“Selama proses penyidikan, Tim Penyidik menerima adanya pengembalian uang dari beberapa pihak yang nilainya mencapai Rp3 Miliar dan masih akan terus didalami lebih lanjut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dalam keterangannya, Jumat (3/12).

KPK mengharapkan pemulihan aset yang didapatkan dari penanganan perkara ini sehingga dapat menjadi pemasukan bagi kas negara.

“Dugaan adanya pihak-pihak lain yang juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya akan didalami oleh Tim Penyidik melalui alat bukti yang sejauh ini sudah dikumpulkan,” ucapnya.

Sejauh ini penyidik KPK baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut yakni Apri Sujadi Bupati Bintan nonaktifkan dan Muhammad Saleh Umar Plt Kepala BP Kawasan Bintan.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

“Mengenai dugaan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas dugaan perbuatan tersangka AP (Apri Sujadi) dkk ini yang mencapai Rp250 Miliar, hal ini tentu akan di buktikan didepan persidangan,” ungkapnya.

Lis diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018.

Lis yang juga anggota DPRD Kepri tiba di ruangan pemeriksaan sekira pukul 12.50 dan baru keluar ruangan pemeriksaan sekira pukul 15.45 wib.

Lis mengaku ditanya penyidik KPK terkait fungsi Dewan Kawasan perdagangan bebas di Pulau Bintan.

“Ditanya terkait dengan permasalahan di Bintan, apakah masuk dalam Dewan Kawasan atau tidak. Tapi ya memang tidak ada, soal kuota rokok juga ditanyakan,” ujarnya.

Lis menyampaikan, bahwa dirinya sebagai Dewan Kawasan tidak pernah sama sekali bertemu dengan para pengusaha, apalagi melakukan rapat terkait membahas kuota rokok.

“Boro-boro ketemu, rapat aja tidak pernah. Yang jelas seputar tugas, trus apakah ada pembagian tugas, saya jawab tidak ada. BP kawasan ini ada tapi memang kayak tidak ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).