“Mengadili, menyatakan menolak eksepsi terdakwa, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara terdakwa,” kata Hakim yang diketuai oleh Muhammad Djauhar Setyadi didampingi hakim anggota Suherman dan Jhonny Gultom.

Hakim memerintahkan JPU Kejari Tanjungpinang Sari Ramadhani Lubis untuk melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanggapi terdakwa dan penasihat hukum bisa disampaikan pada putusan akhirnya nanti ya,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum mengatakan, akan menghadirkan lima orang saksi pada sidang pembuktian 5 Mei 2021 mendatang.

“Saksi ini dari Klaster BP2RD Tanjungpinang,” ucapnya dalam persidangan.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Iwan Kusuma Putra meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Namun permintaan penasehat hukum masih menjadi pertimbangan dari majlis hakim.

“Penyidik telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial YR, yang bersangkutan adalah seorang ASN yang bekerja di Pemko Tanjungpinang,” kata Kepala Kejari Tanjugpinang Ahelya Abustam saat konferensi pers, Senin (21/12).

Ia mengatakan, penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti dokumen serta perangkat elektronik yang telah disita.

Ia menyebutkan, dugaan korupsi tersebut terjadi sejak Januari 2018 sampai dengan September 2019.

“Sedangkan kerugian negara Rp 3,033 Miliar berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Provinsi Kepri,” jelasnya.

Ia menyampaikan, permohonan maaf karena lambannya penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penanganan kasus tersebut bergulir satu tahun lebih karena disebabkan beberapa faktor salah satunya pandemi COVID-19.

“Saat ini pandemi COVID-19, yang banyak proses pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan karena ada beberapa saksi berada diluar Tanjugpinang,” ujarnya.