Hal itu dilakukan setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyetujui permohonan restorative justice yang telah diajukan Kejati Kepri.

Kasi Penkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis menyampaikan, kelima perkara penuntutan yang dihentikan diantaranya tersangka Fikri Zuhdi Bin Rudi Albusyi Putra dari Kejari Tanjungpinang yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Tersangka Ahmad Awalin Naja Bin M Joni dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP.

Kemudian tersangka, Jefrianto Aritha Alias Aceh Bin Jafaruddin dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, tersangka Kamaruddin Bin Masaliu (Alm) dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Serta tersangka Azhar Alias As Bin Atan dari Cabjari Karimun di Moro yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ia mengungkapkan alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

“Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (26/4/2022).

Sebanyak 66 pejabat jaksa mendapat giliran mutasi hingga promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa.

Mutasi dan promosi ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang pemindahan, pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejagung RI, tertanggal 18 Februrari 2022.

Dari 66 pejabat itu, salah satunya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau Hari Setiyono.

“Iya benar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Jendra Firdaus saat dikonfirmasi, Minggu (20/2).

Ia menyampaikan, Hari Setiyono dimutasi ke jabatan baru sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI.

Sementara jabatan Kajati Kepri yang baru akan dijabat oleh Gerry Yasid, sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI.

Tim yang diketuai oleh Asisten Intelijen Lambok M.J. Sidabutar beranggotakan 19 personil yang berasal dari bidang Intelijen, bidang Tindak Pidana Umum, bidang Tindak Pidana Khusus serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Kejati Kepri Hari Sutiyono mengatakan, pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Karena praktik mafia tanah telah meresahkan ditambah dengan timbulnya konflik sosial akibat sengketa tanah yang berkepanjangan atau berindikasi tindak pidana sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak negara, masyarakat, dan pelaku usaha yang beritikad baik atas pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah yang bebas sengketa dan berkepastian hukum.

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta good governance dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pelayanan publik di bidang pertanahan.

“Pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara optimal, baik preventif maupun represif, melalui pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum dan bermanfaat,” ujar Hari dalam keterangannya yang dikutip barometerrakyat.com, Kamis (27/01).

Ia menyampaikan, dalam pelaksanaan tugasnya, satgas pemberantasan mafia tanah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, termasuk koordinasi untuk mendapatkan perlindungan dan atau keamanan dalam pelaksanaan tugas.

“Optimalisasi pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan mengkedepankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas, termasuk jika praktik mafia tanah melibatkan oknum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan atau pemangku kebijakan,” imbuhnya.

Huzrin mengatakan, pemeriksaan terpaksa ditunda karena kondisinya kurang fit akibat perjalanan laut dari Karimun.

“Pelayaran 5 jam. Sehingga, saya tidak dapat menjawab dengan kondisi sehat. Tadi muntah-muntah di dalam, jadi ditunda.” ujarnya usai keluar dari ruangan pemeriksaan.

Ia menyampaikan, dimintai klarifikasi terkait Kapal Lintas Kepri dan menjabat sebagai Direktur Pelabuhan Kepri. Menurutnya, penyidik Kejati Kepri belum mengajukan pertanyaan prihal tersebut.

“Belum ada pertanyaan yang diajukan, karena kondisi kurang sehat. Baru ditanya, nama, umur, SK pertama duduk,” imbuhnya.

Ia menambahkan, penyidik akan menjadwal kembali pemeriksaan dirinya dan ia mengaku belum tau kapan dilakukan pemeriksaan kembali.

Sebelumnya, Kejati Kepulauan Riau periksa Direktur PT Pelabuhan Kepri Huzrin Hood dan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kepri Aziz Kasim Djou, Rabu (8/9).

Keduanya dijadwalkan diperiksa pukul 10.00 wib, namun baru tiba di Kantor Kejati Kepri Jalan Sei Timun, Senggarang, sekira pukul 13.50 wib.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Jundra Firdaus membenarkan pemeriksaan tersebut.

Keduanya dijadwalkan diperiksa pukul 10.00 wib dan baru tiba di Kantor Kejati Kepri Jalan Sei Timun, Senggarang, sekira pukul 12.50 wib.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Jundra Firdaus membenarkan pemeriksaan tersebut.

“Huzrin dan Aziz dimintai keterangan klarifikasi,” ucap Jendra saat ditemui di Pelayanan Kantor Kejati Kepri.

Namun dirinya, enggan menyebutkan materi pemeriksaan tersebut. “Ini lanjutan pemeriksaaan yang sebelumnya di Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri,” tambahnya.

Diketahui, berdasarkan surat panggilan yang diterima awak media, keduanya diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Direksi BUMD PT Pelabuhan Kepri.

Diterimanya gugatan tersebut status tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri gugur.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Tofan Husma Pattimura dalam sidang digelar di PN Tanjungpinang, Rabu (25/8).

Dalam amar putusannya, majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kejati Kepri tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena sudah daluwarsa.

“Menyatakan Surat perintah penyidikan Kajati Kepri nomor 212/L.10/FD.1/ 07/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai dasar penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, karena kasus susah Daluarsa,” kata Tofan.

Hakim juga memerintahkan termohon Kejati Kepri, untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pemohon tersangka Juliet Asril.

Atas putusan tersebut, pihak termohon yang diwakili Jaksa Edy Prabudy mengatakan, memiliki waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, tetapi akan menyampaikan ini ke pimpinan.

