“Semakin mendekati hari H pencoblosan ini dalam pantauan kami ada dugaan gerakan mobilisasi yang mengarahkan ASN untuk menyalahgunakan kewenangannya mendukung paslon tertentu. Padahal seharusnya ASN bersikap netral,” ujar Sulhan, SH sebagai ketua tim hukum sinergi.

Sulhan mengingatkan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat sanksi yang menanti ASN yang tidak netral.

Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Ia juga meminta ASN untuk berani melaporkan ke posko aduan bila mendapatkan intervensi dari paslon tertentu untuk mengarahkan dukungan, baik secara moril maupun finansial.

“Jangan takut untuk melaporkannya. Bila untuk menjadi pemimpin saja sudah melakukan tekanan dan pemaksaan bisa dipastikan selama memimpin nanti pola-pola seperti itu akan terus dijalankan. ASN harus berani menjadi menjaga harga diri dan netralitasnya. Kami akan bantu advokasi dan mengusut hingga tuntas,” tegas Sulhan.

Selain itu Sulhan juga mengatakan pasangan nomor urut 1, Soerya-Iman telah membentuk tim untuk memantau kecurangan dan dugaan money politic yang semakin terdengar jelang pilkada diselenggarakan 9 Desember 2020.

Diungkapkannya tim tersebut akan berkeliling untuk mengumpulkan data dan bukti dalam upaya mendukung terwujudnya Pilkada Kepri yang bersih dan bermartabat.

“Kami juga akan mengusut kampanye hitam, tuduhan bohong dan hoax yang dialamatkan kepada paslon Soerya-Iman,” katanya.

Redaksi