“Sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Rini Pratiwi yaitu menyatakan banding,”kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjungpinang Sudiharjo saat dihubungi, Selasa (17/8).

Ia menyampaikan, jaksa mengajukan banding karena ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang (PN) Tanjungpinang Boy Syailendra hanya menjatuhi terdakwa denda Rp5 Juta dan subsider 1 bulan kurungan.

“Rencana pengajuan banding hari Rabu 18 Agustus 2021,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, akhirnya divonis bersalah dalam kasus penggunaan gelar palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2019.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majlis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Ia terbukti bersalah menggunakan gelar tidak tidak sesuai atau palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2021. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Kami Advokat Muda Medan dan Tanjungpinang , merasa senang dan bersyukur terhadap putusan yang bacakan oleh ketua majelis hakim terhadap klien kami Rini Pratiwi yang merupakan salah satu Anggota DPRD Tanjungpinang,” ujar salah satu penasehat hukum terdakwa, Fahmi Amrico melalui keterangan tertulis.

Terdakwa sebelumnya dituntut satu tahun penjara denda Rp100 Juta dan subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Ardiansyah.

Kuasa hukum terdakwa diantaranya Muhammad Ridwan Lubis, Fahmi Amrico, Tengku Mabar Ali, Reza Nurul Ichsan dan Jan Wahyu Al Haadi, sudah sangat yakin bahwa perbuatan kliennya terhadap penggunaan gelar tersebut bukanlah suatu pelanggaran tindak pidana, melainkan ketidaktahuannya dalam penggunaan gelar tersebut.

“Dari awal hingga putusan hari ini adanya segelintir agak dipaksakan atau adanya unsur politik,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, akhirnya divonis bersalah dalam kasus penggunaan gelar palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2019.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah menyatakan fikir-fikir selama sepekan. “Fikir-fikir yang mulia,” kata Ardiansyah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai ada nuansa politis kuat dalam kasus penggunaan gelar palsu yang menjeratnya.

“Ada beberapa hal yang membuat saya pelik, dan perkara saya ini ada unsur politis yang kuat,” ujarnya saat membaca pembelaan.

“Melalui saksi yang dihadirkan dalam sidang, pelapor mendapatkan bukti dari mantan pengurus DPC PKB Tanjungpinang, bernama Ikhsan,” lanjutnya.

Ia mengatakan, PMII Tanjungpinang melaporkan ke Polisi, usai dia sudah dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungpinang terpilih.

Saat mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sempat meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada KPU, jika ada menemukan data Caleg yang tidak sesuai.

“Tiga hari selama proses berlangsung tidak ada satupun dari pihak mana pun termasuk pihak PMII, yang protes soal data pribadi saya, tetapi setelah saya menjadi DPRD terpilih, isu ini mencuat. Dan beberapa bulan dilantik saya dilaporkan PMII kepada Polisi yang mana saya tidak pernah mengenal pelapor,” ungkapnya.

Setelah menjadi anggota DPRD, lanjutnya, seharusnya ia dapat melakukan banyak hal untuk masyarakat Tanjungpinang. Namun, perkara tersebut pekerjaan hingga batinnya terganggu.

“Jujur yang mulia, dan sulit bagi saya untuk menjalani ini, perkara ini berdampak berat bagi saya dan keluarga saya. Sebab, bapak saya terkena serangan jantung, pada September 2020. Tepatnya saat saya dinyatakan tersangka oleh Polres Tanjungpinang,” sebut Rini sambil menangis.

Ia pun mengaku menyesal, lantaran keliru dalam menggunakan gelar akademik dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Itu tejadi atas ketidak tahuan saya. Karena memang pada ijazah saya tidak diberikan contoh,” imbuhnya.

Dituntut Satu Tahun Penjara

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin hakim ketua Boy Syailendra didampingi hakim anggota Risbarita Manurung dan Sacral Ritonga dan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjungpinang Mona Amelia.

Sedangkan terdakwa didampingi dua penasehat hukumnya Fahmi Amrico dan Janwahyu.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penentapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Selanjutnya, dalam kontestasi Pileg terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang, dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019, tercantum nama terdakwa Rini Pratiwi dengan gelar akademik yang digunakan adalah MM.Pd.

“Sampai terdakwa dilaporkan oleh saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang, terdakwa masih menggunakan gelar akademik MM.Pd,” kata Jaksa Mona Amelia.

Ia menyampaikan, berdasarkan studi yang ditempuh seharusnya gelar digunakan oleh terdakwa adalah dengan singkatan M.M bukan M.Pd atau MM.Pd.