Kedua tersangka yakni mantan Bupati Nonaktif Apri Sujadi dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Apri Sujadi dan Saleh Umar berdasarkan penetapan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang terhitung 10 November sampai dengan 9 Desember 2021.

Tersangka Apri masih ditahan di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Gedung KPK Kavling C1.

“Pemberkasan perkara para tersangka, hingga saat ini masih berjalan dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan perkara,” ungkap Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11).

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Selain Dalmasri, lembaga antirasuah juga memanggil Muhammad Yatir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan periode 2019-2024.

Kemudian, Yulis Helen Romaidauli sebagai Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Ganda Tua Sihombing dari PT Tirta Anugerah Sukses, Mulyadi Tan dari PT Nano Logistic.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

“Hari ini (7/9) dilakukan pemeriksaan saksi kasus tindak pidana korupsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.
Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Kedua tersangka yakni Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penguasaan (BP) Kawasan Bintan Saleh Umar.

“Tim penyidik masih melanjutkan penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 40 hari ke depan terhitung 1 September 2021-10 Oktober 2021,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Tersangka Apri saat ini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan Mohd Saleh di Rutan KPK Kaveling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

“Pemberkasan perkara para tersangka masih terus berlanjut di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan para saksi yang terkait dengan perkara ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

“Tentang pemeriksaan pak Apri, terus masalah kedudukan Dewan Kawasan dan fungsi Dewan Kawasan, itu saja,” ujar Syamsul usai diperiksa KPK.

Syamsul enggan menyebutkan status Bupati Bintan Apri Sujadi dalam kasus tersebut. Ia diperiksa KPK soal tugas pokok dewan kawasan saja.

“Status belum tahu, nantilah. Cuma tentang tugas pokok dewan kawasan, pembinaan kemudian bidang pengawasan dan lain-lain, itu saja,” tegasnya.

Syamsul mengakui tidak mengetahi soal kuota rokok untuk dipulau Bintan, karena kuota rokok merupakan ranah Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan.

“Kalau kuota itu diserahkan ke BP sendiri, dengan membentuk inspektorat sendiri. Yang jelas kalau masalah itu ya ada di BP Bintan, bukan di Dewan Pengawas,” ungkapnya.

Bahkan, kata Syamsul pihak BP Bintan tidak pernah memberikan laporan ke dirinya terkait kuota rokok di Pulau Bintan.

“BP mereka tidak pernah memberikan laporan ke kita, karena sudah diserahkan kepada BP sejak 2019 lalu. Yang jelas sata kita engga pernah ketahui,” tutup Syamsul.

SAHRUL

“Hari ini dilakukan pemeriksaan enam saksi di Kantor Polres Tanjungpinang,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi dari Tanjungpinang.

Saksi diperiksa diantaranya, Syamsul Bahrum sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Selanjutnya, Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Bintan Setia Kurniawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sejak Februari 2019 Ismail.

Kemudian, Direktur CV Three Star Bintan tahun 2009-sekarang Agus, Direktur CV Three Star Bintan Cabang Tanjungpinang Bobby Susanto dan Manager PT Adhi Mukti Persada/Grup PT Putra Jaya Sampurna 2016 s.d. April 2020 Aknes Tambun.

Istri Apri Mendatangi Ruangan Pemeriksaan

Istri Bupati Bintan Apri Sujadi, Deby Maryanti tampak mendatangi ruangan pemeriksaan di Balai Antan Seludang, Mapolres Tanjungpinang.

Deby yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri itu tiba di Mapolres Tanjungpinang sekira pukul 11.30 Wib.

Ia didampingi ajudan langsung masuk dalam ruangan Antam Seludang yang menjadi tempat pemeriksaan.

Pemeriksaan sudah dilakukan selama dua hari, yang dilakukan di Ruangan Antan Seludang, Polres Tanjungpinang.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok dan minuman beralkohol.

“Termasuk dugaan adanya penerimaan sejumlah uang karena pemberian kuota dimaksud kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Selasa (6/4).

Mereka yang diperiksa pada Senin (5/4) yakni Alfeni Harmi sebagai Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Kemudian, Yurioskandar Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan, Rizki Bintani Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan / Ajudan Bupati Bintan Periode 2016-2021).

Selanjutnya, Mardhiah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Bintan Kepala BP Bintan 2011-2016 dan Restauli Pensiunan PNS.

Sedangkan pada hari ini, Selasa (6/4) penyidik memeriksa Anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir, Yuhendri Putra dari pihak swasta, Zondervan dari pegawai BUMD.

Selanjutnya, Azirwan merupakan pensiunan PNS dan Yulis Helen Romaidauli Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

SAHRUL

Hal itu diungkapkan Yatir usai turun dari ruangan Antam Seludang, Polres Tanjungpinang, yang dijadikan tempat pemeriksaan.

“Tak ada diperiksa, tidak tau siapa yang diperiksa juga. Saya sendiri saja diatas,” ujar Yatir kepada sejumlah awak media.

Saat ditanya tujuan keberadaanya mendatangi penyidik KPK di Polres Tanjungpinang, ia enggan menjawab dan terus berjalan menuju mobil pribadinya.

Diberita sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK melakukan pemeriksaan lima saksi di Polres Tanjungpinang. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

“Pemeriksaan saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018,” kata Ali Fikri.

Saksi diperiksa diantaranya anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir, Yuhendri Putra dari pihak swasta, Zondervan dari pegawai BUMD.

Selanjutnya, Azirwan merupakan pensiunan PNS dan Yulis Helen Romaidauli Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

SAHRUL

“Pemeriksaan saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selain Yatir, lanjut Ali Fikri, pihaknya juga memeriksa empat saksi lain seperti Yuhendri Putra dari pihak swasta, Zondervan dari pegawai BUMD.

Selanjutnya, Azirwan merupakan pensiunan PNS dan Yulis Helen Romaidauli Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Ia mengatakan, saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena kebijakan Pimpinan KPK pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan.

Pihaknya, tambahnya, pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

“Kami berharap rekan-rekan media memahami kebijakan ini dan memberikan waktu tim penyidik KPK menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu,” imbuhnya.

SAHRUL

“Paspor yang bersangkutan (Apri Sujadi) sudah dititipkan ke kami sejak hari Kamis kemarin,” kata Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang Irwanto Suhaili saat dihubungi.

Menurutnya, penitipan itu setelah pihaknya menerima surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham.

“Ajudan hari yang bersangkutan yang mengantar. Jadi tidak bisa kemana-mana,” katanya.

Sementara itu, saat disinggung apakah penitipan paspor itu salah satu upaya pencekalan, ia membantahnya.

“Belum ada yang lain-lain apalagi pencekalan, baru menitipkan saja,” Imbuhnya.

Diketahui, nama Bupati Bintan Apri Sujadi terseret dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bintan, yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Tanjungpinang, Bintan dan Batam.

Pengeledahan tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun 2016-2018.

Tiga rumah yang digeledah beralamat di Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Rawa Sari dan Jalan Haji Ungar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari pengeledahan itu ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.

“Selanjutnya seluruh dokumen tersebut akan di verifikasi dan di analisa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut di Polres Tanjungpinang. Mereka yakni Mardiah mantan Kepala BP Bintan periode 2011-2016, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Kemudian, Muhammad Hendri Wakil Ketua BP Bintan periode 2011-2013, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dan Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

SAHRUL