“Dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka saat ini proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Dr. Pinangki Sirna Malasari dalam tahap proses dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8).

Selain itu, Kejagung angkat bicara terkait Pinangki masih menerima gaji. Kejagung membantah Pinangki masih menerima gaji karena Kejagung mengklaim gaji tersebut telah diberhentikan sejak September 2020.

Sebelumnya, Pinangki telah dieksekusi ke Lapas Tangerang setelah dikritik sejumlah pihak terkait lambannya eksekusi itu.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan hingga hari ini Pinangki masih berstatus sebagai jaksa dan belum dipecat.

“Bahwa sampai sekarang belum dicopot dari PNS-nya. Sekarang ini semestinya segera diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebagaimana disalin dari tayangan Mata Najwa.

Karena masih berstatus jaksa nonaktif, Pinangki masih mendapat gaji dari negara, yang dikumpulkan dari pajak masyarakat.

“Masih dapat gaji dari negara memang betul. Itu segera cepat diberhentikan dengan tidak hormat dalam rangka supaya negara tidak membiayai/menggaji orang yang namanya koruptor,” pinta Boyamin.

Ia pun menyayangkan sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak langsung memecat Pinangki.

“Sesuai ketentuan undang-undang bahwa orang yang melakukan korupsi itu jika sudah mendapatkan putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) maka ya langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Copot saja, Jaksa Agung,” ujar Boyamin.

Sumber: Detikcom

Seharusnya, kata dia, Kejagung dapat langsung memproses pemecatan terhadap Pinangki setelah putusan pidana korupsi sudah inkrah.

“Bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya,” kata Boyamin dalam acara Mata Najwa, Rabu (4/8) malam.

Menurutnya, Pinangki masih mendapat gaji dari negara meskipun sudah berstatus sebagai terpidana dan menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat,” ucap Boyamin.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku segera memproses pemberhentian Pinangki usai putusan pidana tindak pidana korupsi terhadap dirinya telah dinyatakan inkrah alias berkekuatan hukum tetap.

“Proses pemberhentian,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Amir Yanto saat dikonfirmasi, Kamis (5/8).

Namun demikian, Yanto belum dapat membeberkan lebih lanjut mengenai sejauh mana proses sidang internal terhadap Jaksa tersebut sudah dilakukan.

Amir Yanto memastikan jika proses internal di Kejaksaan sudah rampung maka Pinangki akan langsung dipecat. “Ya, langsung diberhentikan,” tambahnya.

Pinangki diketahui sudah dinonaktifkan dari jabatan lamanya di Kejaksaan Agung sejak kasus penerimaan suap ini mencuat dan dia ditetapkan sebagai tersangka.