Sebanyak 18 calon Komisioner KPID Kepri mengikuti uji kelayakan tersebut.

Ketua Komisi III, Widiastadi Nugroho mengatakan pihaknya akan segera menggelar pleno untuk memutuskan tujuh nama dari 18 nama.

“Kami akan segera menggelar pleno. Paling lambat hari Kamis akan kami serahkan ke pimpinan untuk segera di-SK kan,” kata Widiastadi usai tes.

Kepada calon komisioner, politisi PDIP ini berharap nantinya dapat memberikan warna baru bagi dunia penyiaran di Kepri. Sehingga nantinya penyiaran di Kepri akan lebih baik lagi.

Delapan belas calon ditanyakan visi misi, harapan hingga motivasi menjadi komisioner penyiaran Provinsi Kepri dari seluruh panelis anggota komisi III.

Ketua Komisi III, Widiastadi Nugroho mengatakan, pihaknya akan segera menggelar pleno untuk memutuskan tujuh nama dari 18 nama.

“Kami akan segera menggelar pleno. Paling lambat hari Kamis akan kami serahkan ke pimpinan untuk segera di-SK kan,” kata Widiastadi usai tes.

Pria yang punya nama kecil Iik ini menyambung, bahwa panitia seleksi (pansel) dalam melakukan penilaian memperhatikan setidaknya lima hal.

Pertama adalah penguasaan materi makalah. Selanjutnya adalah penyampaian dan komunikasi calon komisioner.

“Yang tak kalah pentingnya kami juga menguji penguasaan peraturan perundangan dan peraturan KPI. Ini penting, karena nantinya mereka akan menjadi pengawas,” kata Widiastadi.

Ia menambahkan bahwa Pansel juga menilai pemahaman komisioner terhadap kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan bagaimana penyiaran dalam pembangunan dan pemerintahan.

Dari delapan belas calon, Ia menilai rata-rata para calon memiliki kelebihan dan kekurangan.

Namun demikian, pihaknya ingin komisioner terpilih adalah yang terbaik.

Adapun isu yang disoroti di dua hari antara lain tentang digitalisasi media dan proliferasi televisi. Selain itu, seluruh calon juga diuji tentang konten lokal dalam industri penyiaran di Provinsi Kepri.

Adapun para penguji antara lain Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Asep Nurdin, Joko Nugroho, Raja Astagena, Sahmadin Sinaga, Irwansyah, Suryani dan Alex Guspeneldi (*)

Uji kepatutan dan kelayakan ini dibuka ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugraha.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memberikan pengarahan kepada delapan belas calon yang lolos menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan ini professional.

“Saya akan percaya para anggota komisi III sebagai penguji akan professional,” kata Jumaga.

Atas dasar itu, Ia menegaskan kembali bahwa keputusan para penguji nanti mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

“Yang akan diambil nanti ada tujuh. Siapapun yang gugur nanti saya harapkan berbesar hati. Karena semuanya yang terbaik saat ini,” tambah ketua DPRD Kepri.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugraha mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan hasil dari uji kepatutan dan kelayakan ini. Sehingga dalam minggu ini diharapkan komisioner terpilih sudah didapat nama-namanya.

“Kami akan bekerja cepat. Saya berharap Kamis nanti nama sudah masuk ke Pimpinan untuk segera diusulkan dilantik,” kata Widiastadi Nugraha.

Kepada calon komisioner, politisi PDIP ini berharap nantinya dapat memberikan warna baru bagi dunia penyiaran di Kepri. Sehingga nantinya penyiaran di Kepri akan lebih baik lagi.

Untuk hari pertama uji kepatutan dan kelayakan, sembilan orang calon diuji komisi III. Adapun sembilan calon komisioner itu Abdul Jalal, Achmad Masruch Nasucha, Ahmad Suhartoni Damanik, dan petahana komisioner Ahmadi.

