Nurdin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Mochamad Saleh Umar.

Pemeriksaan terhadap Nurdin dilakukan untuk mendalami peran mantan Gubernur Kepri yang turut menyetujui kuota rokok yang diajukan Bupati Bintan Apri Sujadi.

“Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun saat ini masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin terkait perkara suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Kepri.

Selain Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi dari pejabat Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan pihak swasta secara maraton di Polres Tanjungpinang sejak Senin, 8 November 2021 lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami perintah tersangka Apri Sujadi untuk mendapatkan fee dari pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol.

“Pemeriksaan enam saksi terkait kasus pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” Kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan.

Adapun pejabat yang diperiksa yakni Alfeni Harmi Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Mardhiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan / Kepala BP Bintan 2011-2016.

Risteuli Napitupulu, Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, Edi Pribadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan atau Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013 / Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016.

Radif Anandra Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

Muhammad Hendri Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-3013/ Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016.

Diketahui, satu pejabat yang diperiksa Muhammad Hendri telah meninggal dunia beberapa bulan lalu.

SAHRUL

Apri dan Saleh Umar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

Apri ditahan di Rutan KPK, di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

“Perpanjangan masa penahanan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, terhitung sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ia menambahkan, saat ini Tim Penyidik masih terus melengkapi alat bukti baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Hari ini, penyidik memanggil lima orang saksi untuk tersangka Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/9).

Adapun yang diperiksa Junaedy Bahar sebagai Direktur PT. Sinar Niaga Mandiri, Anwar sebagai Komisaris PT. Fantastik Internasional, Arjab dari swasta.

Selanjutnya, Alfeni Harmi sebagai Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Bintan dan Yuda Yehuda Wibiksana dari PT Danisa Texindo.

Diketahui, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Tersangka Apri saat ini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan Mohd Saleh di Rutan KPK Kaveling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Dalmasri menggunakan setelan kemeja putih dan celana hitam tiba di Polres Tanjungpinang sekira pukul 10.20 wib.

Kepala awak media ia mengaku baru pertama dipanggil penyidik antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi.

“Baru pertama, tadi saya ditelepon diminta untuk mendatangi Polres Tanjungpinang untuk diperiksa, tapi saya belum terima surat panggilan, mungkin karena posnya terlambat jadi saya belum terima,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, selain Dalmasri, lembaga antirasuah dijadwalkan juga memanggil Muhammad Yatir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan periode 2019-2024.

Kemudian, Yulis Helen Romaidauli sebagai Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Ganda Tua Sihombing dari PT Tirta Anugerah Sukses, Mulyadi Tan dari PT Nano Logistic.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Dua tersangka yakni Bupati Bintan Apri Sujadi dan Kepala Badan Penguasaan Kawasan Bintan Saleh Umar.

“Pada hari ini dilalukan upaya paksa penahanan untuk kedua tersangka selama 20 hari kedepan,” Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers disiarkan melalui media sosial Facebook, Kamis (12/8).

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/6).

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dua pengusaha diperiksa yakni Komisaris dan Direktur PT Bintan Erlangga Eka Raharja Mulyadi Tan dan Feby Yoga Budya Rizki

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan (dua) saksi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016- 2018,” kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis.

Diketahui, dalam kasus tersebut KPK sudah mengeluarkan surat pencekalan terhadap dua orang yang diduga berperan penting dalam kasus tersebut.

Keduanya dicegah ke luar negeri selama enam bulan setelah KPK bersurat ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 22 Februari 2021.

Meski sudah melakukan pencegahan, KPK enggan mengungkapkan indentitas dua orang itu. Namun, KPK meyakini kedua pihak itu memiliki peran penting terkait skandal korupsi ini.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pengusaha diperiksa diantaranya Direktur Utama PR. Tri Tunggal IND Rudy Noerharyadi, Direktur Utama PT Gudang Baru Berkah Sony Ismantho.

Selanjutnya, Supervisor Cukai PR. Sinar Mahkota Mas Weka Senjani Oktabryyana, Direktur Pt Pura Perkasa Jaya Rezano Raharjo dan Kabag Administrasi PT Karya Timur Prima Sulemi.

“Pemeriksaan saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan di Kantor Polresta Malang Kota Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 19, Malang, Jawa Timur.

Diketahui, dalam kasus tersebut KPK sudah mengeluarkan surat pencekalan terhadap dua orang yang diduga berperan penting dalam kasus tersebut.

Keduanya dicegah ke luar negeri selama enam bulan setelah KPK bersurat ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 22 Februari 2021.

Meski sudah melakukan pencegahan, KPK enggan mengungkapkan indentitas dua orang itu. Namun, KPK meyakini kedua pihak itu memiliki peran penting terkait skandal korupsi ini.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham RI terhadap dua orang yang berperan penting dengan perkara yang masih proses penyidikan ini.

“Pelarangan keluar negeri ini dilakukan untuk enam bulan ke depan sejak tanggal 22 Februari 2021,” kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (9/4).

Ali Fikri tidak merincikan dua nama yang dicekal tersebut. Ia menyampaikan, tindakan pencegahan tersebut dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan.

“Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir,” ucapnya.

Diketahui, dalam kasus itu penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Tanjungpinang, Bintan dan Batam.

Lokasi yang digeledah itu diantaranya rumah Bupati Bintan Apri Sujadi, ruangan Bupati Bintan, Kantor Badan Penguasaan Kawasan FTZ Bintan.

Penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi baik pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK maupun Polres Tanjungpinang.

Bupati Bintan Apri Sujadi

“Tentang pemeriksaan pak Apri, terus masalah kedudukan Dewan Kawasan dan fungsi Dewan Kawasan, itu saja,” ujar Syamsul usai diperiksa KPK.

Syamsul enggan menyebutkan status Bupati Bintan Apri Sujadi dalam kasus tersebut. Ia diperiksa KPK soal tugas pokok dewan kawasan saja.

“Status belum tahu, nantilah. Cuma tentang tugas pokok dewan kawasan, pembinaan kemudian bidang pengawasan dan lain-lain, itu saja,” tegasnya.

Syamsul mengakui tidak mengetahi soal kuota rokok untuk dipulau Bintan, karena kuota rokok merupakan ranah Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan.

“Kalau kuota itu diserahkan ke BP sendiri, dengan membentuk inspektorat sendiri. Yang jelas kalau masalah itu ya ada di BP Bintan, bukan di Dewan Pengawas,” ungkapnya.

Bahkan, kata Syamsul pihak BP Bintan tidak pernah memberikan laporan ke dirinya terkait kuota rokok di Pulau Bintan.

“BP mereka tidak pernah memberikan laporan ke kita, karena sudah diserahkan kepada BP sejak 2019 lalu. Yang jelas sata kita engga pernah ketahui,” tutup Syamsul.

SAHRUL