Desakan ini disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan mahasiswa Islam indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang Bintan saat mengelar aksi damai di Bundaran Pamedan Ahmad Yani, Selasa (20/3).

Koordinator aksi Jasman mengatakan, pihaknya menilai Nurdin Basirun gagal menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Kegagalan itu, kata dia terlihat dari buruknya kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang jelas telah dugaan penyelewengkan APBD untuk kepentingan keluarganya.

“Serta pejabat-pejabat di lingkungan pemprov Kepri yang tidak becus dalam membantu jalannya pemerintahan dengan baik. Terlihat dari data yang kami terima bahwa tingkat pengangguran dan stabilitas ekonomi di provinsi Kepulauan Riau semakin merosot,” ungkap Jasman.

Pihaknya meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan APBD Kepri untuk kepentingan pribadi

“Perihal adanya temuan bahwa di setiap OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau wajib untuk menyetor/ membayar keperluan atas pernikahan anak Sekda Provinsi Kepulauan Riau tempo hari yang lalu,” ujarnya.

Selain itu, PMII juga meminta pemerintah Kepri untuk konsen memperhatikan orgainisasi kemahasiswaan yang berbasis pengkaderan serta lebih kreatif untuk membina serta melakukan pertemuan pertemuan.

“Tidak hanya mengakomodir kepentingan sekelompok yang mengatasnamakan mahasiswa segelintir saja,” tukasnya.