Terbaru, lembaga antirasuah memproses hukum bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari atas kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

“KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 kepala daerah,” ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Enam kepala daerah lainnya yakni mantan bupati Klaten Sri Hartini, mantan bupati Nganjuk Taufiqurrahman, bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan bupati Kudus M. Tamzil, mantan bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, dan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial.

Ipi mengingatkan agar para kepala daerah yang saat ini menjabat menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah,” ungkap Ipi.

Ia menuturkan sejumlah titik rawan korupsi di antaranya yakni pengadaan barang dan jasa, sektor penerimaan daerah seperti pajak, hingga penerbitan perizinan.

KPK, lanjut Ipi, telah berupa melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. KPK mendorong diimplementasikannya Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemerintah daerah untuk dipenuhi.

Meliputi ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM); serta pengendalian dan pengawasan.

“Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan,” ucap Ipi.

Sumber: CNN Indonesia

Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK juga mengamankan suami Bupati, Hasan Aminuddin yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dilansir barometerrakyat dari detikcom, Senin (30/8), OTT tersebut terkait kasus suap berkaitan dengan jual beli jabatan kepala desa atau kades.

Uang sekitar Rp360 juta yang disita penyidik KPK dari operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dimintai konfirmasi perihal penangkapan terhadap pasangan suami-istri itu mengamininya. Keduanya saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

“Benar KPK telah melakukan giat penangkapan di sebuah kabupaten di Jawa Timur,” kata Ghufron.

Secara terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT itu dilakukan pada pukul 02.00 WIB. Total sejauh ini ada 10 orang yang diamankan.

“Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” ucap Ali.

“Tim KPK masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak dimaksud untuk kemudian dalam waktu 1 x 24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud,” imbuhnya.

Sumber: Detikcom

Dilansir barometerrakyat dari Tempo.co, Senin (30/8), ada dua orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Menurut sumber Tempo dari internal KPK, keduanya adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR.

Kasus yang menjerat keduanya diduga adalah soal jual beli jabatan. Saat ini, pihak yang dijerat KPK dikabarkan masih akan diperiksa di Polda Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, KPK belum menjelaskan siapa saja pihak yang ditangkap.

“Sementara dapat saya sampaikan bahwa benar KPK telah melakukan giat penangkapan, selanjutnya nanti akan kami rilis,” kata Ghufron lewat pesan singkat.

Sumber: Tempo