Yudi Ramdani ternyata tidak bekerja sendiri, ia bekerjasama dengan Yudo Asmoro, salah satu karyawan notaris, yang bertugas mencari klien yang ingin melakukan pembayaran pajak BPHTB.

Hal ini diungkapkan saksi Marsos, Auditor Inspektorat Tanjungpinang dalam sidang lanjutan mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (24/5).

Sidang itu juga menghadirkan tiga saksi lain diantaranya Inspektur Pembantu Inspektorat Tanjungpinang Raja Monroviah, PNS Sekertariat DPRD Kepri Isnaini Bayu Wibowo dan Teller Service Bank BTN Tanjungpinang Tri Nanda.

Saksi Marsos menceritakan, awalnya Kepala BP2RD Tanjungpinang Riani melaporkan terdakwa Yudi Ramdani kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma atas pelanggaran kedisiplinan.

Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan dokumen pajak BPHTB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Yayasan Raja Ali Haji sebesar Rp 100 Juta.

Selanjutnya wali kota memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjutinya laporan tersebut.

“Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap Yudi Ramdani untuk dimintai keterangan terhadap laporan dari Kepala BP2RD,” ujarnya yang juga Ketua Tim Pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan itu, lanjutnya, terdakwa mengakui bekerjasama dengan Yudo. Setelah mendapatkan klien, Yudo menghubungi terdakwa untuk memproses lebih lanjut pembayaran pajak BPHTB.

Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang mengakses aplikasi BPHTB untuk mencetak bukti setoran pajak.

“Bukti setoran pajak isinya wajib pajak sudah melunasi setoran BPHTB,” ucapnya.

Sedangkan uang wajib pajak tidak pernah disetorkan ke kas daerah. Ia tidak mengetahui berapa jumlah yang membayar pajak BPHTB melalui terdakwa.

Ia hanya mengetahui satu wajib pajak yang membayar melalui terdakwa yakni Yayasan Raja Ali Haji.

“Saya ketahui hanya Yayasan Raja Ali Haji, dalam laporan ke wali kota ada disebutkan kerugian sekitar Rp 100 juta lebih yang harus disetorkan, tapi tidak disetorkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat itu tidak mendalami lebih lanjut adanya dugaan korupsi pajak BPHTB, karena ia hanya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin saja.

“Kami hanya melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan disiplin. Ada ditemukan pelanggaran disiplin, kerjasama dengan pihak lain yang menimbulkan kerugian setoran daerah. Kita merekomendasi pelanggaran berat dan kita rekomendasi Yudi dibebaskan dari jabatannya (Kabid Aset),” tuturnya.

Diketahui, kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.

Yudi ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjugpinang pada Desember 2020 lalu.

Saat ditemui di Kantor Lurah Tanjung Ayun Sakti orang nomor satu di Tanjungpinang itu tidak mau berkomentar soal pelantikan tersebut. “Nanti saja,” kata Rahma.

Ia pun langsung bergegas masuk dalam mobil dinasnya untuk meninggalkan awak media yang telah menunggu.

Sementara itu, Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kasi Pidsus Aditya Rakatama mengatakan, pelantikan Yudi Ramdani merupakan kewenangan Wali Kota Tanjungpinang.

“Pelantikan itu kita tidak bisa mencampuri karena itu menjadi kewenangan penuh kepala daerah,” ujarnya saat dimintai tanggapan soal pelantikan tersebut.

Segera Ditahan

Kejari Tanjugpinang segera melakukan penahanan Yudi Ramdani, tersangka korupsi pajak BPHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjugpinang.

Kasi Pidsus Aditya Rakatama mengatakan, pihaknya masih melengkapi berkas dan persyaratan administrasi perkara tersebut.

“Dalam hal penegakan hukum masih terus berjalan tidak berhenti,” kata Rakatama.

Ia menyampaikan, pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya pada tahap penyidikan.

“Saksi-saksi yang sudah kita periksa, kita periksa ulang lagi, nanti saksi kita tanya apakah kenal tidak dengan tersangka, ada gak hubungan keluarga, itu perlu kita tanyakan. Nanti kita dapat mengetahui saksi ini ada hubungan keluarga, tentunya nanti kita akan berikan perilaku berbeda dari proses pemeriksaan,” jelasnya.

Ia menegaskan akan melakukan penahanan terhadap tersangka apabila berkas perkara telah rampung.

Menurutnya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan supaya tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

“Ketika berkas sudah lengkap nanti akan kita lakukan penahanan. Kita lakukan penahanan lihat situasional saja, bisa jadi sebelum proses pelimpahan bisa jadi pada tahap dua,” tegasnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut negara mengalami kerugian Rp 3,3 Miliar berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Kepri.

SAHRUL