Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar dan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar.

Plt Direktur RSUD Natuna, dr Imam Syafari menjelaskan, penetapan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 oleh Gubernur Kepulauan Riau ternyata selama ini yang menjadi kendala sehingga klaim pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Natuna terkendala pengajuannya.

Imam Syafari mengatakan dari awal sejak kasus pasien pertama terkonfirmasi Covir-19, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak BPJS mengenai klaim yang akan diajukan.

“Kenapa sampai ada dua kali surat dari BPJS ke kami dan kami belum juga menanggapi hal itu, karena berdasarkan regulasi dari Kemenkes yang berhak mengajukan adalah Rumah Sakit rujukan berdasarkan SK Kemenkes sementara RSUD Natuna adalah rujukan berdasarkan Peraturan Gubernur,” uajrnya.

Namun demikian, kata Imam Syafari, secara pekerjaan pihak RSUD on proses dengan semua data dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim tersebut.

“Yang kami klaimkan adalah pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit,” terangnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah membenarkan bahwa pihak BPJS Kabupaten Natuna sudah dua kali memberikan tembusan surat permintaan klaim pasien Covid-19, namun terkendala regulasi tersebut, namun dia mengatakan setelah melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kalim tersebut boleh diajukan.

“Sempat konsultasi, katanya sekarang boleh menurut bidang Pelayanan Kesehatan boleh,” ujar Hikmat.

Lambatnya proses dan terkesan ada pembiaran dalan pengajuan klaim BPJS ini sempat membuat kesal Wakil Ketua Komisi I DPRD Natuna, H. Pang Ali. Dia mengatakan kondisi seperti ini terjadi seolah ada kelalain dari pihak pemerintah daerah dan RSUD.

“Sampai sejauh ini apakah tidak ada inisiatif menanyakan langsung, layak dan tidak untuk melakukan klaim, disini ada kelalaian dari pemerintah dan RSUD Natuna,” terangnya.

Rapat kerja memutuskan bahwa klaim akan diajukan kepada pihak BPJS untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Kesehatan.

Rapat yang menghadirkan Dinas Kesehatan, RSUD Natuna, Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Natuna, dan IDI Kabupaten Natuna.

SURYANI

Seperti dikutif dari hariankepri.com, Wan Arismunandar, Selasa (5/1), ia mengatakan sangat perihatin dengan kejadian ini. “Saya sudah menerima laporan juga tentang hal ini, saya prihatin dengan kejadian ini,” ujarnya.

Wan Arismunandar menyayangkan proses yang harus dilalui sehingga memerlukan waktu sampai selama itu. Dia pun berjanji akan meminta pihak terkait serius menjembatani bantuan tersebut.

“Kalau memang kewenangannya tidak ada di kabupaten maka saya minta Dinas terkait serius menyelesaikan hal ini, masa bisa selama itu,” ungkapnya.

Selanjutnya Wan Arismunandar berjanji akan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Natuna, dia mau menanyakan kelanjutan dan sudah sejauh mana proses yang dilalui dalam upaya pengusulan bantuan itu.

“Harusnya Dinas Sosial ada rasa malu, karena hanya mengurus satu kasus saja tak kunjung selesai, gimana kalau banyak dan saya pastikan kami akan melakukan evaluasi terhadap hal ini,” terang Politisi Partai Nasdem ini.

Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan bantuan untuk Almarhum Tn Z sepenuhnya kewenangan Dinas Sosial, namun menurutnya bantuan tersebut ada di Kementerian Sosial.

Hikmat menjelaskan, dalam penanganan pasien Covid-19 ini memang tidak berada di satu lembaga saja, menyangkut biaya rawat, isolasi di RSUD itu merupakan kewenangan pihak Kementerian Kesehatan.

“Jadi, seperti insentif perawat, biaya di RSUD itu nantinya di klaim ke Kementerian Kesehatan, jadi dalam hal ini Kemenkes memang tak ada yang sifatnya bantuan langsung kepada pasien,” ungkap Hikmat.

Terakhir Hikmat menjelaskan, untuk insentif perawat dari Dinas Kesehatan Natuna sudah selesai disalurkan sampai ke tingkat Puskesmas di Kecamatan.

“Alhamdulillah insentif perawat sudah selesai,” tukasnya.

Sumber: Hariankepri