Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (8/3/2022) ini menghadirkan dua orang saksi dari perusahaan rokok yakni Andre Siswanto sebagai Direktur PT.Sukses Perkasa Mandiri dan PT. Batam Prima Perkasa dan Sentot Puja Harseno sebagai Direktur Utama PT Batam Prima Perkasa.

Saksi Andre Siswanto mengatakan PT. Batam Prima Perkasa dan PT. Sukses Perkasa Mandiri mendapat kuota rokok dari BP Kawasan Bintan dari tahun 2017 sampai 2018.

Andre menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan oleh pemilik PT. Sukses Perkasa Mandiri Yani Eka Putra untuk mengurus izin mendapatkan kuota rokok di BP Kawasan Bintan.

Saat pengajuan izin tersebut ia kenal dengan Kepala BP Kawasan Bintan M. Saleh Umar yang jadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Saat pengajuan izin mendapatkan kuota rokok itu, terdakwa Saleh Umar pernah menanyakan kedekatan Yani Eka Putra dengan Soeryo Respationo.

“Saya jawab keduanya Yani dan Soeryo sama-sama di partai PDIP,” ucapnya.

Andre juga mengaku pernah dimintai sejumlah uang oleh Alfeni Harmi, dengan alasan untuk kegiatan Karang Taruna dan Hari Raya. Selain itu pegawai lainnya Helen juga pernah meminta sejumlah uang.

“Untuk Karang Taruna Rp 5 juta dan Hari Raya Rp 2,5 juta,” jelasnya.

Saksi Sentot juga mengakui pernah mendapat kuota rokok dari BP. Kawasan Bintan seperti yang disampaikan rekannya saksi Andre.

Sentot membenarkan BAP Penyidik KPK bahwa pengurusan kuota rokok di BP Bintan dibantu oleh Soeryo Respationo.

“Pak Yani Eka Putra yang bilang kepada saya,” jelasnya.

Persidangan sebelumya Direktur Utama PT Sukses Perkasa Mandiri Yani Eka Putra, menyebut nama ketua DPD-PDIP Provinsi Kepri Soerya Respationo membantunya dalam mendapatkan kuota rokok di BP Kawasan Bintan 2017-2018.

Diakui Yani Eka Putra, perusahan yang dipimpinnya memperoleh 1.000 Karton kuota rokok dari BP Kawasan Bintan pada 2017 dan 3.170 karton pada 2018.

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Mardiah soal kuota rokok yang diterbitkan selama ia menjabat sebagai Kepala BP Kawasan Bintan dari 2009-2013 hingga 2013-2016.

Mardiah menjelaskan, izin kuota rokok baru diterbitkan BP Kawasan Bintan pada 2015 yaitu sebanyak 27.000 karton dan terealisasikan sebanyak 21.000 karton.

Atas penerbitan tersebut, pihaknya kemudian menerima surat teguran dar Bea Cukai bahwa jumlah yang diterbitkan sudah melebihi dari kebutuhan wajar.

“Memang melebihi kebutuhan wajar, seharusnya dibawah dari 17.000 karton,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (6/1).

Selanjutnya, atas pertimbangan realisasi kuota rokok tahun 2015 dan teguran dari Bea Cukai, kuota rokok pada 2016 harusnya diterbitkan sebanyak 11.500 karton. Ia menyampaikan, hingga 18 Mei 2016, BP Kawasan Bintan sudah menerbitkan izin kuota rokok sebanyak 10.000 karton.

Ia mengungkapkan sekitar bulan Mei 2016, dipanggil terdakwa Apri Sujadi di ruangan kerjanya. Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Bidang Perizinan BP Kawasan Bintan Restauli Napitupulu.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menunjukkan surat permohonan kuota dari PR Tri Tunggal Ind dengan distributor PT Bintan Muda Gemilang. Terdakwa meminta BP Kawasan Bintan menerbitkan izin kuota untuk PR Tri Tunggal sebanyak 2.500 karton.

“Saya sudah sampaikan perihal teguran dari Bea Cukai soal kuota yang diterbitkan sudah melebihi dari kebutuhan wajar. Tanggapan terdakwa saya lupa, tapi intinya (terdakwa meminta untuk,red) diproses aja lah,” ucapnya.

Keduanya terjerat dalam kasus korupsi pengaturan Barang Kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Sidang perdana akan digelar pada Kamis, 30 Desember 2021 mendatang,” Kata Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Muhammad Sacral Ritonga, Rabu (22/12).

Ia menyampaikan, Ketua Pengadilan Tanjungpinang telah menunjuk lima orang hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut diantaranya Riska Widiana sebagai hakim ketua dan hakim anggota Eduart P. Silaholo, Anggalanton Boang Manalu, Albiferri dan Syaiful Arif.

Ia belum bisa memastikan, sidang Apri Sujadi dan M. Saleh Umar digelar secara online atau tidak.

“Akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Bagaimana kesiapan dari Penuntut Umumnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK telah melimpah kedua terdakwa ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang pada Selasa (21/12) kemarin.

Hari ini Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan terdakwa Apri Sujadi dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Setelah pelimpahan tersebut, lanjut Ali, penahanan dua tersangka sepenuhnya kewenangan dari Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Hal itu setelah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kedua tersangka ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Selasa (21/12).

“Hari ini Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan terdakwa Apri Sujadi dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Setelah pelimpahan tersebut, lanjut Ali, penahanan dua tersangka sepenuhnya kewenangan dari Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Menurutnya, kedua tersangka masih dititipkan di Rutan KPK. Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, sedangkan M. Saleh Umar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

“Tim Jaksa berikutnya akan menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim beserta penetapan hari sidang pertama dengan acara pembacaan surat dakwaan,” ucapnya.

Sebelumnya, Apri Sujadi dan M. Saleh Unar diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan saksi yang diperiksa yakni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan Muhammad Yatir dan Yhordanus sebagai Direktur PT. Yofa Niaga Pastya.

Menurutnya, pemeriksaan dua saksi tersebut untuk tersangka Apri Sujadi, Bupati Bintan nonaktif dan Muhammad Salah Umar Plt Kepala BP Kawasan Bintan.

“Pemeriksan kedua saksi bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta,” kata Ali Fikri dalam keterangannya yang diterima awak media.

Belum diketahui apa yang mau didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan keduanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.*

Pada Jumat (26/11), penyidik KPK memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Apri Sujadi di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat.

Keduanya yakni Rizki Bintani Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan / Ajudan Bupati Bintan Periode 2016-2021 dan norman dari pihak swasta.

“Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka Apri Sujadi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Kali ini, Rabu (8/9) ada empat pengusaha rokok dan satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperiksa di Polres Tanjungpinang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lima orang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi.

Mereka diantaranya Hendra Kurnia sebagai Kasi Kepabeanan dan Cukai III KPPBC Tanjungpinang, Yhordanus sebagai Direktur PT Yofa Niaga Fastya tahun 2010-2017.

Kemudian, Jong Hoa sebagai Direktur PT. Trio Bintan Anugerah, Aknes Tambun sebagai Manager PT Adhi Mukti Persada / Grup PT Putra Jaya Sampurna 2016-April 2020 dan Sandi sebagai Manager Operasional PT. Bintan Muda Gemilang.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Ali Fikri dalam keterangannya.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang alamat Jalan A. Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.