Sidang kali ini beragendakan pemanggilan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. Ada empat orang saksi yang dihadirkan dihadapan majelis hakim yang diketuai Riska Widiana.

Sedangkan duduk sebagai terdakwa yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Saleh Umar.

Saksi yang dihadirkan diantaranya Edi Pribadi (59) sebagai Wakil Kepala BP Bintan 2011-2016, Mardiah Kepala BP Bintan 2011-2016.

Kemudian, Setya Kurniawan (45) Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, serta Samsul Bahrum (59) Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kepri dan juga sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Sebelumnya, Apri Sujadi didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait kasus korupsi pengaturan Barang Kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri seluruhnya sejumlah Rp3.084.000.000, yang terdiri dari uang rupiah sejumlah Rp3.054.000.000 dan dalam bentuk mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD3,000 atau setara dengan Rp30.000.000,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha didampingi Joko Herman dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Apri juga didakwa memperkaya orang lain diantaranya Muhammad Saleh Umar seluruhnya sebesar Rp415.000.000 terdiri uang rupiah Rp390.000.000 dan mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD5,000 atau setara dengan Rp50.000.000.

Yurioskandar sebesar Rp240.000.000, Muhammad Yatir sebesar Rp2.121.250.000, Dalmasri sebesar Rp100.000.000, Edi Pribadi sebesar Rp75.000.000, Alfeni Harmi sebesar Rp47.250.000.

Kemudian, Mardiah sebesar Rp5.000.000, Setia Kurniawan sebesar Rp5.000.000, Risteuli Napitupulu sebesar Rp5.000.000, Yulis Helen Romaidauli sebesar Rp4.800.000.

Dalam kasus tersebut KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Umar Saleh.

“Setelah Tim Jaksa mempelajari kelengkapan berkas perkara tersangka AS (Apri Sujadi) dkk dan disimpulkan telah lengkap maka dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti oleh Tim Penyidik kepada Tim Jaksa,” ujar Plt Juru Bicara KPK dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Selanjutnya, kata Ali, JPU memiliki waktu selama 14 hari dalam menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun untuk penahanan kedua tersangka selanjutnya, sudah berpindah menjadi kewenangan jaksa penuntut.

“Penahanan dilanjutkan lagi oleh Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan, sampai nanti tanggal 28 Desember 2021,” ucapnya.

Ia menambahkan, Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, sedangkan Muhammad Saleh Umar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk mendalami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Kepala BP Kawasan Bintan.

Selain itu, penyidik juga mendalami proses serta tahapan pengajuan kuota rokok dan minuman beralkohol di Kabupaten Bintan.

“Keterangan detailnya telah tertuang dalam BAP penyidik KPK yang akan dibuka untuk umum dalam proses persidangan,” kata Ali Fikri saat dihubungi dari Tanjungpinang, Kamis (1/4).

Ia mengatakan, saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena kebijakan Pimpinan KPK pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan.

Pihaknya, tambahnya, pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

“Kami berharap rekan-rekan media memahami kebijakan ini dan memberikan waktu tim penyidik KPK menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu,” imbuhnya.

SAHRUL

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, yang bersangkutan diperiksa terkait kasus dugaan pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tahun anggaran 2016 hingga 2018.

“Hari ini pemeriksaan saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada, Mohd Saleh H. Umar Kepala BP Kawasan Bintan,” kata Ali Fikri dalam keterangan.

Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari Muhammad Saleh Umar. Yang pasti, saksi merupakan orang yang mengetahui perbuatan pidana yang tengah diusut komisi anti rasuah tersebut.

Diketahui, dalam kasus itu penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Tanjungpinang, Bintan dan Batam.

Lokasi yang digeledah itu diantaranya rumah Bupati Bintan Apri Sujadi, ruangan Bupati Bintan, Kantor Badan Penguasaan Kawasan FTZ Bintan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bintan di Polres Tanjungpinang. Mereka yakni Mardiah mantan Kepala BP Bintan periode 2011-2016, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Kemudian, Muhammad Hendri Wakil Ketua BP Bintan periode 2011-2013, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dan Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

SAHRUL