“Untuk perlawanan selanjutnya nanti akan kita sampaikan,” singkat Edy.

“Kita merasa terpanggil ketika Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono melaporkan kegiatan dapur umum untuk meringankan saudara kita yang terdampak pandemi,” kata Kepala Kejati Kepri Hari Setiyono, Senin (16/8).

Ia menjelaskan, dari wujud itu dilakukan dengan cara gotong royong bersama, berbagi memberikan bantuan beras ke warga yang terdampak, terkhusus yang sedang isoman.

“Sebelumnya kita juga sudah melaksanakan vaksinasi ke warga lansia sekaligus memberikan bantuan beras 5 Kg,” terang Hari.

Jika nantinya kondisi pandemi COVID-19 di Tanjungpinang semakin menurun (landai), ia akan terus berupaya berbagi bersama demi kesembuhan warga yang terpapar COVID-19.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, berterima kasih kepada Kajati Kepri yang telah berpartisipasi dan peduli terhadap warga Tanjungpinang.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga terdampak, khususnya yang sedang isoman karena COVID-19,” ucapnya.

Rahma menjelaskan, bantuan tersebut akan disalurkan ke warga yang terdampak dan sedang isoman. Bantuan disejalankan dengan nasi kotak Dapur Umum Dinsos Kota Tanjungpinang.

“Ini merupakan amanah yang harus disampaikan. Hari ini kami langsung serahkan kepada warga isoman,” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Tanjungpinang, Joko Yuhono, apresiasi terhadap adanya Dapur Umum Pemkot Tanjungpinang. Dengan adanya dapur umum itu dinilai dapat membantu warga yang isoman soal kesembuhan.

“Sangat besar animo saudara-saudara kita dalam memberikan bantuan melalui dapur umum. Luar biasa para relawan yang selalu ikhlas dalam memberikan sumbangsih tenaga dalam mensupport berjalannya dapur umum,” ungkapnya.

Juliet Asri ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi tukar guling lahan milik Radia Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang.

Praperadilan tersebut teregister dengan nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg yang diajukan kuasa hukumnya Edward Baner Puba.

Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Eduart MP Sihaloho membenarkan telah menerima pengajuan praperadilan dari tersangka dugaan korupsi tukar guling lahan milik RRI Tanjungpinang.

“Yang di prapidkan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,” kata Eduart saat dikonfirmasi, Senin (9/8).

Ia menyampaikan, Ketua PN Tanjungpinang telah menunjukkan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut

“Hakimnya Tofan Husma Patimura serta didampingi oleh Panitera Pengganti, Muhiyar. Jadwal sidangnya pada tanggal 16 Agustus 2021,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kejati Kepri belum dapat dikonfirmasi terkait prapradilan yang diajukan tersangka Juliet Asril.

Kepala Kejati Kepri Hari Setiyono menyampaikan, pekan vaksinasi dilakukan selama empat hari dimulai hari ini hingga 8 Agustus mendatang.

“Ini juga merupakan perintah dari Kejaksaan Agung, untuk sepenuhnya menangani covid-19 di Kepri,” ujar Hari kepada awak media.

Ia menyampaikan, dalam empat hari pihaknya menargetkan tiga ribu lansia dan pra lansia yang menjalani vaksin COVID-19. Selain itu, bagi warga sudah menerima dosis vaksin akan mendapatkan bantuan sembako.

“Target sementara 3.000 lebih dalam kurung waktu empat hari. Kita upayakan semua masyarakat dapat divaksin,” ucapnya.

Ia mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Kepri karena sudah mendukung pekan vaksinasi tersebut. Dengan kegiatan ini Ia berharap capaian vaksinasi di Kepri dapat lebih baik.

“Semoga kita bisa menunjukan kepada masyarakat, bahwa capaian vaksinasi di Kepri dapat lebih baik. Kita juga siap melaksanakan kegiatan baik di daerah, maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad apresiasi dan mendorong vaksinasi covid-19 yang dilakukan Kejati Kepri. Ia menyampaikan, saat ini capaian vaksinasi lansia di kepri baru 55,6 persen.

“Semoga dengan adanya pekan vaksinasi ini, capaian lansia dapat meningkat,” ujarnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang baru menetapkan satu orang tersangka yakni Yudi Ramdani, saat ini kasusnya tengah dalam penuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Patris Yusrian Jaya mengatakan, dalam persidangan kasus dugaan korupsi pajak dengan terdakwa Yudi Ramdani, terungkap beberapa fakta baru.

“Dalam persidangan ternyata muncul fakta baru, ada keterlibatan pihak lain. Jadi kita tindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) baru,” ujarnya saat konferensi pers dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiyaksa (HBA) ke-61 dan ulang tahun Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD) ke-21 di Kantor Kejati Kepri, Jalan Sei Timun, Senggarang, Rabu (21/7).

Ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Menurutnya, keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut tidak terungkap dalam penyidikan diduga ada oknum yang bermain-main saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sehingga tidak menggali lebih dalam soal keterlibatan pihak lain.

“Mungkin dalam penyidikan, ada fakta yang tidak dibuka saksi, atau mungkin ada oknum yang bermain-bermain saat pemeriksaan, tidak menggali keterlibatan pihak lain,” ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah tebang pilih dalam menuntaskan semua kasus.

“Kita tidak pernah tebang pilih dalam menangani semua perkara. Jika memang ada orang yang seharusnya diminta pertanggungjawaban, tetapi tidak dijadikan tersangka,” ucapnya.