Barometerrakyat.com,Tanjungpinang- Puluhan anggota
Himpunan Mahasiswa Kota Tanjungpinang menggelar aksi refleksi kemerdekaan Indonesia 77 tahun di kantor Walikota Tanjungpinang dan DPRD Kota Tanjungpinang,
Sabtu (20/8).

Mereka menuntut agar Dirut dan Direktur BUMD Tanjungpinang segera dicopot dari jabatannya karena tidak becus dan tidak bisa di evaluasi kembali. Mahasiswa Tanjungpinang juga melihat permasalahan BUMD sudah berlarut cukup lama dan tidak ada penyelesaiannya oleh Walikota Tanjungpinang.

Koordinator Lapangan Januarman me maparkan,
BUMD Tanjungpinang mengalami permasalahan yang hingga saat ini tidak tuntas diantaranya, Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bendahara BUMD Tanjungpinang tahun 2017-2019, negara mengalami kerugian sebesar Rp 517 juta. Selain itu ada keluhan dari mantan Karyawan BUMD Tanjungpinang terkait pencairan dana dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang tidak bisa dicairkan. Tidak hanya itu, BUMD Tanjungpinang telat menbayar gaji karyawan selama dua bulan.
BUMD Tanjungpinang juga merugi Rp 1,8 Milliar sepanjang tahun 2020, dan
revitalisasi pasar baru 2 yang ambruk tidak ada kelanjutan.

“Adapun indikasi korupsi pembangunan Boardwalk di Kota Rebah yang menghabiskan anggaran Rp 3,1 Miliar, tapi hasilnya jelek,dan kurang bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Januarman.

Untuk itu, Januarman meminta kepada BPKP Kepri segera mengeluarkan hasil audit permasalahan di BUMD Tanjungpinang yang sudah sangat merugikan negara.

Januarman menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan mengharapkan agar cepat diselesaikan agar Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu Kamsar demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa Dirut BUMD sudah selayaknya diganti karena selama memimpin BUMD tidak memberikan keuntungan dan kontribusi bagi PAD kota tanjungpinang,tapi malah merugi.

“Sudah saatnya Walikota selaku pimpinan tertinggi untuk bersikap tegas mencopot Dirut BUMD karena dinilai sudah tidak layak. Kita berharap Walikota bisa mengambil sikap tegas,” ujar Kamsar.

Penulis Firdaus

Hal itu disampaikan saat menerima peserta Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/12).

“Saya tidak pernah didemo. Didemo, dong! Demo mendukung. Ada yang demo mendukung gitu, loh, tapi ini tidak ada. Saya dibiarkan jalan sendiri malah dibilang antek asing,” kata Jokowi dikutip dari Antara.

Konferensi Mahasiswa Nasional berlangsung di Universitas Islam Nasional (UIN) Jakarta pada 3-6 Desember 2018.

Ada 11 rekomendasi yang dihasilkan. Setelah menerima rekomendasi tersebut, Jokowi berharap agar mahasiswa juga mendukung sejumlah kerja pemerintah termasuk mengambil sejumlah sumber daya ekonomi yang tadinya dikuasai oleh asing.

“Presiden Jokowi itu disebut antek asing. Coba blok Mahakam, berapa puluh tahun dipegang Prancis-Jepang? Tahun 2015, sudah kita ambil dan serahkan 100 persen kepada Pertamina,” ungkap Jokowi.

Selain Blok Mahakam dan Blok Rokan yang kini sudah dikelola oleh Pertamina, Presiden juga menyinggung pencapaian terhadap negosiasi divestasi 51 persen saham Freeport yang pada pertengahan tahun ini dilakukan.

“Freeport, negosiasi kita sudah 3,5 tahun, alot. Sudah kita tanda tangani, sudah semuanya, insyaallah di bulan Desember kita selesaikan 100 persen dan mayoritas 51 persen menjadi Indonesia yang dimiliki oleh konsorsium PT Inalum, BUMN kita,” tambah Jokowi.

Menurut Mantan Gubernur DKI ini, untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi tersebut bukanlah tanpa tekanan.

“Kalau tidak ada tekanan sudah dari dulu kita ambil, tapi tidak bimbang saya, saya maju terus saja. Ada yang dukung atau tidak mendukung sudah tugas kita untuk menyelesaikan hal seperti ini, yang nyatanya kita bisa,” ungkapnya.

Ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Natsir dan Menteri Sosial Agus Gumiwang. (red)

Sumber : Antara

Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 7-9 Juli 2018 kemarin membahas berbagai isu strategis yang terjadi di Indonesia.

Pertemuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia ini merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.

Di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 mencantumkan UUD 1945 sebagai hierarki yang paling tinggi, bukan  Pancasila ataupun pembukaan UUD. Sedangkan  UUD 1945 yang dijadikan sebagai hierarki tertinggi, telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, sehingga isi dari UUD 1945 amandemen telah melenceng jauh dari cita-cita Indonesia merdeka.

Komando ke V merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pertemuan komando I hingga komando ke IV dalam rangka mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang menyangkut nasib bangsa.

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Muhammad Saputra mengatakan, kondisi bangsa hari ini telah jauh dari cita-cita dan tujuan sebagaimana yang perjuangkan oleh founding father.

“Banyak produk hukum yang hari ini bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, hal strategis yang segera harus dilakukan adalah mendesak agar pancasila berada di hirarki tertinggi didalam perundang-undangan.  Dengan demikian, undang-undang yang menabrak nilai-nilai pancasila secara otomatis akan gugur secara hukum,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Barometerrakyat.com.

Pertemuan tersebut menghasilkan manifesto diantaranya :

1. Menuntut penyelenggara negara memegang teguh dan segera menetapkan Pancasila menjadi hierarki tertinggi dalam sistem berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan diletakkan sebagai hierarki tertinggi perundang-undangan adalah hadiah besar untuk rakyat Indonesia pada momentum 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia karena pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia merdeka.

Selain itu KOMANDO juga mendesak penyelenggara negara untuk segera meletakan Pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam tata perundang-undangan sampai pada waktu yang ditentukan yaitu 17 Agustus 2018. Jika penyelenggara negara tidak menanggapi tuntutan mahasiswa secara objektif, KOMANDO menyerukan Mogok Nasional pada tanggal 28 Oktober 2018 sebagai semangat sumpah pemuda dalam menunjukan kekuatan Pancasila.***

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Suara Mahasiswa (Kusuma) Kepulauan Riau (Kepri) langsung mempertanyakan kepada Badan Penguasahan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang, Senin (4/8).

Namun, mahasiswa merasa kecewa dengan BP Kawasan FTZ Tanjungpinang. Juru bicara Kusuma Anan Prasetya mengatakan, pihaknya sangat kecewa karena disambut perwakilan dari BP Kawasam FTZ bukan unsur pimpinan.

“Kami berharap bisa bertemu langsung dengan pimpinan BP Kawasan sebagai pengambil keputusan. Jika kami sampaikan kepada perwakilan ini hanya membuang waktu saja dan persoalan ini akan semakin berlarut-larut tanpa kejelasan,” ungkapnya dengan nada kesal.

Ia menambahkan, Kusuma Kepri akan giring terus terkait maraknya beredar rokok non cukai di luar kawasan FTZ. 

“Persoalan ini akan terus kami giring hingga selesai dan mendapatkan kejelasan atas segala isi tuntutan yang telah kami sampaikan,” tegasnya

SAHRUL

Dibawa ke kantor Polisi karena dianggap menyebabkan jalanan menjadi macet.

Pasalnya, dia sempat membuat heboh di Kota Hamedan pada pekan lalu lantaran banyak sekali warga yang ingin berfoto dengan dia hingga menyebabkan jalanan macet.

Beberapa bulan lalu ayah Reza yang hobi bola memaksa anaknya berpose dengan kaus tim Barcelona nomor punggung 10, nomor yang dipakai Messi.

Dia lalu mengirimkan foto itu ke sebuah situs olah raga dan langsung mendapat tanggapan.

“Saya kirimkan pada suatu malam dan besok paginya mereka menelepon untuk meminta wawancara,” kata dia.

Reza kemudian memotong rambutnya seperti Messi dan selalu memakai jersey Barcelona tiap dia keluar rumah.

Akhirnya mahasiswa ini kebanjiran wawancara dengan media dan mendapat kontrak sebagai model dan diangap Messinya dari Iran.

Editor    : Redaksi
Sumber : Merdeka.com

Masa meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera menertipkan penjarahan bumi Kundur, Kabupaten Karimun.

Pasalnya, Kapal Isip Produksi (KIP) timah milik perusahaan swasta yang ada di Karimun diduga menyalahi aturan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta gubernur Kepri untuk mencabut izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Clear and Clean (CnC).

