Aksi dilakukan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10) lalu.

Pantauan Barometerrakyat.com, ratusan mahasiswa dengan berbagai warna almamater ini sudah berkumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani sejak pukul 08.00 Wib.

Koordinator Lapangan Raja Igo Febrinaldi mengatakan, aksi tersebut mendesak Ketua DPRD Kepri untuk deklarasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami menuntut Ketua DPRD Kepri deklarasi depan media dan mahasiswa meminta pemerintah pusat mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-undang Cilaka,” tegasnya saat diwawancarai awak media.

Ia mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja berdampak buruk pada pekerja buruh dan lingkungan. Karena, lanjut dia, dalam draf Undang-undang tersebut memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi sehingga berdampak terhadap lingkungan.

Mahasiswa pun mengaku kesal terhadap DPR, karena ngotot mengesahkan Undang-undang tersebut.

“Kami berharap bencana ini segera berakhir sehingga tidak ada pasien di RS Galang,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menyiapkan infrastruktur, tenaga medis dan paramedis di rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang.

Untuk penanganan pandemi ini, DPRD Kepri telah merekomendasikan dana tanggap darurat sebesar Rp40 miliar.

Tidak hanya menganggarkan, DPRD Kepri juga akan melakukan pengawasan ke fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Kepri.

“Sehingga, nantinya jika ada hambatan, dapat langsung dicarikan solusinya segera,” ujarnya.

Rumah Sakit Khusus Infeksi Penyakit menular Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau resmi beroperasi, Senin (6/4).

Dalam Kuliah Umum yang bertajuk Peran DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembangunan (Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau) ini, Jumaga Nadeak memberikan materinya terkait Peran dan Fungsi DPRD, serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“DPRD memiliki 3 fungsi yakni ; Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan. Sedangkan tugas DPRD terkait Anggaran ini membahas dan memberi persetujuan anggaran daerah yang di ajukan oleh Gubernur ke dalam Banggar, Banggar hanya menyiapkan anggaran, sedangkan untuk pembahasan secara detailnya dibahas di masing-masing Komisi,” katanya.

Wakil Rektor II UMRAH, Agus Sutikno dalam kesempatan ini mengatakan, terkait dengan masalah anggaran, di UMRAH sangat butuh dukungan dan bantuan dari pihak lainnya yakni DPRD Kepri, dan Pemerintah Provinsi.

“UMRAH merupakan Universitas Negeri di Kepri, saat ini UMRAH sudah memiliki predikat B, akan tetapi kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan anggaran dari DPRD Kepri dalam hal Sarana Prasarana di UMRAH”, imbuhnya.

Perlu diketahui Anggaran UMRAH 73% di kelola untuk anggaran belanja pegawai dan operasional, sementara 1.3% nya untuk belanja modal.

Terkait Anggaran untuk Sarana dan Prasarana (Sapras), dan gedung Kampus UMRAH, Jumaga Nadeak akan mengupayakannya tahun depan, jika dirinya terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Kepri.

Dalam kata penutupnya, Jumaga Nadeak mengatakan, “Ilmu yang kamu dapat di kampus adalah ilmu yang banyak terdapat di dalam masyarakat. Dikampus seringlah berkomunikasi dan bergaullah di dalam masyarakat,” pesannya. (Rls)