Hal itu diungkapkan saksi Rizki Bintani (29) dalam sidang lanjutan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dengan terdakwa Apri Sujadi dan Muhammad Saleh Umar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (2/2).

Riski Bintani merupakan ajudan Apri Sujadi sejak 2016 hingga 2019. Awalnya Rizki menerangkan, untuk pengurusan izin rokok di BP Kawasan Bintan, biasanya para distributor yang menghubunginya terlebih dahulu.

Setelah itu Rizki langsung memberitahu kepada terdakwa Apri Sujadi, selanjutnya atas perintah terdakwa Apri Sujadi, Rizki langsung menghubungi Alfeni Armi Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Bintan supaya secepatnya mengeluarkan izin kuota rokok.

Selanjutnya, ia ditelepon oleh terdakwa Saleh Umar supaya datang ke Kantor BP Kawasan, untuk membicarakan jatah terdakwa Apri Sujadi.

Selain itu terdakwa Saleh Umar juga meminta Rizki menghubungi distributor yang telah menghubunginya untuk mengajukan kuota rokok, supaya datang dalam pertemuan itu.

Distributor rokok yang dihubungi di antaranya Sandi, Agus, Agnes, Norman, Erwin dan Asiong.

Setelah menghubungi itu, keesokan harinya dilakukan pertemuan di BP Kawasan Bintan. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Alfeni Armi dan dirinya, sedangkan terdakwa Saleh Umar tidak hadir karena ada kegiatan diluar.

Dari distributor yang dihubunginya, tidak semua bisa hadir dalam pertemuan itu. Seingatnya distributor yang hadir diantaranya Agnes, Agus dan bawahan dari Norman.

Menurutnya, dalam pertemuan itu para distributor dipanggil satu-persatu memasuki dalam ruangan. Dalam pertemuan dibahas penentuan merek rokok masing-masing distributor dan juga penentuan jatah untuk Apri Sujadi.

“Untuk B1 (Terdakwa Apri Sujadi) Rp1.000 per slop, permintaan ini sudah sama dengan yang sebelum-sebelumnya,” ucapnya dalam persidangan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Muhammad Sacral Ritonga mengatakan, sidang Apri dkk ditunda hingga 3 Februari 2022 mendatang.

Menurutnya, penundaan dilakukan karena hakim ketua yang menyidangkan perkara itu Riska Widiana sedang dinas dinas luar kota.

“Ketua Majelis Hakim memang tidak bisa diganti, jadi terpaksa ditunda,” ujar Sacral saat dikonfirmasi, Rabu (19/1).

Sebelumnya, Apri Sujadi bersama M. saleh Umar didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait kasus korupsi pengaturan Barang Kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri seluruhnya sejumlah Rp3.084.000.000, yang terdiri dari uang rupiah sejumlah Rp3.054.000.000 dan dalam bentuk mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD3,000 atau setara dengan Rp30.000.000,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha didampingi Joko Herman dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Apri juga didakwa memperkaya orang lain diantaranya Muhammad Saleh Umar seluruhnya sebesar Rp415.000.000 terdiri uang rupiah Rp390.000.000 dan mata uang Dolar Singapura sejumlah SGD5,000 atau setara dengan Rp50.000.000.

Yurioskandar sebesar Rp240.000.000, Muhammad Yatir sebesar Rp2.121.250.000, Dalmasri sebesar Rp100.000.000, Edi Pribadi sebesar Rp75.000.000, Alfeni Harmi sebesar Rp47.250.000.

Kemudian, Mardiah sebesar Rp5.000.000, Setia Kurniawan sebesar Rp5.000.000, Risteuli Napitupulu sebesar Rp5.000.000, Yulis Helen Romaidauli sebesar Rp4.800.000.

“Serta memperkaya 16 perusahaan distributor rokok seluruhnya sejumlah Rp8.022.048.139,” ujarnya.

Apri juga didakwa memperkaya 25 pabrik rokok sejumlah Rp28.943.336.890 dan memperkaya 4 importir minuman beralkohol sebesar Rp1.768.424.362.

Perbuatan terdakwa bersama dengan Mohammad Saleh Umar telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp425.950.541.750, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Apri didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, juga didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pemeriksaan dilakukan di ruangan pemeriksaan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang, Selasa (9/11).

“Hari ini Selasa (9/11) dilakukan pemeriksaan enam saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai dengan b2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Adapun saksi diperiksa yakni Yhordanus selaku Direktur PT Yofa Niaga Fastya tahun 2010-2017, Budiyanto dari swasta, Aman selaku Direktur PT. Berlian Inti Sukses, PT Batam Shellindo Pratama, Dan PT Karya Putri Makmur.

Selanjutnya, Agus selaku Direktur CV Three Star Bintan, Sandi selaku Manager Operasional PT. Bintan Muda Gemilang dan Junaedy Bahar selaku Direktur PT. Sinar Niaga Mandiri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Saleh Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Apri dan Saleh Umar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

Apri ditahan di Rutan KPK, di Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

“Perpanjangan masa penahanan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, terhitung sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ia menambahkan, saat ini Tim Penyidik masih terus melengkapi alat bukti baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL