“Kami sangat senang mendengar berita bahwa Sultan Mahmud akan segera ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden RI, dan kita sangat mengapresiasi semua unsur yang mendukung serta yang memperjuangkan nya di tingkat pusat,” papar Ketua Laruka Tanjungpinang,  Marzuki melalui Sekretaris Laruka Tanjungpinang Syaiful Amri, Senin, (30/10).

Syaiful mengatakan telah, menerima berita bahagia ini dan akan segera bermusyawarah bersama seluruh tokoh pemuda melayu di Kota Tanjungpinang untuk merayakannya. “InsyaAllah, karena ini berita bahagia bagi kita semua, kita akan membahas bersama tokoh pemuda melayu lainnya, tak lupa juga kepada penggiat budaya dan sejarah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya, juga tokoh-tokoh adat,” katanya.

Ia mengatakan selain merayakannya, Laruka juga akan kembali menggali beberapa tokoh lainnya untuk disampaikan kepada pemerintah agar dapat di wacanakan lagi sebagai Pahlawan Nasional.

“Saat ini kita sudah punya beberapa Pahlawan Nasional dari Kepri, dan kita ingin sebanyaknya pahlawan kita dijadikan pahlawan nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri, Doli Boniara mengatakan bahwa telah ada pembahasan ditingkat pusat. “Dalam waktu dekat, Sultan Mahmud Riayat Syah akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” ucapnya.

Doli juga menambahkan, bahwa saat ini Ketua TP2GD Provinsi Kepri, Abdul Malik akan memfollow up penetapan tersebut. “Saya dan pak Malik akan langsung ke Jakarta dan seluruh keputusan berada di tangan bapak Presiden,” ungkapnya

Muhammad Danu

“Saya berkomitmen untuk membenahi ekonomi yang ada di masyarakat pesisir seperti Tanjung Unggat, dan sekitarnya,” ungkapnya saat temu ramah bersama Tokoh Pemuda di Tanjung Unggat, Rabu (4/10).

Ia ingin kembali membawa Kota Tanjungpinang sebagai daerah yang menjadi pusat kerajaan serta pusat perdagangan sebagai mana sejarah Kerajaan Riau Lingga. .

“Kerajaan Riau-lingga adalah kerajaan yang jaya di bidang ekonomi, dan kemakmuran yang tinggi pada rakyatnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan akan menggunakan seluruh kekuatan dan pemikirannya dalam membangun ekonomi serta membangun martabat masyarakat melayu.

“Semampu saya, kekuatan dan segala pemikiran saya akan saya kerahkan untuk membangun martabat masyarakat melayu yang berada dipesisir, InsyaAllah sebagaimana dahulu,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Lembaga Amanah Riau Hulu Kuala (Laruka) Tanjungpinang, Dg. Marzuki melalui Sekretaris Syaiful Amri mengapresiasi dan mendukung rencana pembangunan ekonomi masyarakat melayu di Pesisir sebagaimana jayanya dahulu.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi seluruh rencana dalam membangun ekonomi masyarakat pesisir seperti masa jayanya Kerajaan Riau-Lingga,” ucapnya.

Dia mengatakan, dahulu masyarakat Pesisir mencapai kemakmuran yang tinggi sehingga menjadikan sebuah daerah yang paling berkuasa dibidang ekonomi masa itu.

“Seperti di Tanjung Unggat, Pulau Penyengat dan Kota Raja berada didaerah pesisir, kuatnya geliat perdagangan juga membuat tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi kuat, sehingga pada masa itu kemakmuran kerajaan riau-lingga menjadi kerajaan yang disegani pada masanya,” ucapnya.*

“Sesuai sejarah yang kita ketahui semua, bahwa Pulau Dompak Bukanlah Istana Kota Piring, dan Pemerintah Kepri harus memberikan alasan yang tepat dan mendasar terkait pemberian nama itu, jangan sampai terjadi pengaburan sejarah, seharusnya menjaga bukan merusaknya.” tegas Ketua Laruka Tanjungpinang, Daeng Marzuki melalui Sekretaris Laruka Tanjungpinang, Syaiful Amri, Rabu, (13/9).

Menurutnya, dengan menggunakan nama Istana Kota Piring untuk Pulau Dompak akan menjadi polemik besar dikemudian hari.

“Banyak suara-suara yang mempertanyakan pemberian nama itu. Dampaknya tak dirasakan generasi masa kini, tapi untuk generasi mendatang. Bukan tak mungkin anak cucu nantinya malah tahunya Istana Kota Piring yang asli itu ada di Dompak, dan bukan di Pulau Biram Dewa, di kawasan Sungai Carang itu yang saat ini merupakan tapak asli Istana Kota Piring,” lanjutnya.

Diketahui, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, yang memberikan nama Pulau Dompak sebagai Istana Kota Piring pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kepri ke-12 tahun 2014 lalu. Diduga kuat akan terjadi pengaburan sejarah

“Kami takutkan, ini akan terjadi pengaburan sejarah, seharusnya Pemerintah dapat menggunakan nama lain sebagai nama Pusat Pemerintahannya, dan jangan menggunakan nama Sebuah Istana yang menjadi kebanggan sejarah kerajaan Melayu Riau Lingga, sudah lah kita kurang pemahaman sejarah, jangan kita dibodohi dengan hal seperti ini,” ucapnya. *