Hal ini dapat dilihat dari komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terkesan keberatan atas putusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Dikutip Barometerrakyat.com dari Suaramerdeka, Kamis (12/3), Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan menyebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibuat untuk menutup defisit keuangan lembaga tersebut.

Menurutnya saat ini, keuangan BPJS kesehatan masih rugi hingga Rp 15,5 Triliun meski pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp 13,5 Triliun akhir tahun lalu.

Adapun dana tersebut merupakan pembayaran selisih kenaikan iuran peserta penerima bantuan iuran dan pegawai pemerintah.

Menanggapi penjelasan Sri Mulyani tersebut, Adi menilai sangat tidak wajar. Bahkan ia juga mempertanyakan besaran pendapatan negara dalam mengatasi kebutuhan dasar masyarakat.

Dia juga mempertanyakan bagaimana pengelolaan BPJS yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.