Calon lainnya Hengky Mohari, petahana James Papilaya, Mahayuddin, Mawardi dan Muhith komisioner lama.

Sedangkan pada hari kedua, adapun calon lain yang akan diuji Mukhamad Rofik, Mukhtar, Sahat Saragih komisioner lama, Siti Rimbun Desyrina, Sonya Ardani, suhermita Tito Suwarno, Wan Firman dan terakhir Yogi Satria Sosiawan (*)

Untuk tahap pertama, Komisi III akan melakukan uji publik ke-18 nama yang lolos ke masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugraha mengatakan bahwa uji publik ini bertujuan untuk meminta masukan informasi dari masyarakat terhadap rekam jejak nama-nama calon tersebut.

“Sekaligus pemberitahuan singkat dan meminta tanggapan masyarakat untuk nama-nama yang dinyatakan lolos,” kata pria yang akrab disapa Iik itu dikantor DPRD Kepri, Senin (16/10).

Jika ada jejak rekam yang kurang baik dari para calon tersebut, masyarakat dapat menyampaikan langsung kepada komisi III.

Panitia seleksi, sambungnya, akan menunggu masukan dari masyarakat mulai 17 Oktober hingga 20 Oktober 2017 mendatang.

Untuk uji kepatutan dan kelayakan, komisi III akan menjadwalkan pada 23-24 Oktober mendatang.

Adapun materi yang akan diuji pada umumnya seputar kemampuan komunikasi, pemahaman penyiaran dan peraturan penyiaran.

Selain itu, panitia juga ingin mendengarkan secara langsung pandangan para calon tentang masa depan penyiaran di Kepri.

“Apabila calon tidak hadir, maka akan kami gugurkan,” tegas Iik.

Politisi PDIP ini menambahkan, bahwa pihaknya akan profesional dan objektif dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan ini.

Adapun para penguji nanti adalah seluruh anggota komisi III DPRD Kepri.

Setelah melakukan uji kepatutan, Komisi III akan segera melakukan pleno pada 25 Oktober.

Hasil pleno akan disampaikan kepada pimpinan DPRD pada 26 Oktober.

Berikut tahapan panitia seleksi.
1. 17-20 Oktober Uji Publik
2. 23-24 Oktober Fit Proper Tes
3. 25 Oktober Pleno hasil fit proper tes
4. 26 Oktober Penyerahan hasil pleno kepada pimpinan DPRD.*

Nantinya, komisi III akan mengambil tujuh nama dari 18 nama yang lolos saat ini untuk dilantik menjadi anggota KPID Kepri periode 2017-2020.

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugraha mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk membahas tahapan uji kepatutan dan kelayakan.

“Senin kita akan rapat internal di komisi III untuk membahas jadwalnya,” kata pria yang akrab disapa Iik ini usai bertemu Komisi Penyiaran Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/10).

Untuk proses seleksinya nanti, Iik memastikan pihaknya akan bekerja secara profesional.

“Saya sendiri berharap nantinya komisioner yang dihasilkan terbaik. Maka itu, kami memastikan prosesnya secara objektif dan profesional,” tegas politisi PDIP ini.

Senada dengan itu, Ketua KPI Yuliandre Darwis percaya DPRD akan bekerja secara profesional.

Sebab, nantinya ia berharap komisioner KPID Kepri dapat bekerja optimal mengawasi penyiaran di Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

“Maka dari itu, dituntut komisioner yang paham akan penyiaran dan mampu menjadi pengawas yang baik,” kata Yuliandre.

Fit and proper test merupakan rangkaian terakhir seleksi komisioner KPID Kepri. Adapun 18 peserta yang lolos ke tahap berikutnya,  antara lain.

