Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang tersangka inisial Ar (37) merupakan ayah kandung dari korban.

“Sudah dilaporkan ke KPPAD untuk dilakukan upaya monitoring, pengawasan dan advokasi bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan sebagai mana mestinya,” kata Ketua KPPAD Kepri Ery Syahrial kepada awak media, Selasa (14/7).

BACA : Dugaan Pencabulan di Anambas, Suami Ditangkap Polisi, Istri Cari Keadilan

Pihaknya sudah meminta keterangan dari orang tua korban. Menurutnya, orang tua korban menilai tidak ada keadilan dan proses hukum itu perlu ditinjau kembali.

“Termasuk penetapan tersangka terhadap pelaku yang kebetulan adalah ayah dari korban,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga sudah berkerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2TP2A) Kepri untuk mendampingi korban.

BACA : Reaktif Covid-19, 4 Petugas Coklit KPU Bintan Dikarantina

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan dua orang psikolog untuk melakukan assesmen psikologis terhadap korban untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. “Itu sudah berlangsung beberapa kali,” ujarnya.

“Bersama psikolog kita temui, dan memang anak tersebut mengalami trauma,” ujarnya Ery Syahrial saat dihubungi melalui sambungan ponsel, Jumat (6/3).

Pihaknya, juga menyarankan kepada keluarga untuk tidak sungkan berkonsultasi kepada KPPAD.

“Kalau membutuhkan psikolog silahkan saja, kita tentunya terbuka dan membantu memulihkan trauma anaknya. Kalau saat ini, dari pihak dinas memang sudah ada menempatkan pisikolog,” sebutnya.

Pengasuh Jadi Tersangka

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Tanjungpinang menetapkan Kusmiyati (40) pengasuh dua balita sebagai tersangka kasus penganiyaan.

“Kita sudah tetap tersangka,” Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rio Reza Parindra ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (6/3).

Dia mengatakan, tersangka tidak dilakukan penahanan, hanya wajib lapor setiap minggunya.

Kekerasan tersebut terjadi pada 4 Desember 2019 lalu, akibat kejadian tersebut bibir bayi laki-laki tersebut pecah dan hidungnya berdarah.

Bahkan kedua kakak bayi tersebut masing-masing berusia 4 tahun dan 2 tahun tidak luput dari kekerasan seperti dipukul dan dicubit.

Namun selama ini, ibu korban inisial D tidak melaporkannya karena ingin pelaku yang merupakan suaminya tersebut berubah.

“Yang paling parah saat ini terhadap anak yang paling kecil yang baru berusia 3 bulan,” kata Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau Erry Syahrial.

Menurutnya, korban dipukul ayahnya saat ibunya sedang bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, D terpaksa bekerja hingga larut malam sebagai SPG.

Perbuatan terlarang pelaku terbongkar setelah Bunga menceritakan peristiwa memilukan tersebut kepada ibunya karena tidak tahan lagi terus disetubuhi pelaku.

Kepada ibunya, Bunga mengakui sudah melayani nafsu bejat ayah tiri selama empat tahun. Pelaku melakukan perbuatan terlarang tersebut saat korban masih berusia 10 tahun, saat ini korban sudah berusia 14 tahun.

Kejadian  pencabulan yang dilakukan pelaku berulang-ulang pada korban terjadi di rumah kediamannya di Kecamatan Jemaja Timur.

Selain disetubuhi, pelaku juga mengancam Bunga akan dibunuh jika tidak mengikuti kemauannya.

Karena tidak terima, ibu korban langsung melaporkan suaminya ke kantor polisi. Laporan tersebut teregister Nomor: LP-B /03/XI /2019/SPKT/Jemaja.

Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial mengatakan, kasus tersebut harus diungkap semaksimal mungkin siapa pelaku dan bila ditemukan harus diproses secara hukum.

“Kita mendorong pihak kepolisian bekerja maksimal,” Erry saat dihubungi Barometerrakyat.com, Rabu (11/12).

“Kita mengharapkan masyarakat memberikan informasi yang dibutuhkan polisi bila mengetahui untuk mengungkap kasus ini,” lanjut Erry.

Upaya mengungkap dan memproses kasus tersebut, kata Erry, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan ada efek jera bagi pelaku.

Hal tersebut mengingat dalam setahun di Batam ada sekitar 5 anak yang dibuang orangtuanya ketika baru dilahirkan.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak sekolah melakukan pembinaan dan pendekatan kepada siswa bersama orang tuanya tidak membuahkan hasil.

Keputusan tersebut telah disepakati bersama pihak sekolah, Danramil, Dinas Pendidikan Batam, perwakilan dewan pendidikan.

Berikut empat fakta dua siswa ogah hormat dan menyanyikan lagu Indonesia raya yang dirangkum Barometerrakyat.com dari berbagai sumber :

1. Sudah Setahun Tolak Hormat-Nyanyi Lagu Indonesia raya

Kepala Dinas Pendidikan Batam Hendri Arulan mengatakan, peristiwa penolakan hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara sekolah sudah terjadi sejak satu tahun lalu.

