamah konstitusi,” ujarnya.

Kumolo menegaskan, terkait sengketa Pilkada ini tidak ada payung hukum yang akan dikeluarkan sebagai aturan baru.

” Undang-undang nya, sudah jelas, ini hanya masalah sengketa pasangan calon, tidak ada aturan baru yang di keluarkan seperti Pergub,” imbuhnya.(RAMDAN)