1. Mawardi, SE
2. Ahmad Suhartoni Damanik, S.I.Kom
3. Ahmadi, S.Pd.I, M.Pd (Petahana)
4. Abdul Jalal, SE, M.Si
5. Henky Mohari, S. Pt
6. James F Papilaya, SH, MA, MH (Petahana)
7. Mahayuddin, S. Pd
8. Muhammad Rofik, S.I.Kom
9. Mukhtar, SH
10. Sahat Saragi, Ir, MM (Petahana)
11. Sonya Ardani, SE, M. Si
12. Suhermita S. Sos
13. Tito Suwarno, ST
14. Wan Firman, SE
15. Yogi Satria Sosiawan, SE dan
16. Siti Rimbun Desriyana, S. AP
17. Achmad Masruch N, S.HI, S.IP
18. Muhith, S. Ag, M. Ag (Petahana)

Humas

Dalam rakor yang diadakan di Gedung Karsa Lantai 4 Kantor Kemenhub itu, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho menyampaikan, beberapa permasalahan yang ada di Kepri.

Khususnya tentang pengoptimalan penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan perairan.

Saat ini pemanfaatan ruang laut di Kepri masih simpang siur. Khususnya soal kewenangan pengelolaan pajak labuh jangkar.

Pemprov Kepri seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2015 pasal 27 memiliki kewenangan mengelola wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai untuk segala kegiatan kecuali migas.

“Memang dulu yang memegang kewenangan tersebut ada di tangan BP Batam. Tetapi per 1 April 2017 telah dilimpahkan kepada pemprov,” kata Widiastadi.

Tetapi dalam pelaksanaannya, masalah muncul ketika Perda Pajak dan Retribusi Kepri yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut belum selesai dievaluasi pemerintah pusat, Dirjen Hubla mengeluarkan surat keputusan agar KSOP melaksanakan kewenangan tersebut.

Jika terlaksana, Pemprov Kepri rencananya tidak hanya membidik labuh jangkar saja.

Lewat Badan Usaha Pelabuhan, Kepri juga akan melakukan banyak kegiatan di atas kapal yang berlabuh, seperti mendistribusikan air bersih, makanan dan lain sebagainya.

Selain masalah labuh jangkar, Widiastadi juga menyampaikan pembangunan beberapa infrastruktur pelabuhan di Kepri seperti Pelabuhan Dompak dan Tanjung Mocoh yang dibangun menggunakan anggaran APBN yang saat ini terhenti.

“Kami meminta kepada kementrian agar dapat melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak yang saat ini kondisinya sudah rusak dan terbengkalai. Karena saat ini kami sudah meminta kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyelesaikan administrasi hibah tanahnya,” kata Widiastadi.

Politisi PDIP ini juga menyampaikan usulan mengenai pembangunan pelabuhan rakyat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk pelabuhan rakyat, memang Kementerian Bappenas telah berkomitmen untuk membantu pembangunannya melalui DAK, tetapi Juknis (Petunjuk Teknis) pengalokasian DAK transportasi laut harus dari Kemenhub,” ungkap pria yang kerap disapa Mas Iik.*

Dwi Ria Latifah mengatakan akhir-akhir ini yang paling menjadi sorotan di provinsi Kepri yakni semakin maraknya ilegal fishing.

Menurutnya, dulu yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dan narkoba yang jadi masalah klasik di Provinsi Kepri.

“Ilegal fishing menurut saya memang satu hal yang serius, tapi juga harus menjadi perhatian khusus,” ungkapnya kepada awak media kemaren.

Anggota Komisi III ini mengatakan yang menjadi persoalan sekarang ini fungsi pengamanan yang masih lemah.

Dari pihaknya, kata Ria sudah menyampaikan kepada Kapolri dan ke Jaksa Agung dalam kesempatan rapat bersama mereka terkait ilegal fishing dan pengamanan laut.

“Fungsi pengawasan masih lemah, dan itu sudah kita sampaikan di Kejaksaan Agung dan juga ke Kapolri dalam rapat bersama mereka,” tutupnya

Muhammad Danu