“Mereka menganut aliran kepercayaan tertentu. Ini bagian daripada melawan tidak ikut aturan berbangsa dan bernegara dan ini merupakan makar. Ini bahasa Danramil,” kata Hendri kepada wartawan dilansir detikcom.

“Termasuk melakukan pengawasan dimana, dengan siapa dan apa saja yang mereka (Anak-anak, red) lakukan,” ‎ungkap Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faisal melalui surat Himbauan Nomor : 002/KPPAD-Kepri/XII/2017 yang diterima Redaksi Barometerrakyat.com, Minggu (31/12).

Orang tua, kata Faisal, hendaknya memberi pemahaman esensi malam pengantian tahun kepada anak-anak sesuai tuntutan agama, dengan berkumpul bersama keluarga tanpa perayaan yang ‎berlebihan.

Selain itu, masyarakat luas yang ikut merayakan malam pengantian tahun dapat bersama memberi perhatian, perlindungan, dan peduli kepada hal-hal membahayakan anak-anak.

“Pemerintah daerah dan aparat Kepolisian ‎untuk terus dapat melakukan pengamanan secara maksimal dengan mewaspadai aksi kehajatan terhadap anak, termasuk pengawasan ditempat-tempat hiburan malam dan penginapan-penginapan yang memberikan fasilitas bagi anak-anak,” tambahnya.

Bagi masyarakat dapa‎t langsung menghubungi KPPAD Kepri di nomor telepn (0771) 4502694 atau SMS 081268028283 jika mengetahui atau melihat setiap kejadian terhadap anak.

Redaksi

Pihaknya, kata Faisak telah berulang kali mengadvokasi dan berkordinasi dengan Pemko masalah pembetukan KPPAD kota Tanjungpinang.

“Kami terus mendorong Pemko untuk segera merealisasikan pembentukan kelembagaan KPPAD di kota Tanjungpinang, karena penting untuk fokus mengawasi masalah anak-anak di kota Tanjungpinang,” ungkapnya  Senin (27/11).

Ia menyebutkan, alasan dari pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang lambat merealisasikan KPPAD di kota Tanjungpinang karena, Pemko merasa sudah cukup ada KPPAD Provinsi Kepri. Padahal, lanjut Faisal, pihaknya tidak bisa memantau keseluruhan masalah anak di kota Tanjungpinang. Karena masih harus memantau juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri.

“Informasi yang saya dapatkan,pihak pemko merasa sudah cukup ada kami, tapi kami kan juga membagi waktu untuk Kabupaten kota lain dan juga kalau mengharapkan kami, kurang efektif nantinya pengawasan di kota ini,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah kota Tanjungpinang cepat merealisasikan KPPAD kota Tanjungpinang, karena melihat kondisi Masalah anak yang ada Tanjungpinang masih cukup Rawan. Selain itu, ia juga meminta agar DPRD  Tanjungpinang mendukung realisasi KPPAD Tanjungpinang.

“Saya harapkan pihak pemko segera membentuk dan juga Dewan kota agar juga dapat membantu perealisasian KKPAD kota Tanjungpinang. Kami siap mendukung pembentukan segera,” tuturnya.

Muhammad Danu

Pasalnya, kasus anak di Kota Tanjungpinang masih tinggi, baik anak jadi pelaku maupun sebagai korban. KPPAD Kepri mencatat sebanyak 52 kasus melibatkan anak di Tanjungpunang.

“Kami minta segera di bentuk, untuk khusus kota Tanjungpinang,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu, Selasa (21/11).

Menurutnya, dengan dibentuk KPPAD Tanjungpinang dapat mengawasi anak-anak di kota Tanjungpinang serta dapat menekan lagi angka kasus kriminal yang melibatkan anak-anak usia dini. “Selain harus ada KPPAD khusus untuk kota Tanjungpinang, kami minta juga agar masyarakat terutama orang tua dapat berperan aktif memantau anaknya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang agar menegakkan Perda jam malam. Dimana anak-anak usia dini wajib belajar di rumah pada jam yang telah di tentukan. “Kita minta seluruh pihak terkait,agar lebih tegas lagi, terutama Satpol PP, untuk menegakan Perda, salah satunya Perda Jam malam,” tukasnya.

Muhammad Danu

Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faisal mengatakan, pihaknya mencatat 52 kasus berbeda yang melibatkan anak-anak di kota Gurindam. “Ada 52 kasus dan yang terlibat sebanyak 76 anak yang terdiri dari 44 laki-laki dan 32 anak perempuan,” ungkap Faisal, Selasa (21/11).

Ia menjelaskan dari kasus tersebut, yang dominan adalah kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual. “Korban dari kejahatan seksual, dengan korban anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang,” ujarnya.

Jumlah kasus 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016. Pada 2016 pihaknya mencatat kasus anak di Kota Tanjungpinang 87 kasus. “Tahun ini Alhamdullilah menurun hingga Oktober baru tercatat sebanyak 52 kasus dan 76 orang anak, di banding tahun lalu yang cukup tinggi yang mana ada sebanyak 87 kasus dengan jumlah anak yang terlibat sebanyak 126 orang anak,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan orang tua dapat mengawasi setiap tingkah laku anak nya yang masih di usia dini, agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan atau masuk dalam pergaulan bebas.

Muhammad Danu