Mereka berjalan kaki dari Tanjung Siambang tempat awal mereka tiba menuju kantor Gubernur Ansar untuk menyampaikan keluh kesah.

Sayangnya saat itu para nelayan Suku Laut ini tidak bisa bertemu dengan sang Gubernur,karena sedang ada rapat terbatas.

Akhirnya mereka ditemui oleh Sekdaprov Kepri Adi Prihantara. Sayangnya pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi

Namun Gubenur Ansar akhirnya bisa menyempatkan waktu bertemu.dengan Suku Laut di Asrama Haji jalan Pemuda Tanjungpinang.

Andullah salah seorang Suku Laut Selat Kongki Desa Benaah Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga menuturkan keluhannya terkait ekosistem lingkungan tempat para nelayan mencari nafkah terganggu, rusak dan tercemar akibat pertambangan pasir.

Padahal menurut penuda ini, satu-satunya tempat menggantungkan hidup warga Suku Laut ini hanya dengan laut.

“Lautlah kehidupan kami,sekarang nak buat apa lagi,jika tempat kami mencari ikan sudah tercemar limbah.Ikan tak bisa hidup lagi dan kehidupan kami pun terancam,” papar Abdullah.

Untuk itu,Abdullah berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah khususnya dari Pak Gubernur Ansar.

“Kami harap ada lapangan kerja untuk kami,laut sudah keruh tak ada lagi ikan yang bisa ditangkap,” ujarnya.

Pria berpeci putih ini menambahkan, percuma saja jika ada bantuan alat tangkap dari pemerintah,jika ikan tak satupun yang bisa didapat,akibat ekosistem laut sudah rusak para h tercemar limbah berbahaya.

” Setahun ini mata pemcarian kami terpuruk,” ucapnya.

Tidak hanya masalah ekosistem laut yang rusak,warga Suku Laut juga menyampaikan permintaan terhadap penetapan Perda mengenai tanah adat dan tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk termasuk Suku Laut, yang menurut mereka dengan adanya praktik jual beli lahan serta pertambangan pasir laut berpengaruh besar pada hasil tangkapan nelayan.

Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menerima warga Suku Laut dengan terbuka berkomitmen akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kepri, termasuk Suku Laut dan masyarakat pesisir lainnya. Pembahasan kemungkinan penetapan Perda tanah adat dan tanah ulayat juga termasuk didalamnya.

“Akan kita bahas terlebih dahulu karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, kemudian apakah ada perda mengenai hal yang sama di daerah lain,” kata Ansar.

Gubernur Ansar juga menekankan perlunya referensi akademis dengan tujuan memperoleh informasi pasti mengenai asal usul keturunan, supaya sejarah menjadi satu alur dan tidak membingungkan. Sebab, menurutnya sudah terlalu banyak kelompok-kelompok tertentu yang “mengklaim” silsilah dan asal usul keturunan Kesultanan Riau Lingga yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat penetapan Perda tanah adat dan ulayat tersebut.

“Beri kesempatan pada kami untuk bahas ini dulu ya, cari referensi hukum, supaya jangan nanti jika sudah ditetapkan tanah adat dan ulayatnya malah menimbulkan konflik. Maka harus didudukkan betul-betul,” ujarnya.