Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima surat tembusan dari Gubernur Kepri prihal pemberhentian Apriyandy.

BACA : Gerindra Sebut Apriyandy Dipecat Karena Melanggar AD/ART

“Saya baru terima dari staf pagi ini, dalam surat itu intinya pemberhentian (Apriyandy) dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah mengaku belum ada menerima surat dari Gubernur Kepri tersebut.

“Belum dapat suratnya, karena saya lagi ngurusin ini (Hari Jadi Ke-238 Kota Tanjungpinang),” ujar Endang saat ditemui usai doa bersama di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kamis (6/1) malam.

BACA JUGA: Dipecat dari Kader Gerindra, Apriyandy Angkat Bicara

Ia mengatakan, akan segera mengecek Sekretariat dan setelah menerima akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, saat ditanya alasan memberhentikan Apriyandy, Endang yang juga Wakil Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjugpinang Rustam mengatakan, dari 131 petugas TPS yang dilakukan pemeriksaan swab test 13 diantaranya dinyatakan positif COVID-19.

“Hasilnya masih sebagian,” kata Rustam saat dikonfirmasi awak media, Jumat (4/12).

Ia menyampaikan, 13 pasien positif ini berstatus orang tanpa gejala (OTG), saat ini menjalani isolasi mandiri.

Pihaknya, lanjutnya, masih melakukan tracking kepada orang-orang yang kontak erat dengan mereka.

Ia menambahkan, dari 131 petugas TPS yang dinyatakan reaktif, masih ada 49 yang belum melakukan pemeriksaan swab.

“Kita imbau untuk segera datang untuk melakukan swab,” imbuhnya.

“Kita lakukan pemeriksaan rapid test 4.136 orang terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Linmas,” kata Komisioner KPU Tanjungpinang Yusuf Mahidin kepada awak media.

Ia menyampaikan, pemeriksaan dibagi menjadi dua tempat untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yakni di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang.

“Di Rumah Sakit AL untuk dari Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Bestari, sedangkan RSUD Kota untuk Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota,” ucapnya.

Ia menyampaikan, jika ada ditemukan reaktif COVID-19, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

“Kita bekerja sama dengan gugus tugas, nanti jika ada ditemukan reaktif akan diserahkan ke gugus tugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh komisioner, staf dan pegawai KPU juga akan dilakukan pemeriksaan swab sebanyak dua kali. Pemeriksaan pertama sudah dilakukan dua pekan lalu dan hasilnya negatif COVID-19.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution menyebutkan, total surat suara di Tanjungpinang mencapai 153.301 lembar.

“Pelipatan surat suara mulai dilakukan hari ini pukul 08.00 pagi tadi, target lima hari selesai. Surat suara masuk sesuai manifesnya 153.301 lembar,” kata Aswin saat diwawancarai awak media, Rabu (18/11).

Ia mengatakan, KPU melibatkan 20 orang untuk menyortir dan melipat surat suara tersebut.

“20 ini merupakan warga masyarakat yang yang berasal dari beberapa penjuru Tanjungpinang. Mereka diupah Rp 250 per lembar,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya juga sudah menerima beberapa perlengkapan Pilkada seperti kotak suara dan bilik suara.

Jumlah kotak suara yang diterima sebanyak 450 buah, 2 buah kotak suara rusak. Kemudian bilik suara sebanyak 2.220 buah.

Surat suara diangkut menggunakan truk kontainer dengan pengawalan ketat pihak Kepolisian dan TNI.

“Dari manifast nya ada 76 dus satu dus berisi 2000 surat suara dan satu dus lagi berisi 1300,” kata Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution.

Dengan datangnya logistik pemilu, pihaknya akan segera menyortir dan melakukan pelipatan kertas surat suara.

Setelah disortir, KPU akan mengetahui berapa jumlah surat suara yang kurang dan lebih.

“Proses pelipatan surat suara akan di rencanakan pada minggu depan, besok baru kami mau rapatkan bersama sekretariat,” tutup Aswin.

SAHRUL

Kedatangan para petugas tersebut, untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak 2020.

Rahma mengatakan, tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih merupakan tahapan yang krusial dan strategis, karena data merupakan persoalan yang sering menimbulkan masalah di setiap pemilu.

Oleh karena itu, Rahma berharap agar dalam tahapan ini, semua instansi berpartisipasi secara aktif menyukseskan kegiatan coklit serentak ini.

“Pekerjaan ini bukan hanya menjadi tugas KPU, tetapi ini tugas kita bersama,” ujar dia.

Rahma juga meminta agar masyarakat turut mengawal pelaksanaan coklit ini, apabila ada warga yang luput dicatat agar aktif memberi tahu kepada petugas di lapangan.

Pada pelaksanaan coklit nanti, kata Rahma, masyarakat diharapkan untuk tidak takut atau menolak kedatangan petugas PPDP.

dilansir lama resmi Pemprov Kepri, Jumat (10/7), Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan,  pemeriksaan terhadap jajaran KPU Tanjungpinang dengan menggunakan rapid test merupakan perintah KPU RI.

Kebijakan itu diberlakukan secara nasional untuk memastikan tidak ada petugas yang tertular COVID-19.

Seluruh anggota KPU Tanjungpinang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test mulai Rabu-Jumat pekan ini di RSUP Kepri.

