Penilaian ini didapati setelah Komisi I melakukan sidak ke Disdukcapil pekan lalu.

“Dari hasil aspirasi warga dan pantauan kami dilapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil ini. Kami menemukan beberapa fasilitas sarana dan prasarana disana kurang memadai,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar diruang kerja Walikota Batam, Selasa (22/5).

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang disana.

Kondisi ini, tentunya harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas disana. Kekurangan pegawai inilah diduga sebagai penyebab penumpukan dokumen yang terjadi.

“Saya meminta agar Pemko dapat memperbanyak petugas disana,” kata Sukhri.

Menanggapi hal ini, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengakui belum maksimal pelayanan Disdukcapil Batam, karena minim sarana dan prasarana pelayanan.

Kondisi minim ini, mengakibatkan praktek percaloan diduga masih tetap ada.

“Mau diakui atau tidak kita akui, praktek percaloan saya duga masih ada disana. Namun, kita terus berupaya untuk menyelesaikannya,” kata Rudi.

Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru lengkap dengan sistem yang terkomputerisasi.

Namun, sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Batam.

“Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti,” jelasnya.

Rudi melanjutkan bahwa Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan di Thailand yang terintegrasi.

“Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya yang hamil. Jadi, sejak lahir sampai meninggal pemerintah mengetahuinya,” paparnya. Untuk mengarah kesana, Walikota berharap dukungan semua pihak, termasuk lembaga legislatif.***