Pasalnya Puskesmas yang akan dibangun di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Bintan itu, menurut Ketua Indonesia Crisis Center (ICC) Provinsi Kepulauan Riau Laode, bahwa proses klarifikasi yang dilakukan terkesan tebang pilih.

Tidak semua rekanan yang ikut tender proyek tersebut diundang tahapan klarifikasi.

Laode menduga uang diambil dulu baru ada penetapan pemenang tender atau istilahnya dengan “sistem Ijon”.

Laode menegaskan, sistem yang diterapkan mirip dengan sistem Ijon. Soalnya, sejumlah rekanan yang ikut dalam proses tender itu diduga telah memberi sejumlah uang kepada Pokja.

Laode mempertanyakan kenapa ketika dilakukan klarifikasi, justru tidak memanggil rekanan sesuai dengan nomor urut terkecil untuk mengikuti klarifikasi. Meskipun telah dinyatakan lolos oleh LPSE Bintan.

“Saya harap proses klarifikasi yang berlangsung pada Selasa (09/06/2020), ditunda saja. Karena, akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ujar Laode di Tanjungpinang.