Komisioner KPU Bintan Haris Daulay mengatakan, pelipatan surat suara sudah selesai dilakukan pada 22 November 2020 lalu.

Dari jumlah surat suara 113.320 lembar yang didatangkan, sebanyak 112.967 lembar surat suara dalam kondisi bagus.

“Adapun surat suara yang rusak sebanyak 58 lembar dan surat surat suara berbayang sebanyak 721 lembar,” kata Haris saat dikonfirmasi, Kamis (26/11).

Ia menyampaikan, terkait kondisi surat suara yang kondisinya berbayang dan rusak, karena jumlahnya signifikan akan dibuat berita acara dan diplenokan.

Pihaknya juga akan menyurati pihak percetakan karena surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bintan masih kurang.

“Kita sudah lakukan koordinasi dan sudah kita putuskan melalui pleno untuk kemudian bersurat ke percetakan,” imbuhnya.

Ahmad Jailani

Laporan dana kampanye dua paslon Apri Sujadi-Roby Kurniawan dan Paslon Alias Wello-Dalmasri Syam dilaporkan pada 25 September lalu.

“Paslon Apri-Roby melaporkan awal dana kampanye sebesar Rp 100 ribu, sedangkan Awe-Dalmasri melaporkan sebesar Rp 80 juta,” kata Komisioner KPU Bintan Haris Daulay saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Ia menjelaskan, paslon nomor urut 1 juga menerima sumbangan dari paslon Rp 100.000.000, sehingga total saldo dana kampanye paslon Apri-Roby sebesar Rp 100.100.000.

Selain itu, paslon nomor urut 2 juga sudah menggunakan dana awal kampanye sebesar Rp 1.498.500, sehingga total saldo dana kampanye Awe-Dalmasri sebesar Rp 78.501.500.

“Batas pengeluaran dana kampanye masing-masing paslon Rp 7 miliar,” ucapnya.

Ahmad Jailani

Pencerahan honorium kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Bintan PesisirKomisioner KPU Bintan Haris Daulay mengatakan, belum semua PPDP dapat melakukan pencarian, karena masih belum melengkapi dokumen untuk proses pencarian.

“Melakukan pembayaran memang tidak serentak, tergantung kesiapan (dokumen) teman-teman dalam pembayaran kepada PPDP,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/8).

Menurutnya, saat ini ada enam kecamatan di Bintan yang sudah bisa mencairkan honor PPDP, antara lain Kecamatan Bintan Pesisir, Tambelan, Teluk Bintan, Mantang, Toapaya dan Bintan Timur.

“Untuk pencairan honor kerja PPDP tidak ada kendala. Hanya saja, berkas pengajuannya harus terlebih dahulu di lengkapi,” imbuhnya.

Ahmad Jailani

“Kebutuhan penambahan anggaran Rp6,1 miliar, namun kita melakukan rasionalisasi anggaran sebanyak Rp 1,3 miliar. Sehingga kebutuhan penambahan anggaran diangka Rp 4,8 miliar,” ujar Komisioner KPU Bintan Haris Daulay saat dihubungi, Kamis (11/6).

“Saat ini usulan penambahan anggaran sudah kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,” lanjut Haris.

Menurutnya, penambahan anggaran tersebut termasuk untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) penyelenggara hingga ketingkat TPS (Petugas KPPS).

Sehingga para penyelenggara tetap bisa merasa nyaman dan aman dalam menjalankan tugasnya mensukseskan pelaksanaan Pilkada ditengah wabah penyakit ini.

Selain itu, Haris mengatakan ada rencana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 34 TPS.

Sebelumnya, jumlah TPS di Bintan untuk pelaksanaan Pilkada sebanyak 318 TPS. “TPS bertambah menjadi 352 TPS,” katanya.