“Boleh saya katakan sangat tidak manusiawi, sekian tahun puluhan tahun mereka beraktivitas di Tanjungpinang hanya untuk menjual dagangan, hanya menjual hasil kebunnya. Terus mereka menangis dipintu rumah kami, tolong perjuangkan,” ujarnya saat mendatangi pos penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Kijang, Sungai Pulai, Kamis (15/7).

Ia mendatangi pos penyekatan bersama dengan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan Mustafa Abas dan anggota DPRD Bintan Muhammad Toha mempertanyakan dasar pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

Padahal, kata dia, dalam surat edaran Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak pernah mewajibkan suatu daerah untuk memungut biaya dari tes antigen.

“Poin empat disitu dibunyikan pemerintah setempat boleh rapid atau antigen. Kalau ada bunyi harus bayar Rp 150 ribu, tolong katakan ke saya,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan wali kota Tanjungpinang, bahwa hampir 70 persen ASN Bintan merupakan warga Tanjungpinang. Selain itu, hampir 80 persen pekerja di PT Bintan Alumina Indonesia tinggal di Tanjungpinang.

“Tapi kami welcome sama mereka, walaupun hati kami sakit ingin menyetop, karena Tanjungpinang sudah ditetapkan PPKM Darurat. Artinya daerahnya hitam menyeluruh, mestinya kami yang harus was-was. Tapi kami ini ada rasa kemanusiaan, karena ini urusan perut dan kami hanya mengawasi saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak ada maksud untuk mengintervensi kebijakan pimpinan setempat, tapi ia mengingatkan Rahma harus memiliki rasa kemanusiaan setiap mengeluarkan kebijakan.

“Tolong punya rasa kemanusiaan terhadap penerapan kebijakan tidak bijak dan tidak populer ini. Tolong buk Rahma kebijakan ini dievaluasi,” tegasnya.