Pengundian diawali dengan pengambilan nomor urut untuk mencabut nomor pasangan calon oleh para calon Wakil Gubernur.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan nomor pasangan calon sesuai nomor urut yang telah dicabut oleh para calon Gubernur.

Hasilnya pasangan Soerya Respationo dan Iman Sutiawan nomor urut satu, Isdianto dan Suryani nomor 2 dan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina nomor 3.

Pengambilan nomor urut dilakukan di hadapan Ketua dan Komisioner KPU Kepri dan Bawaslu Kepri.

Peserta Dibatasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau membatasi peserta yang hadir dalam pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Kamis (24/9).

“Pengundian nomor urut paslon hari ini akan berjalan tidak seperti biasanya. Tidak seperti pemilihan serentak atau pilkada sebelumnya. Semua demi mencegah penyebaran Covid-19,” kata Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko.

Pencabutan nomor urut direncanakan akan dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang sekira pukul 13.00 Wib.

“Pengundian nomor urut paslon hari ini akan berjalan tidak seperti biasanya. Tidak seperti pemilihan serentak atau pilkada sebelumnya. Semua demi mencegah penyebaran Covid-19,” kata Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko.

Ia mengatakan, peserta yang hadir hanya pasangan calon, Perwakilan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebanyak 2 orang, Penghubung paslon 1 orang dan Anggota KPU Kepri sebanyak 5 atau 7 orang sesuai jumlah komisioner atau KPU Kabupaten/Kota sejumlah 5 orang.

“Kami batal mengundang pihak partai politik, pimpinan sejumlah institusi di Kepulauan Riau dan pimpinan sejumlah instansi vertikal (FKPD),” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan itu diambil mengikuti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam Covid-19.

“Kami menyediakan fasilitas live streaming melalui akun facebook KPU Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita menyaksikan acara pengundian nomor urut secara daring,” imbuhnya.

Penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ini berlangsung di Hotel Nite and Day Jalan Bintan, Tanjungpinang, Rabu (23/9).

Tiga paslon tersebut yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, Isdianto dan Suryani serta Soeryo Respationo dan Iman Sutiawan.

“Penetapan paslon dilaksanakan kpu ini, prosesi hanya dihadiri oleh pihak KPU, Bawaslu dan Liaison Officer (LO) dari masing-masing paslon. penetapan resmi sebagai paslon tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan KPU Kepri dan diserahkan kepada masing-masing LO,” ujar Ketua KPU Kepri Sriwati.

Ia mengatakan, KPU Kepri selanjutnya akan menggelar tahapan pencabutan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

“Pengundian nomor urut akan dilakukan pada Kamis 24 september 2020 di Hotel CK Tanjungpinang direncanakan pukul 13.00 Wib,” ucapnya.

SAHRUL

Tiga bakal pasangan calon (Bapaslon) Isdianto dan Suryani, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, Soerya Respationo dan Iman  Sutiawan dijadwalkan akan mendaftarkan di hari pertama.

“Besok ada tiga Bapaslon yang menyampaikan surat ke KPU untuk mendaftar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri Sriwati, Kamis (3/9).

Ia menyampaikan, paslon pertama yang mendaftar Ansar-Marlin Agustina pukul 08.30 Wib. Selanjutnya Isdianto-Suryani 10.30 Wib dan Soerya-Iman pukul 13.30 Wib.

Ia menambahkan, dalam pendaftaran pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan.

Mulai dari datang akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer, harus menggunakan masker dan jaga jarak.

“Untuk pendukung kita batasi hanya 20 orang,” ucapnya.

SAHRUL

Komisioner KPU Kepri Arison mengatakan, bilik suara khusus akan dibangun di tempat pemungutan suara (TPS) yang jaraknya agak jauh dari bilik suara pada umumnya.

Untuk membangun bilik suara khusus ini, kata dia KPU kabupaten dan kota di Kepri akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah itu.

Data pasien positif COVID-19, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan orang tanpa gejala di kawasan tertentu dibutuhkan sebagai dasar dalam menetapkan bilik suara khusus.

