Predikat itu sekaligus memperlihatkan komitmen Pemprov Kepri  melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih.

Mencapai hal tersebut melalui Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Kepri Eko Sumbaryadi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan, melaksanakan Rapat Evaluasi  dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (10/2) di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

“Saya sengaja mengumpulkan PPID (Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama beserta seluruh PPID Pembantu yang berada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk rapat evaluasi ini agar kita melakukan komitmen bersama untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik terbaik sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008,” tegas Penjabat Sekda Eko Sumbaryadi.

Selain itu, kata Eko, sebagai bentuk jabaran dari misi Gubernur untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.

Dengan begitu, tambah Eko, Pemprov Kepri sedang mengejar peringkat ‘Informatif’ dalam Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022 ini.

Tahun sebelumnya, tahun 2021,  peringkat Pemprov Kepri Cukup Informatif dengan skor 79,97.

Sejauh ini, jelas Eko, Pemprov Kepri telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat melalui elektronik (email dan website PPID) dan non-elektronik (datang langsung ke desk permohonan informasi) serta website resmi ppid.kepriprov.go.id.

Sementara itu Ketua Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik, Rega Tadeak Hakim menyebutkan kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah kesatuan pemahaman tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Sekarang ini, publik berhak meminta informasi  yang mereka ingin ketahui dari setiap badan publik, termasuk Pemprov Kepri. Apapun yang menjadi hak publik, kewajiban pemerintah untuk memenuhi,” tandasnya dalam paparannya saat rapat evaluasi berlangsung.

Namun, lanjut Rega, dalam memberikan informasi kepada publik,  pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap, cepat, benar, dan sumbernya harus dari satu orang atau lembaga yang punya otoritas.

Rega mengatakan ada empat jenis informasi publik itu, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (misalnya informasi tentang profil badan publik), informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (misalnya informasi bencana), informasi yang wajib tersedia setiap saat (misalnya surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung), informasi yang dikecualikan (menghambat proses penegakkan hukum).

“Kalau masyarakat meminta informasi dalam tiga hari, maka badan publik harus memberikan dalam tiga hari tersebut. Kecuali informasi tersebut masuk jenis informasi yang dikecualikan sehingga tidak boleh dibuka untuk publik,” tutup Rega.

Menurut Kadis Kominfo Hendri kunjungan tersebut untuk melakukan visitasi ke Dinas Kominfo Kota Pariaman dalam rangka menilai dan mengevaluasi keterbukaan informasi publik di PPID Utama Kota Pariaman.

“Kominfo Provinsi Sumbar melakukan penilaian serta mengevaluasi mengenai keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Pariaman, tentu mereka melihat sampai sejauh mana kinerja tentang PPID Utama Kota Pariaman,” ujarnya kepada awak media, Jumat (16/10).

Sementara itu, Mardison Mahyuddin mengatakan, Pariaman masuk dalam lima besar menuju tiga besar dalam keterbukaan informasi publik, insyaallah nanti hasil pantauan dan hasil penilaian yang dilihat langsung yang dikerjakan oleh Dinas Kominfo Kota Pariaman khususnya Pemerintah Kota Pariaman akan sampaikan secara transparan dan jujur apa-apa yang telah dilakukan.

“Dalam kondisi saat sekarang, apapun bentuk kegiatan yang dilakukan Pemko Pariaman melalui OPD masing-masing tentu ada keterbukaan informasi dalam memudahkan masyarakat Kota Pariaman khususnya dan Provinsi Sumbar pada umumnya untuk melihat sampai sejauh mana program-program serta visi dan misi Pemko Pariaman yang tertuang dalam RPJMD,” ujar Mardison

Lebih lanjut, Dengan adanya penilaian ini tentu menjadi sebuah semangat bagi kita dan menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kegiatan ini yang menjadi program Dinas Kominfo Pariaman.

“Informasi itu disebarkan melalui papan pengumuman, lewat website ppidpariamankota.go.id, dan website pariamankota.go.id dan aplikasi pendukung lain yang tersedia di Diskominfo Pariaman. Dan kita Pemko Pariaman mulai dari camat, desa dan kelurahan telah transparan menyampaikan apa-apa yang menjadi program melalui APBD yang di pajang di kantor masing-masing,” jelasnya.

“Kita yakin dari hasil penilaian nantinya, apa yang telah dilakukan dan di programkan PPID Utama Kota Pariaman, masyarakat berurusan dengan Pemko Pariaman tidak ada hal-hal negatif. Melihat kerja tim yang bekerja secara maksimal, tentu ada peluang bagi kita untuk meraih prestasi yang terbaik di bidang keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumbar,” imbuhnya.

Zaituni