Penasehat hukum terdakwa, Hendie Devitra mengajukan eksepsi atau keberatan. Dia menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur, tidak lengkap dan prematur. Oleh karena itu, dia meminta majlis hakim membatalkan dakwaan dan menghentikan perkara tersebut.

Dia menjelaskan, rumusan delik dalam uraian jaksa dipakai unsur dalam pelanggaran pada masa kampanye, sementara pasal yang diterapkan yaitu 253 ayat 1.

Menurutnya, pasal 253 ayat 1 tersebut aturan terkait dengan calon sementara (DCT). Sehingga, kata dia, tidak singkron antara dakwaan yang diuraikan dengan pasal yang diterapkan.

“Ketentuan KUHP, apabila ada yang tidak dipenuhi secara materil maka dakwaan itu harus dibatalkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai persidangan.

Kedua, lanjut dia, dari awal terdakwa di periksa di Bawaslu Tanjungpinang terkait pidana pemilu pada masa tenang.

Namun, setelah di plenokan Bawaslu Tanjungpinang melaporkan terdakwa ke penyidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terkait pelanggaran pada masa kampanye.

“Itu dua hal yang menjadi alasan subtansi keberatan kami,” ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa didakwa jaksa penunut umum (JPU) Zaldi Akri dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 253 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP.*

Selain berkas perkara Apriyandi, PN Tanjungpinang juga akan menyidangkan tiga berkas perkara dugaan politik uang melibatkan Agustinus Marpaung, Yusrizal, Warsono dan Wahyu Budiyanto.

Humas Pengdilan Negeri Tanjungpinang Santonius Tambunan mengatakan, Kepala PN Tanjungpinang telah menunjukan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

BACA : Anak Wali Kota Tanjungpinang Jadi Tersangka Politik Uang

Menurutnya, berkas perkara dengan tersangka M. Afriyandi, Agustinus Marpaung dan Yusrizal di sidangkan oleh Ketua Majelis Hakim, Acep Sopian Sauri, serta didampingi oleh Majelis Hakim anggota, Eduart Sihaloho dan Santonius Tambunan.

Sedangkan, tersangka Wahyu Budiyanto akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Sumedi, serta didampingi oleh Majelis Hakim anggota Santonius Tambunan dan Jhonson Sirait.

“Ketiga berkas ini, atas nama tersangka M. Afriyandi, Agustinus Marpaung, Yusrizal, dan Wahyu disidangkan pada hari Senin,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jum’at (14/6).

BACA : Pengakuan Caleg Gerindra Apriyandi Setelah Jadi Tersangka Money Politik

Sementara, berkas perkara Warsono akan disidangkan pada hari Selasa (18/6) mendatang.

“Akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim, Eduart Sihaloho serta didampingi oleh Majelis Hakim Anggota Santonius Tambunan, dan Acep Sopian Sauri,” ujarnya.*

Berkas perkara Apriyandi yang juga calon anggota legislatif terpilih dari Partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur, bersama empat tersangka lain sudah dilimpahkan ke PN Tanjungpinang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Kamis (13/6).

Keempat tersangka lain yakni Agustinus dan Yusrizal dalam satu berkas, sedangkan Warsono dan Wahyu Budiyanto, dalam satu berkas, dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka (inabsencia).

“Tadi pagi (Kamis) sudah kami limpahkan ke PN Tanjungpinang,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah kepada awak media.

Rizky -sapaanya- mengatakan, ada tujuh jaksa yang akan menyidangkan tiga berkas perkara tersebut. Pihaknya, kata Rizky, masih menunggu penetapan jadwal sidang oleh PN Tanjungpinang.

Terkait dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka (inabsencia) Warsono dan Wahyu Budiyanto, dia mengatakan dalam tidak pidana pemilu diperbolehkan sidang tanpa ada tersangka.

“Nantinya ketika PN memutuskan tersangka bersalah, maka tersangka tidak memiliki hak pembelaan diri,” ujarnya.

Redaksi