Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK juga mengamankan suami Bupati, Hasan Aminuddin yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dilansir barometerrakyat dari detikcom, Senin (30/8), OTT tersebut terkait kasus suap berkaitan dengan jual beli jabatan kepala desa atau kades.

Uang sekitar Rp360 juta yang disita penyidik KPK dari operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dimintai konfirmasi perihal penangkapan terhadap pasangan suami-istri itu mengamininya. Keduanya saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

“Benar KPK telah melakukan giat penangkapan di sebuah kabupaten di Jawa Timur,” kata Ghufron.

Secara terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT itu dilakukan pada pukul 02.00 WIB. Total sejauh ini ada 10 orang yang diamankan.

“Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” ucap Ali.

“Tim KPK masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak dimaksud untuk kemudian dalam waktu 1 x 24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud,” imbuhnya.

Sumber: Detikcom

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Senin (30/8), Puput Tantriana Sari melaporkan harta kekayaannya itu pada 26 Februari 2021 atas harta kekayaannya pada 2020 dan jabatan sebagai Bupati Probolinggo.

Adapun rinciannya, Puput Tantriana Sari memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,163 miliar yang tersebar di Probolinggo.

Selanjutnya, Puput Tantriana Sari juga memiliki harta berupa kendaraan roda empat Nissan Juke Minibus tahun 2011 seharga Rp100 Juta.

Puput Tantriana Sari juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp797 juta. Selain itu, ia juga tercatat memiliki surat berharga Rp4,5 Miliar dan memiliki kas dan setara kas senilai Rp2,459 miliar dan tidak memiliki utang.

Diketahui, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring OTT bersama suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR.

Kasus yang menjerat keduanya diduga adalah soal jual beli jabatan. Saat ini, pihak yang dijerat KPK dikabarkan masih akan diperiksa di Polda Jawa Timur.