“Gubernur harus segera mengambil tindakan terkait permasalahan ini, jika dalam satu minggu tuntutan kami tidak di lanjuti maka kami akan melakukan aksi lanjutan tentunya dengan jumlah yang lebih besar” Kata Koordinator Lapangan (Korlap), Anan Prasetia dalam Orasinya.

Mahasiswa juga merasa kecewa karena ujuk rasa hanya disambut oleh Pihak dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Gubernur Kepri terkesan menghindar dari tuntutan kami.

“Kami merasa kecewa dengan Gubernur Kepri, karena terkesan menghindar tuntutan yang kami sampaikan,” ungkapnya

Permaslahan ini, kata Anan, akan terus giring hingga mendapatkan titik terang, dan juga akan menyampaikan laporan ini kepada KPK.

SAHRUL

Sosialisasi ini juga berkaitan dengan masih maraknya kapal Isap Timah yang masih beroprasi dibibir pantai Pulau Ungar untuk melakukan eksplotasi pasir timah.

“Agar masyarakat nelayan Kecamatan Ungar lebih cerdas dan mengetahui peraturan pertambangan dari awal, sehingga dapat melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kapal isap timah yang telah beroprasi diduga menyalahi aturan,” kata Darwis melalui keterangan resmi yang diterima Barometerrakyat.com kemarin.

Selain itu, Juga megajak seluruh elemen masyarakat, dari kalangan muda hingga tua tidak lupa juga pemerintah setempat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hasil alam yang ada Kabupaten Karimun pada umumnya dan Kecamatan Ungar pada khususnya.

“Sebagai langkah awal sosialisasi ini diharapkan membuka pemikiran kita semua. Dengan tujuan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Jika hadirnya pertambangan ini didalam kehidupan bermasyarakat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tentunya akan kita dukung, serta meningkatkan perekonomin masyarakat setempat,” sambungnya

Dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat Kecamatan Ungar, menurutnya, tidak pernah melarang Usaha pertambangan. Namun yang inginkan usaha pertambangan tertib terhadap segala aturan yang telah ditetapkan.

“Yang menjadi harapan kita bersama masyarakat setempat cerdas dan ikut partisipatif dalam menjaga dan kelestarian lingkungan, dan sumber daya alam,” pungkasnya

(Redaksi)

Mahasiswa menolak kenaikan biaya pengurusan adiministarasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan menolak naiknya tarif listrik yang dianggap telah mengsengsara rakyat.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan, pemilihan Wakil Gubernur Kepri, yang diduga sengaja mentarik ulur oleh DPRD Kepri.

“Kami menolak semua kebijakan yang telah mengsengsarakan rakyat,” kata salah satu pengujuk rasa yang melakukan orasi didepan Kantor DPRD Kepri, Dompak.

Adapun tuntutan yang disampaikan belasan pengujuk rasa ini.

1. Menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berisi daftar kenikan biaya kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat.

2. Menolak dengan tegas biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 persen karena akan melemahkan daya beli masyarakat.

3. Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelangan berdaya 900 VA.

4. Meminta Presiden kembali kejalan yang benar atas setiap kebijakan yang dibuat yakni berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

5. Meminta kepada DPRD Kepri untuk segera menuntaskan kekosongan Wagub Kepri dalam waktu sesigkat-singkatnya dan memberi kejelasan kepada masyarakat. Karena DPRD Kepri sebagai wakil rakyat harus tegas dalam memutuskan segala sesuatu, jangan sampai perkara menetapkan Wagub Kepri demi kepentingan politik semata bukan kepentingan masyarakat Kepri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat menemui pengujukrasa mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diterima. Menurutnya, karena tuntutan dari mahasiswa merupakan wewenag dari pemerintah pusat, maka pihaknya, akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Kami dari DPRD Kepri menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya kendaraan bermotor merupakan gawainya pusat, akan kami terima dan sampaikan,” kata Jumaga

Sementara terkait dengan pemilihan Wakil Gubernur yang sampai saat ini belum terpilih, menurutnya, dari partai pengusung belum ada menyerahkan dua nama untuk dilakukan proses pemilihan di DPRD Kepri. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapik) Batam ini menjamin, jika sudah ada dua nama calon wakil gubernur yang diserahkan, dalam waktu satu minggu sudah ada wakil gubernur terpilih.

“Dua calon belum diserahkan ke DPRD Kepri. Kami juga akan menyampaikan ke partai pengusung untuk menyerahkan dua nama. Ketika sudah ada dua nama diserahkan, maka saya jamin dalam waktu satu minggu Wagub sudah terpilih,” pungkasnya.

(SAHRUL)