Dalam kasus tersebut Kejari menetapkan Mantan Kepala Kantor Pos Cabang Midai Hendrik Kurniawan sebagai tersangka.

“Ya benar, kita semalam sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan PN Tanjungpinang ,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Natuna Gustian Juanda Putra, Rabu (20/1).

Ia menyampaikan, dalam kasus tersebut kerugian negara berdasarkan audit BPKP Perwakilan Kepri sebesar Rp 687 Juta. Menurutnya, tersangka baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 12 juta.

“Modusnya yang di lakukan oleh tersangka yakni mengirimkan wesel pos fiktif menggunakan aplikasi Cash to Account kepada orang terdekat kemudian uang tersebut dikirim ke rekening sendiri melainkan di setor ke ke rekening pos,” ujarnya.

Tersangka ini di jerat dengan pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Juga pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ahmad Jailani

“Penyidik Kejari Natuna melakukan penahanan terhadap tersangka HK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021,” ujar Kasi Penkum Kejati Kepri Jendra Firdaus saat dihubungi, Jumat (8/1).

Jendra menyebutkan, dugaan korupsi di itu terjadi pada tahun anggaran 2019-2020. Tersangka kala itu menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Midai.

Ia mengatakan, modus dugaan korupsi yang dilakukan tersangka yakni mengirimkan wesel pos fiktif menggunakan aplikasi Cash to Account kepada orang terdekatnya.

Kemudian uang yang kirim tersebut tidak disetorkan ke Rekening Pos, melainkan ia kirim ke nomor rekening pribadi.

“Sehingga perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 673.782.776,” ujarnya.

Ahmad Jailani

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau Edy Birton mengatakan, kasus dihentikan karena belum ditemukan dua alat bukti.

“Kita hentikan, karena belum ditemukan dua alat bukti,” ujarnya usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kejari Natuna di aula Kejati Kepri, Senggarang, Rabu (6/11).

Diketahui dalam kasus tersebut Kejari Natuna sudah melakukan pemeriksaan puluhan saksi untuk dimintai keterangan.

Saksi yang diperiksa diantaranya Bupati Natuna Hamid Rizal dan Mantan Kasubbid Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Mariyamah.

Keduanya diperiksa lebih kurang delapan jam di Kejati Kepri pada 10 Mei 2019 lalu.