“Kami harus berkoordinasi untuk menetapkan di-TPS mana yang harus dibangun bilik suara khusus pasien COVID-19,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri, Kamis (11/6).

Arison mengemukakan regulasi terkait bilik suara khusus potensial disahkan dalam peraturan KPU, karena hampir seluruh KPU di daerah menginginkannya untuk mencegah penularan Covid-19.

Bilik suara khusus akan memisahkan pemilih yang mengidap pasien Covid-19 dengan pemilih yang sehat sehingga dapat mendorong partisipasi pemilih.

“Hasil ini berdasarkan hasil rapat daring KPU Kepri dengan KPU kabupaten/kota dan agenda utamanya adalah memetakan ulang perkiraan jumlah TPS untuk pemilihan serentak 2020,” ujar Anggota KPU Kepri  Priyo Handoko melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Dia mengatakan, awalnya ketentuan yang berlaku adalah paling banyak 800 pemilih per TPS.

Setelah adanya wabah virus corona atau Covid-19 ketentuan berubah menjadi paling banyak 500 pemilih per TPS.

Karena batas maksimal pemilih di TPS dikurangi, kata dia, maka jumlah TPS yang direncanakan menjadi bertambah.

“Setelah kami simulasikan, jumlahnya adalah 3.588 TPS atau bertambah 186 TPS dari rencana awal,” jelasnya.

Dia menambahkan, penambahan jumlah TPS tentu akan berdampak pada anggaran mulai dari honor 9 orang petugas di TPS, biaya pembentukan TPS, sampai logistik.

Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan, sesuai ketentuan setelah penetapan hasil anggota DPRD Kepri terpilih, kemudian KPU Kepri diharuskan menyampaikan berkas hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera ditindaklanjuti ke Mendagri.

“Setelah penetapan kemarin, selanjutnya berkas penetapan dan 6 dokumen lainnya bakal kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Plt Gubernur untuk kemudian di ajukan Kemendagri untuk disahkan SKnya,” ungkap Sriwati belum lama ini.

Menurut Sriwati, ada enam berks yang disampaikan ke Plt Gubernur Provinsi Kepri seperti berita acara, hasil penetapan, profil calon DPRD terpilih, KTP, berkas pencalonan dan berkas Anggota DPRD Kepri terpilih.

“Dengan diajukannya hasil penetapan ini, nantinya setelah mendapat SK Kemendagri maka nantinya bakal segera disahkan pada Rapat Paripurna DPRD Kepri tanggal 9 September mendatang,” ungkap Sriwati.

Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Kepri Isdianto mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan penetapan hasil anggota DPRD Kepri terpilih masa jabatan 2019-2024.

“Setelah kita baca dan teliti selanjutnya akan kita kirim ke Kemendagri, Insyaallah kalau pelantikan sudah ditentukan 9 September mungkin SK dari Kemendagri keluar awal September,” ungkap Isdianto.

Isdianto optimis setelah disampaikannya berkas ini maka penetapan dan pengesahan Anggota DPRD Kepri terpilih akan dapat terlaksana sesuai target.

Redaksi

Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati melalui Devisi Hukum Widiyono Agung mengatakan, dibatalkan enam parpol dari peserta Pemilu 2019 karena tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 10 Maret 2019.

“Jika dilihat dari Partainya ada 6 partai untuk 11 kepengurusan di daerah kabupaten di seluruh Provinsi Kepri,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (24/3).

Selain itu, kata Agung, 11 kepengurusan parpol tersebut juga tidak mengajukan calon legislatif (Caleg).

Pertama di Kabupaten Kepulauan Anambas ada lima partai yaitu PKB, PKS, Partai Garuda, Partai Berkarya dan PKPI.

“PKB dan PKS tidak mempunyai kepengurusan partai dan tidak mengajukan Caleg, sedang Partai Garuda, Partai Berkarya dan PKPI tidak mengajukan Caleg,” ujarnya.

Untuk Kabupaten Lingga, lanjut Agung, terdapat tiga partai yaitu Partai Garuda, PBB dan PKPI. “Ketiganya tidak mengajukan Caleg atau tidak ada pencalonan,” katanya.

