Apri dan Saleh Umar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

Apri ditahan di Rutan KPK, di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

“Perpanjangan masa penahanan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, terhitung sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ia menambahkan, saat ini Tim Penyidik masih terus melengkapi alat bukti baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Selain Dalmasri, lembaga antirasuah juga memanggil Muhammad Yatir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan periode 2019-2024.

Kemudian, Yulis Helen Romaidauli sebagai Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Ganda Tua Sihombing dari PT Tirta Anugerah Sukses, Mulyadi Tan dari PT Nano Logistic.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

“Hari ini (7/9) dilakukan pemeriksaan saksi kasus tindak pidana korupsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.
Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Bobby diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 2016-2018.

“Kami tentunya berharap yang bersangkutan kooperatif hadir kembali sesuai waktu yang ditentukan dalam surat panggilan saksi, karena hal ini adalah kewajiban dan bersedia menjalani pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Senin (5/9).

Ia memastikan pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini.

“Jika yang bersangkutan merasa salah orang silakan terangkan dalam pemeriksaan dihadapan tim penyidik KPK,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bobby Jayanto dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (4/9). Namun Bobby tidak memenuhi panggilan dari penyidik.

Bobby mengungkapkan alasan tidak bisa memenuhi pemanggilan penyidik karena baru menerima surat pemanggilan pukul 13.00 wib. Dalam surat tersebut pemeriksaan dijadwalkan pukul 10.00 wib.

“Sehingga tidak memungkinkan saya memenuhi surat panggilan KPK tersebut,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Nasdem Tanjungpinang.

Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang itu menyampaikan, akan mematuhi dan kooperatif terhadap pemanggilan penyidik KPK.

“Oleh sebab itu, saya akan menunggu surat panggilan berikutnya dan penjadwalan kembali pemanggilan oleh KPK terhadap saya selaku saksi,” ucapnya.

Disingung mengenai kapasitasnya sebagai apa dipanggil penyidik KPK, ia juga mengaku belum mengetahui.

“Saya juga tidak tahu, terkait kepentingan saya dipanggil KPK dalam perkara Cukai Rokok ini. Dan sesungguhnya saya sendiri juga sama sekali tidak tahu menahu dengan perkara pengaturan Cukai rokok dan Etil Alkohol yang disidik KPK ini,” ujarnya.

“Menghadapi kasus hukum di KPK, saya sarankan Bupati Bintan, Apri Sujadi berani buka-bukaan informasi kepada penyidik KPK. Bongkar semua penerima suap dan pejabat-pejabat yang turut serta dalam perkara hukum yang sedang dihadapi,” ujarnya, Jumat (13/8)

Mantan Penasehat Hukum Pemprov Kepri, yang pernah menangani perkara gratifikasi Nurdin Basirun menjelaskan, karena seperti perkara korupsi, banyak mata rantai pelaku yang terlibat di dalamnya.

Ia menyarankan, Apri perlu meniru langkah Mantan Gubenur Kepri Nurdin Basirun yang membuka para penjabat Pemprov Kepri yang memberi gratifikasi kepada Nurdin.

“Sehingga memudahkan proses hukum yang dihadapinya. Setelah Nurdin dihukum, maka dengan barang bukti yang sudah di tangan KPK, maka tinggal menunggu waktu proses hukum bagi pemberi suap kepada Nurdin,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Apri telah ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK, sedang Umar Saleh ditahan di Rutan pada Kavling C1 ACLC.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.