Selain dari diluar pemerintah, kritikan juga berasal dari barisan partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.

Pendiri sekaligus koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat curiga itu strategi Jokowi semata dalam menaikkan citranya.

Logikanya tidak mungkin Menko Perekonomian, Darmin Nasution berani mengeluarkan kebijakan tanpa restu Jokowi selaku presiden.

“Kami paham benar bahwa seorang Joko Widodo sangat sering buang badan dan mengorbankan bawahannya terutama menteri, apalagi bila kebijakan yang dikeluarkan itu banyak penolakan pasti dijadikan Jokowi pencitraan,” ujarnya dikutip dari RMOL, Rabu (21/11)

Amirullah mengingatkan, Korsa juga ikut berjuang menaikkan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

“Kita masih ingat bagaimana Jokowi selaku presiden menumbalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam kebijakan lima hari sekolah. Begitu kebijakan tersebut dikeluarkan dan terjadi penolakan dari Nadhatul Ulama (NU), saat itu langsung Jokowi salahkan menterinya,” ulas kader Muhammadiyah ini.

“Padahal kebijakan tersebut hasil dari rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden,” sambungnya.

Oleh karena itu, kata dia, Korsa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyelesaikan pemerintahan Jokowi sampai 2019 saja.

“Bila seorang Presiden yang suka mengorbankan orang jika terus berkuasa sangat berbahaya bagi negeri ini,” tegas dia. (red/RMOL).