Kemudian di Kabupaten Natuna yakni Partai Garuda yang tidak ada pengurus dan PKPI tidak mengajukan Caleg. Terakhir Kabupaten Karimun Partai PKPI tidak mengajukan Caleg.

Dia menambahkan, pengurus ke-6 partai tersebut dimasing-masing daerah sudah dihubungi baik melalui surat maupun Group LO oleh KPU Kabupaten baik saat melaksanakan bimtek LADK, LPSDK dan surat konfirmasi, tetapi hingga batas tanggal yang ditentukan juga belum mengajukan LADK.

Menurutnya, sesuai peraturan Dana Kampanye di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, junto PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentag Dana Kampanye Peserta Pemilu, junto PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan ke 2 PKPU Nomor 24, maka KPU membatalkan kepesertaan sebagai peserta pemilu.

“Melalui Surat KPU RI yaitu Surat Keputusan nomor 744 tahun 2019 tentang Pembatalan Parpol sebagai Peserta Pemilu,” tukasnya.

Redaksi

Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan, nonton bareng tersebut akan dilakasanakan di halaman RRI Tanjungpinang. Menurutnya, nonton bareng itu bekerjasama dengan RRI Tanjungpinang.

“Kegiatan ‘Nonton Bareng’ ini dalam rangka untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019,” ujarnya, Selasa (15/1).

Selain dalam rangka menyukseskan pemilu serentak 2019, nonton bareng juga salah satu bentuk sosialisasi dan memupuk silaturahmi kepada masyarakat.

“Jadi kita mengingatkan kembali, bahwa pada tanggal 17 April 2019 akan melaksakan pemilu serentak,” tukasnya.

Redaksi

“Tempat kita ini objek vital dekat tepi jalan, sewaktu-waktu ada massa datang memakai kendaraan dan melempar kantor kita ini bagaimana, karena gedung sangat rawan dari segi keamananya. Minimal kantor kita ini harus ada pagar dan juga ruang untuk area parkir,” kata Komisioner KPU Kepri Divisi Hukum Widiyono Agung Sulityo, Kamis (22/11).

Dari hasil kunjungan perwakilan Mabes Polri ke kantor ini beberapa bulan lalu, kata Agung, mereka menyebut Kantor KPU Kepri tidak aman masuk dalam zona merah.

“Gedung KPU untuk daerah di Provinsi se Indonesia, gedung KPU Kepri ini yang paling jelek dilihat dari segi keamananya dan masuk zona merah,” ucap Agung yang disampaikan Mabes Polri kepadanya.

Terkait permasalahan ini, sebelumnya KPU Kepri sudah menyurati kepala daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yaitu Gubernur, Nurdin Basirun.

Terakhir tanggapan Pemprov dalam waktu dekat akan dihibahkan tanah di Dompak untuk dibangun kantor KPU.

“Bahkan terakhir beberapa bulan lalu pada peresmian kantor Bawaslu Kepri, tanggapan Wakil Guberbur pak Isdianto mencarikan solusinya dalam waktu dekat, tapi sampai saat ini tidak ada kabar,” katanya.

Untuk mengatasi dari segi keamanan kantor dan data yang disimpan, ia menyampaikan solusi, agar pihak Pemprov bisa meminjamkan kantor Gubenur lama Jalan Basuki Rahmat.

“Gedung kantor gubernur lama yang ada didepan atau seberang ruko kita ini itukan luas dan mempunyai pagar, diharapkan bisalah kita pinjam pakai untuk sementara,” katanya.

Namun pihak KPU Kepri tetap masih berharap Gubernur  membantu menyediakan lahan untuk pembangunan kantor, untuk melahirkan para pemimpin daerah dan anggota legislatif.

Karena sambung dia, bertahun-tahun kantor yang memproduksi para pemimpin daerah dan anggota legislatif itu, masih menggunakan ruko. Dan fungsinya kantor bukan hanya sebagai tempat bekerja, melainkan juga rapat dengan peserta pemilu dan menyimpan data.

“Permintaan kami terhadap kantor yang layak kepada Gubenur, semata mata hanya mensukseskan Pemilihan Umum,” ucap Agung.*