BR.Kepri -Kementrian Kordinasi Bidang Politik Hukun dan Ham (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam Kepri di ruang rapat Bima Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta.

Sesdep Kemenko Polhukam Letjen TNI  Mulyo Aji menyampaikan, hasil rapat dan peninjauan lapangan oleh Tim Kemenko Polhukam menyatakan adanya progres maksimal yang sudah berjalan dalam pengembangan Pulau Rempang. Perkembangan seiring dengan dicabutnya 9 Kepmen dari LHK.

“Kami apresiasi apa yang telah di lakukan. Dalam rapat kordinasi ini  kita akan selesaikan masalah apa saja yang ada di lapangan yang masi terhambat hingga hari ini,” ungkap Mulyo Aji.

Gubernur Ansar dalam paparannya menyampaikan progres pembangunan pengelolaan kawasan Pulau Rempang sudah maksimal dilakukan oleh berbagai stakeholder.
Dan tetap mengedepankan pedekatan humanis kepada masyarakat. Agar sosialisasi dapat dimengerti dan diterima oleh seluruh kelompok masyarakat.

“Masih ada beberapa kelompok masyarakat dan LSM  yang belum sejalan. Namun berbagai sosialisasi harus kita lakukan. Kendati demikian upaya relokasi dapat dipercepat,” ujarnya.

Dalam rapat ini juga dibahas kesiapan payung hukum terkait  proses pengembangan Pulau Rempang, berupa Kepres yang bertujuan percepatan dan sinkronisasi berbagai aturan hukum bisa dimaksimalkan.