Paling banyak yang diperiksa yakni 443 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Mereka memulai melakukan pencocokan dan penelitian data calon pemilih pada pertengahan bulan ini.

“Kami dan pihak RSUP Kepri sudah menandatangani nota kesepahaman terkait hal itu,” katanya.

Hal tersebut diketahui setelah penetapan anggota DPRD Kota Tanjungpinang priode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pemuda kelahiran Sumenep, 2 Februari 1996 ini memperoleh suara 1005 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan III Bukit Bestari.

Kepada Barometerrakyat.com, Sabtu (10/8), pemuda yang akrab disapa Vicky ini menceritakan awal mula terjun ke dunia politik.

Mahasiswa jurusan Manajemen STIE Tanjungpinang ini mengakui terjun kedunia politik atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Menurutnya, keinginan tersebut direstui oleh kedua orang tuanya.

“Alhamdulillah mereka merestui saya. Saya terpilih menjadi anggota DPRD termuda pada usia 23 tahun berkat kedua orang tua yang selalu memberikan support (dukungan), bagi saya abah (ayah) merupakan sumber sumber keyakinan dan kematangan jiwa saya dan umi (ibu) merupakan sumber kematangan fikiran saya. Keduanya mengajarkan saya dari kecil dan sampai sekarang ini untuk menjadi diri sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sebagai pemuda ia tidak mau hanya menjadi penonton, ingin berada barisan terdepan untuk memperjuang aspirasi masyarakat.

“Sebagai anak muda, saya juga ingin tampil di masyarakat, ingin memperjuang aspirasi masyarakat, juga ingin berada dibarisan terdepan. Jadi tidak mau jadi penonton sebagai anak muda dalam pembangunan kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Setelah dilantik, anak dari Saiful Bahri anggota DPRD Tanjugpinang priode 2014-2019 ini menginginkan berada di komisi III yang salah satunya membidangi infrastruktur.

“Karena pas saya melakukan sosialisasi di masyarakat, banyak yang mengeluhkan soal infastruktur seperti jalan yang tidak diaspal, drainase kurang. Saya harapkan bisa di komisi II,” ujarnya.

SAHRUL

Penetapan dilakukan oleh lima komisioner, dalam Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Tanjungpinang, Sabtu (10/8).

Ketua KPU Kota Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan, penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih merupakan tahap akhir Pemilu 2019.

“Dalam waktu dekat akan menyerahkan surat ke Gubernur Kepri melalui Wali Kota Tanjungpinang untuk kemudian dilantik,” ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Tanjungpinang Efendi mengatakan, pelantikan 30 anggota DPRD Kota Tanjungpinang dijadwalkan pada Senin, 2 September 2019.

“Yang melantik berdasar aturan kepala kejaksaan, sudah kita surati,” katanya kepada awak media.

Sementara itu, dalam pleno penetapan dijelaskan PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing mendapatkan 5 kursi, Nasdem mendapatkan empat kursi, Gerindra dan PKS masing-masing mendapat 3 kursi dan disusul PKB, PPP, Hanura, Demokrat masing-masing mendapatkan 2 kursi.

Berikut 30 nama caleg yang menduduki kursi DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan data KPU Tanjungpinang :

Dapil I : Maiyanti (Gerindra), Asman (PDIP), Sri Artha Sihombing (PDIP), Ade Angga (Golkar), Fengky Fesinto (Nasdem), Hendy Amerta (PKS), Rosiani (PPP), Respriadi (PAN), Reni (Hanura) dan Dicky Novalino (Demokrat), Supriono (PDIP),

Dapil II : Rini Pratiwi (PKB), Apriyandy (Gerindra), Yuniari Pustoko Weni (PDIP), Novaliandri Fatir (Golkar), Ashadi Salayar (Golkar), Hendra Jaya (Nasdem), Ismiyati (PKS), Momon Faulanda Adinata (PPP), Rika Andrian (PAN), Said Inderi (Hanura) dan Rina Febriani (Demokrat).

Dapil III : Vicky Bahtiar (PKB), Surya Admaja (Gerindra), Agus Djurianto (PDIP), Dasril (Golkar), Mimi Betty Wiligsih (Golkar), Agus Chandra Wijaya (Nasdem), Ria Ukur Rindu Tondang (Nasdem), Muhammad Arif (PKS).

SAHRUL

Komisioner KPU Tanjungpinang Divisi Hukum Andri Yudi mengatakan, penetapan caleg terpilih setelah pihaknya menerima amar putusan Makamah Konstitusi terkait gugatan Partai Garuda.

“Sesuai dengan aturan, bila kabupaten atau kota ada gugatan maka diselesai dulu gugatan di MK dan terhitung setelah lima hari MK memberi tahu hasil gugatan kita langsung melakukan penetapan,” ujarnya kepada barometerrakyat.com, Jum’at (9/8).

“Kita sudah sepakati dalam pleno kemarin, kita akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan kursi dan caleg terpilih pada Sabtu, 10 Agustus 2019 di Hotel CK Tanjungpinang,” sambungnya.

Dia melanjutkan, dari amar putusan yang diterima KPU Tanjungpinang, MK menolak gugatan yang dilayangkan partai Garuda.

“Dia ditolak karena dalilnya tidak sesuai dan juga tidak cukup bukti,” ujarnya.*